Paslon Komitmen Majukan Pariwisata Bali

MANGUPURA, NusaBali 

Dua pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Bali, yakni nomor urut 1 Made Muliawan Arya-I Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) dan nomor urut 2 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) dalam acara dengar pendapat (hearing) yang digelar Bali Tourism Board (BTB)/Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Jumat (25/10). Kedua Paslon berbicara tentang tata kelola pariwisata jika nantinya terpilih dalam Pilgub Bali 2024.

Paslon Mulia-PAS yang tampil terlebih dahulu pada pukul 10.00-12.00 Wita menyebut Bali pantas mendapat kekhususan dalam pengelolaan pariwisata. Menurutnya, konsep badan otorita seperti di kawasan wisata Labuan Bajo, NTT dan Borobudur, Jawa Tengah layak diterapkan di Bali. "Dengan koneksi yang kami miliki untuk melobi mungkin nanti ada Keppres agar Bali memiliki kekhususan," ujar Cagub Muliawan atau biasa disapa De Gadjah ini. 

Dia menyampaikan komitmennya memajukan pariwisata di Bali jika terpilih memimpin Bali. Menyebut pariwisata Bali 'tidak sedang baik-baik saja', De Gadjah mengajak GIPI Bali bersama-sama bersinergi membenahi dan memajukan pariwisata Bali. "Kami di sini untuk mendengarkan aspirasi. Dan kami berkomitmen untuk bersama-sama membangun Bali," kata Ketua DPD Partai Gerindra Bali ini. 

Menurutnya, pariwisata Bali saat ini terkesan tanpa kendali. Alih fungsi lahan yang tak terkontrol, karut marut pengelolaan akomodasi pariwisata, hingga ulah oknum wisatawan yang mengganggu ketertiban menjadi contoh. Di sisi lain, ia juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pelaku pariwisata di Bali karena pariwisata Bali cepat bangkit pasca pandemi. De Gadjah menekankan pentingnya keberanian dalam penegakan hukum agar pariwisata Bali tumbuh ke arah yang berpihak kepada masyarakat Bali. Menurutnya, kebijakan pembangunan akomodasi yang sporadis dan kepemilikan properti oleh warga negara asing tidak mampu dikontrol oleh pemerintah dengan baik. De Gadjah menyebut Bali belum punya blue print. 

Mulia-PAS menawarkan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan dengan berbasis pada konsep Tri Hita Karana. De Gadjah menjabarkan visi itu menjadi Pariwisata Bali yang Maju, Unggul, Lestari, Indah, Ajeg, dan Mensejahterakan.  Pariwisata Maju, misalnya, harus berbasis Iptek. De Gadjah mengungkapkan rencana membuat aplikasi 'Bali Mulia' untuk  memantau wisatawan di Bali. Aplikasi Bali Mulia bersifat terintegrasi, mulai dengan Imigrasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, hingga asosiasi pelaku pariwisata. 

Selain dapat memantau wisatawan, aplikasi Bali Mulia juga berisi soal do and don'ts bagi para turis selama berkunjung ke Bali, termasuk soal besaran biaya masuk mereka. "Jadi sebelum terbang ke Bali, ada aplikasi. Mereka pakai barcode. Mereka sudah tahu berapa mereka bayar dan what do and don'ts yang harus mereka lakukan di Bali," jelasnya. 

Sementara itu Putu Agus Suradnyana  mengungkapkan, persoalan kemacetan dan sampah menjadi momok bagi kemajuan pariwisata Bali. Faktor kebersihan dan kenyamanan di perjalanan tentu menjadi hal yang diperhatikan bagi wisatawan. Menurut Suradnyana persoalan tersebut akan menjadi komitmen paslon Mulia-PAS jika terpilih memimpin Bali. Persoalan kemacetan, jelasnya, dapat diatasi dengan penyebaran destinasi pariwisata di Bali. Karena itu pihaknya akan concern untuk mewujudkan bandara di Bali utara dan revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng untuk membangun pusat ekonomi baru. 

Sementara itu, penanganan sampah di TPA Suwung yang tak kunjung terselesaikan misalnya harus dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan seluruh pihak. "Kita akan buatkan badan khusus untuk mengelola sampah," kata mantan Bupati Buleleng. Setelah mendengar aspirasi para pelaku pariwisata di Bali, paslon Mulia-PAS kemudian melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan GIPI Bali dan 28 asosiasi di bawahnya. 

Pada kesempatan berikutnya pada pukul 13.30-15.30 Wita, giliran Paslon Koster-Giri yang berbicara dalam hearing yang bertema ‘Pariwisata Bali Mau Dibawa ke Mana' ini. Koster-Giri pun meyakinkan bakal mampu mengawal pembangunan pariwisata di Bali. Menurut Koster-Giri pariwisata Bali merupakan salah satu andalan perekonomian nasional, sehingga pembangunan di Bali pastinya menjadi perhatian Pemerintah Pusat. 

Koster menegaskan bahwa perbedaan partai politik antara pihaknya dengan pemerintah pusat saat ini tidak akan berdampak pada kapasitasnya memajukan pariwisata di Pulau Dewata. Secara umum, Koster yang tiga periode di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menyebut anggaran pembangunan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil, telah memiliki formula tersendiri, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensi. 

