2 Senator Bali Tempati Posisi Prestisius

JAKARTA, NusaBali
Dua senator asal Bali, yakni Gede Pasek Suardika dan Kadek ‘Lolak’ Arimbawa menempati posisi prestisius di DPD RI. Pasek terpilih sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) dan Lolak menjadi Wakil Ketua Komite II DPD RI. Pemilihan berlangsung pada, Selasa (22/8).

Menurut Pasek, semua alat kelengkapan DPD RI memang mengalami siklus pergantian. Dari alat kelengkapan itu, Bali menempatkan dua orang senatornya. Selain Bali, daerah lain yang menempatkan dua wakilnya adalah Jawa Tengah (Jateng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Bahkan Sumatera Selatan (Sumsel) bisa tiga orang, tapi ada juga satu orang atau ada pula provinsi yang tidak berhasil menempatkan wakilnya," ujar Pasek saat dihubungi NusaBali, Selasa (22/8) malam. Terpilihnya Pasek dan Lolak menjadi catatan tersendiri bagi Pulau Dewata.

Lantaran selama berdiri DPD RI, baru periode ini dua senator Bali menempati posisi strategis. Pasek terpilih menjadi Ketua PPUU secara aklamasi. Ia merupakan perwakilan dari Indonesia bagian timur. Kemudian dua kandidat lainnya Nofi Candra (Sumbar) perwakilan Barat dan Abdul Qadir Amir Hartono (Jaktim) perwakilan dari wilayah Tengah.

Kemudian mereka sepakat memilih Pasek sebagai Ketua, sedangkan dua kandidat lainnya menjadi Wakil Ketua. Bagi Pasek menjadi Ketua PPUU DPD RI kali ini adalah yang kedua. Tahun 2014 lalu, ia juga terpilih menjadi Ketua PPUU. Ia menempati jabatan itu, sekitar satu tahun tiga bulan.

Jabatan Pasek saat itu hanya dipegang sebentar, lantaran ia mengundurkan diri. Padahal, pada masanya banyak usulan DPD RI masuk Prolegnas. "Ada 35 RUU usulan DPD masuk Prolegnas. Saya mundur, karena ada prinsip saya yang diganggu pimpinan lama. Pimpinan lama, nampaknya tidak serius dan tidak mendukung. Daripada tidak nyaman lebih baik mundur," tegas Pasek.

Pasca mundurnya Pasek, sangat terasa penurunan di PPUU. Oleh karena itu, banyak senator mendorong Pasek menempati posisi itu kembali agar keberadaan lembaga DPD RI kuat di bidang legislasi. Maklum, PPUU adalah ‘dapur’ legislasi DPD RI. Pasek pun menerima tugas tersebut.

Tak lupa mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bali agar bisa menjalankan tugas dengan baik. "Ini adalah tantangan berat, karena sudah berada di tengah jalan. Cukup banyak usulan DPD yang masuk Prolegnas. Dan itu harus kita ulang lagi komunikasinya dengan DPR," terang Pasek.

Usai pengukuhan oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) pada, Rabu (23/8), Pasek segera melakukan rapat pleno pada, Kamis (24/8). Saat rapat nanti akan diperhatikan betul-betul materi mana yang harus dikomunikasikan lagi. Terkait jabatannya sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang ia pegang pada awal Mei 2017 lalu.

Pasek mengatakan, posisi itu mengalami pergantian. Lagipula, senator tidak diperkenankan memegang dua alat kelengkapan. Di lain pihak, ia memegang jabatan Ketua BK lantaran menggantikan AM Fatwa yang mundur di pertengahan jalan. Kini posisi Ketua BK dipegang Mervin Sadipun Komber dari Papua Barat. "Posisi saya sekarang anggota di BK," imbuh Pasek.

Sementara Lolak yang dua periode duduk di Komite II DPD RI, akhirnya dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite II. Lolak mendapat posisi itu setelah terpilih sebagai perwakilan Indonesia timur. Sebelumnya ia bersaing dengan senator Wa Ode Hamsinah Bolu (Sulawesi Tenggara). Lolak mendapat tujuh suara dan Wa Ode lima suara. Kemudian perwakilan tiap-tiap wilayah dipilih lagi untuk menempati pimpinan Komite II.

Hasilnya Parlindungan Purba (Sumut) menjadi Ketua. Lolak dan Aji Mirza (Kaltim) sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI. "Dua orang tersebut merupakan pimpinan lama, hanya saya yang baru masuk. Saya menggantikan Anna Ratu Consina dari Maluku," jelas Lolak. Mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Komite II, Lolak menganggap itu adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Ia juga sudah mengagendakan kunjungan kerja ke Bali dalam waktu dekat bersama jajaran Komite II DPD RI. Komite II antara lain membidangi masalah energi dan listrik.

"Di Bali ada rencana pembangunan tenaga listrik Jawa-Bali. Pembangunan tersebut, mendapat penolakan dari tokoh-tokoh agama. Sebagai Komite yang antara lain menangani masalah energi dan listrik, saya akan agendakan kegiatan di sana untuk mendengarkan apa permasalahannya," papar Lolak. *k22