Jaminan Kesehatan Jadi Perdebatan Sengit Paslon

SINGARAJA, NusaBali

Debat perdana Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Buleleng berlangsung seru di Hotel Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Rabu (23/10) malam. Dua paslon masing-masing menunjukkan visi-misi yang akan direalisasikan saat memenangkan Pilkada Buleleng 2024. Salah satu tema yang menjadi perdebatan sengit adalah soal program jaminan kesehatan.

KPU Buleleng membagi debat dengan empat sesi inti. Sesi pertama diisi dengan pemaparan visi misi masing-masing paslon, kemudian sesi 2, debat dengan mengambil undian materi pertanyaan yang sudah disiapkan panelis. Serta sesi 3 dan 4, tanya jawab antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 secara bergantian.

Paslon nomor urut 1 I Nyoman Sugawa Korry-Gede Suardana yang dikenal dengan paket (Ok Gas) mendapat kesempatan pertama. 

Dalam pemaparan visi misi, salah satu program prioritas adalah akan mewujudkan program pelayanan kesehatan terintegrasi yang dinamai Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti (JKBS). Menurut Calon Bupati (Cabup) Sugawa Korry, program ini terlahir dari persoalan pelayanan kesehatan di Bali dan Buleleng khususnya belum maksimal.

Menurutnya, banyak kasus masyarakat yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan saat pergi ke rumah sakit tidak mendapatkan layanan. Alasannya karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) terblokir. Persoalan ini disebutnya menjadi bumerang bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini juga menyentil salah satu penyebab banyaknya KIS masyarakat yang terblokir karena Provinsi Bali defisit anggaran. “Provinis cabut subsidinya (KIS PBI untuk masyarakat miskin) karena defisit. Sedangkan di sini (Pemkab) kelabakan anggaran untuk mengcover semua biaya,” terang Sugawa.

“Ya kalau punya (koneksi) anggota DPR itu gampang bisa langsung diaktifkan, tetapi kalau tidak punya bagaimana? Saya belajar dari persoalan ini dan akhirnya menelusuri penyebabnya, kenapa banyak terblokir, maka muncullah program ini, untuk menyempurnakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS,” terang Sugawa Korry.

Ketua DPD I Golkar Bali ini pun menyebut program JKBS menyempurnakan Universal Health Coverage (UHC) di Buleleng dan disinergikan dengan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan. Untuk merealisasikan JKBS ini Pemkab Buleleng juga harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai masyarakat Buleleng yang memerlukan layanan kesehatan gratis.

Sementara itu Paslon nomor urut 2 I Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna memberikan bantahan program JKBS dapat dilaksanakan. Sutjidra yang juga seorang praktisi kesehatan mengaku paham betul sistem pelayanan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Hal serupa sempat diprogramkan melalui Krama Bali Sejahtera (KBS) saat Gubernur Wayan Koster. Hanya saja program ini tidak dapat terealisasi karena pemerintah pusat mengamanatkan jaminan kesehatan nasional yang diberlakukan hanya BPJS Kesehatan.

“Karena saya pelaku jadi saya paham betul. Tidak ada sistem jaminan kesehatan selain BPJS Kesehatan, kecuali asuransi kesehatan swasta. Kalau jaminan kesehatan daerah tidak bisa, jadi tidak mungkin direalisasikan, kecuali asuransi swasta,” tegas Sutjidra. Sementara itu dalam debat yang berlangsung dua jam penuh ini, dua paslon juga diuji penguasaan materi tentang implementasi digitalisasi dalam konteks kekinian. Salah satunya strategi mengatasi judi online. Lalu soal meningkatkan partisipasi pendidikan di perguruan tinggi yang dinilai masih rendah di Buleleng.

Kedua Paslon juga saling serang pertanyaan pada sesi 3 dan sesi empat, tentang ide dan gagasan pengembangan pariwisata ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal, optimalisasi pertanian hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng. Usai pelaksanaan debat perdana Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup), KPU Buleleng akan mengevaluasi pelaksanaan yang sejauh ini sudah berjalan dengan lancar. Pelaksanaan debat kedua akan dilangsungkan pada tanggal 12 November 2024 mendatang. Dan debat ketiga (terakhir) pada tanggal 20 Oktober 2024.

“Sistemnya hampir sama dengan debat hari ini, tetapi di debat selanjutnya kami akan ganti panelis yang bertugas menentukan materi dan membuat pertanyaan. Itu untuk mengantisipasi kebocoran pertanyaan dan hal lain yang tidak kita inginkan bersama. 7 k23