Pengamat Nilai Anggaran Minim Jadi tantangan
Anggaran Pariwisata Sebesar Rp 1,7 T
JAKARTA, NusaBali - Pengamat pariwisata Sari Lenggogeni menilai, anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2025 saat belum dipisah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan menjadi tantangan besar bagi kedua sektor.
Ia menjelaskan, anggaran yang terbatas ini dapat berdampak pada berbagai aspek, mulai dari rekrutmen pegawai hingga pengelolaan ekosistem stakeholder.
“Jika kementerian sudah dipisah, tetapi anggaran masih terbatas, ini akan menjadi tantangan berat. Penambahan pegawai baru dan beban gaji bisa menjadi salah satu isu, belum lagi kebutuhan anggaran untuk stakeholder,” ujar Sari saat dihubungi dari Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu.
Untuk mengatasi hal ini, Sari mengusulkan perlunya kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, anggaran yang terbatas bisa dioptimalkan melalui sinergi dengan daerah.
Ia juga menyarankan agar fokus pemerintah pada prioritas jangka pendek, atau quick wins, untuk mencapai dampak cepat dan signifikan.
“Fokus pada 1-3 prioritas sudah cukup, misalnya pariwisata berbasis meeting, incentives, conference and events (MICE) atau Desa Wisata,” katanya.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa keberhasilan kementerian akan diukur melalui indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) yang jelas, seperti jumlah wisatawan, lama tinggal, dan pengeluaran mereka.
“Investasi akan tumbuh jika indikator ini tercapai,” tutupnya. Diketahui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memecah Kemenparekraf menjadi dua yakni, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Prabowo menunjuk Widiyanti sebagai Menteri Pariwisata bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa sementara Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif didampingi Wakil Menteri Ekraf Irene Umar. 7
1
Komentar