Sementara itu Koster yakin dana kementerian yang bersumber dari APBN akan dialokasikan kepada daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Koster yakin Bali yang menyumbang 45 persen devisa nasional dengan industri pariwisatanya akan menjadi perhatian pusat dalam menggeber pembangunan. 

“Menurut saya menteri pun punya prioritas untuk pembangunan daerah,” ujar Koster. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menegaskan, jika terpilih kembali memimpin Bali, dirinya yakin akan mampu berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, walaupun saat ini berseberangan dalam koalisi. “Saya punya seninya sendiri untuk itu. Astungkara, saya terpilih saya akan menghadap beliau (Presiden Prabowo Subianto),” ujar Koster. 

Koster mengatakan, Bali patut bersyukur dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Pariwisata merupakan sumber daya yang tidak pernah habis, tidak seperti sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara. Asalkan budaya Bali sebagai basis pariwisata Bali tetap terjaga. Pasar pariwisata, juga menurutnya akan terus meningkat seiring meningkatkanya kesejahteraan penduduk dunia. “Asal kita punya komitmen, regulasi, kebijakan, dia (pariwisata) tidak akan pernah habis,” kata Koster. 

Koster pun tidak sepakat dengan pernyataan Bali overtourism. Dengan pengelolaan yang baik, Bali mampu menerima jutaan wisatawan setiap tahunnya. Berkaca dari Thailand dan Malaysia bahkan mampu menerima hampir 20 juta wisman setiap tahunnya. Untuk itu pihaknya telah menyusun strategi untuk mengawal perkembangan pariwisata Bali menuju berkelanjutan. Salah satunya menindak tegas berbagai pelanggaran seperti vila ilegal hingga oknum wisatawan yang menodai tradisi Bali. 

Koster juga menyebut pembangunan Turyapada Tower di Buleleng, Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, dan KBS Park di Jembrana sebagai upaya pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh Bali. Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa Bali memang membutuhkan pariwisata yang berkelanjutan. Di samping menyejahterakan, pariwisata juga harus memuliakan alam, manusia, dan budaya Bali. Giri menyebut pihaknya siap bekerja sama dengan GIPI Bali untuk mengawal pembangunan pariwisata Bali. 

“Kami akan menyediakan Rp 100 miliar untuk promosi pariwisata,” ujar Bupati Badung ini. Giri juga kembali menyampaikan, pentingnya Perda Nominee untuk mengatur ulah wisman nakal yang berbisnis di Bali. Perda ini akan mengatur dengan jelas orang asing yang menikah dengan orang lokal atau menggunakan nama orang lokal untuk menguasai dan mengelola aset di Bali. “Kami akan buatkan regulasi kepada insan pariwisata yang berpihak kepada insan pariwisata,” ujar Giri Prasta disambut tepuk tangan meriah. Di akhir kegiatan paslon Koster-Giri juga melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan GIPI Bali dan 28 asosiasi di bawahnya. 

Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali, IB Agung Partha Adnyana menekankan pentingnya acara ini bagi para pelaku industri pariwisata. Menurutnya, mendengar visi dan misi yang jelas dari kedua paslon terkait pariwisata adalah langkah penting bagi para stakeholder untuk menentukan sikap dalam mendukung salah satu paslon. 

"Kami ingin mendengar pemaparan visi dan misi dari kedua paslon. Pariwisata Bali sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bali. Karena itu, sangat penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya untuk memiliki komitmen jelas dalam mengelola pariwisata Bali," jelasnya.

Agung Partha juga menambahkan bahwa industri pariwisata Bali mencakup 1,2 juta potensi suara, belum termasuk anggota keluarga mereka. "Angka tersebut sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya komitmen kedua paslon terhadap pariwisata. Komitmen ini akan menentukan arah pariwisata Bali ke depannya," ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagai pihak swasta, Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali dan para stakeholder pariwisata bebas menentukan pilihan politik berdasarkan penilaian mereka terhadap visi dan misi yang paling sesuai untuk keberlanjutan pariwisata Bali. 

"Kami bersepakat bahwa paslon yang dianggap memiliki visi terbaik untuk pariwisata akan kami dukung," tambahnya. Agung Partha juga mengingatkan bahwa separuh kekuatan ekonomi Bali berada di sektor pariwisata, sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memiliki komitmen dan program yang konkret untuk memajukan industri ini. "Jika kedua paslon tidak memiliki komitmen yang jelas, saya khawatir pariwisata Bali akan mengalami kemunduran, yang tentu saja akan berdampak besar pada pembangunan di berbagai sektor di Bali," ungkapnya.

Ketua Panitia Putu Winastra menjelaskan acara ini diselenggarakan bersama 28 asosiasi lainnya untuk menunjukkan kepada para Cagub-Cawagub bahwa asosiasi pariwisata Bali memiliki pengaruh besar. "Kami memiliki data bahwa sekitar 1,2 juta orang bekerja di sektor pariwisata Bali," tambah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali ini. 7 ad