Jelang Pilkada, Jangkar Baja Gelar Pendidikan Politik

Ketua Presidium Nasional Jangkar Baja, I Ketut Guna Artha alias Igat akan turun langsung memberikan pendidikan politik.

“Pendidikan politik sebagai upaya mencerdaskan pemilih harus dilaksanakan secara terus menerus. Utamanya, menyasar kelompok masyarakat kelas bawah atau akar rumput yang sangat rentan dipolitisasi oleh penguasa dengan bansos yang bersumber dari APBN,” ujar Igat kepada NusaBali, Senin (21/10).

Menurut Igat, hasil pilpres dan pileg 2024 menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan demokrasi. Nyaris pelanggaran syarat usia terulang untuk calon kepala daerah di pilkada 2024. Beruntung upaya itu digagalkan oleh gerakan mahasiswa dan aktifis pro demokrasi yang membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada.

Sehingga ada sedikit harapan kontestasi pilkada dapat melahirkan pilihan yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mengedukasi pemilih, Jangkar Baja melaksanakan pendidikan politik akar rumput secara khusus menyasar ibu-ibu rumah tangga di sejumlah kampung pemukiman di Jakarta.

“Kami mengawali program ini di Jalan Haji Ali RT 04, RW 06, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (17/10). Dilanjutkan di Jalan Kirai RT. 003, RW. 01, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10) dan di Jalan Tanah Sereal 17 RT 007/08 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (19/10),” jelas Igat.

Jangkar Baja memberikan pendidikan politik dasar sebagai warga negara kepada emak-emak warga Jakarta, karena mempertimbangkan alasan bahwa mereka yang paling merasakan jika terjadi krisis ekonomi sehingga paling rentan diiming-imingi sembako untuk menjadi pemilih tak rasional.

“Jadi, poin yang saya sampaikan, masyarakat harus melek politik, harus mengenal calon kepala daerah entah dari tv atau media sosial. Kedua, situasi ekonomi dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka jangan hati nurani kalah oleh bansos untuk menggunakan hak pilih. Ketiga, pemimpin yang baik adalah yang memikirkan rakyat miskin. Mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat yakni kesehatan, pangan dan pendidikan,” papar Igat.

Ke empat, lanjut Igat, bansos sembako itu tak akan pernah menyelesaikan persoalan kemiskinan selama persoalan pendidikan untuk membangun SDM dilalaikan oleh pemerintah. “Oleh karena itu, program yg sudah bagus seperti kartu Jakarta Pintar akan diteruskan oleh cagub-cawagub Pramono Anung-Rano Karno (Doel),” terang Igat.

Menurut Igat, saat memberikan pendidikan politik, rata-rata mereka telah mengetahui ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “Mereka tahu ada tiga pasangan calon. Tingkat pengenalan mereka kepada calon juga cukup baik. Dan calon yang paling mereka kenal adalah sosok Bang Doel Rano,” jelas Igat.

Igat menegaskan, bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta kelak harus mampu memenuhi dengan baik kebutuhan mendasar warga Jakarta yakni kesehatan, pangan dan pendidikan. “Orang sakit, jangan sampai dipersulit mendapat pelayanan, kebutuhan pokok ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau,” papar Igat. k22