Debat II Pilgub Digelar di Bali Beach Convention Centre

Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan di Denpasar, Minggu (3/11) mengatakan bahwa awalnya kedua tim pasangan calon (paslon) mengajukan lokasi berbeda, yaitu Bali Nusa Dua Convention Centre di Nusa Dua, Badung dan Bali Beach Convention Centre di Sanur, Denpasar. 

"Jadinya dilaksanakan di Bali Beach Convention Centre di The Meru, keduanya (tim kampanye paslon) memilih berbeda jadi biar adil semesta menentukan dengan pengundian koin," katanya. John mengatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) memilih Bali Nusa Dua Convention Centre, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Wayan Koster-Giri Prasta (Koster-Giri) yang memilih Bali Beach Convention Centre. KPU Provinsi Bali tak ingin memaksakan lokasi dan menjadi tidak netral sehingga keputusan diambil dengan pengundian koin dan hasilnya sama dengan harapan tim paslon 2 yang diterima paslon 1 karena dirasa adil.

Anggota KPU Bali Bidang Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia ini mengatakan bahwa lokasi debat kedua Pilgub Bali akan jauh lebih besar daripada debat pertama di Prime Plaza Sanur, Rabu (30/10) lalu. Gedung yang belum lama rampung tersebut dapat memuat ribuan orang. Namun, penyelenggara belum menentukan berapa orang tim dan pendukung yang diizinkan masuk. Adapun debat kedua akan berlangsung pada hari, Sabtu 9 November 2024 pukul 19.00-21.00 dengan disiarkan secara langsung di Kompas TV Nasional.

John mengatakan bahwa kedua paslon juga menyepakati siaran langsung ditonton secara nasional dengan lembaga siar dan moderator dari televisi tersebut sehingga penyelenggara hanya tinggal menentukan panelis baru dan menyiapkan pertanyaan.

"Kami menganggarkan tiga kali debat, ini stasiun TV lokal padat hampir semua terpakai karena kabupaten/kota juga ada debat, jadi ini berdasarkan slot dan kedua paslon sudah setuju, hanya untuk debat ketiga yang belum ditentukan," ujar John.

John Darmawan menambahkan akan ada lima sub tema yang berkaitan dengan administratif, sehingga panelis yang akan menyusun pertanyaan berlatar belakang yang sama.

Adapun tema debat kedua yaitu Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali, dengan subtema satu berkaitan dengan hubungan pusat-daerah dengan panelis berlatar ahli hukum tata negara. Selanjutnya, sub tema dua yaitu pajak dan retribusi daerah dengan panelis seorang ekonom atau akuntan sektor publik, lalu sub tema ketiga tata kelola kolaboratif (pentahelix) dengan panelis seorang ahli ilmu ekonomi, administrasi publik, atau kebijakan publik.

Pada sub tema empat yaitu inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, KPU Bali memilih panelis berlatar belakang ekonomi pembangunan, dan sub tema lima pembangunan sumber daya manusia dengan panelis ahli ilmu pendidikan. John mengatakan panelis pada debat kedua dipastikan berbeda dengan tujuh panelis debat pertama, namun penyelenggara akan merahasiakan nama-nama mereka untuk mengantisipasi intervensi dan mengganggu fokus panelis.

Sementara itu untuk tim perumus, KPU Bali masih menggunakan tim yang sama dengan konsep alur debat yang sama pula. “Tim perumus besok (hari ini) rapat, kami tetap pakai metode debat pertama mungkin pengaturan tempatnya saja agak berubah karena sekarang tempatnya lebih besar, tim perumus tetap sama tapi panelis yang berbeda, sampai hari ini masih kami susun, dan moderator kami ambil dari Kompas TV langsung,” ujar John.

Terkait fasilitas podium, sebelumnya debat pertama dirancang tanpa podium namun saat hari pelaksanaan penyelenggara mengubah konsep menggunakan podium atas kesepakatan bersama. Oleh karena itu pada debat kedua dipastikan akan menggunakan podium, dengan catatan kedua pasangan calon tidak membawa contekan, hanya kertas berisi materi visi misi dan kertas kosong untuk catatan pertanyaan.

“Podium akan tetap ada, jadi kami sudah melakukan proses evaluasi kenapa mendadak ada podium karena ada kekurangluasaan dari pasangan calon ketika tidak pakai podium, seperti dimana menaruh kertas dan mic wireless yang berpotensi jamming,” kata komisioner bidang partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia itu. 7 ant