Perkuat Ketahanan Pangan, Fokus pada Sumber Daya Lokal
SINGARAJA, NusaBali - Upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pangan bagi warganya terus digalakkan. Berbagai program berbasis potensi lokal digulirkan untuk mencapai swasembada pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, I Gede Putra Aryana, menyebut pentingnya kerjasama dalam mewujudkan hal ini.
Salah satu program unggulan, yakni pengembangan kelembagaan pangan lokal sesuai Perpres No. 81 Tahun 2024. Fokus utama adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok sesuai kebutuhan daerah untuk menstabilkan cadangan pangan. “Kami berupaya agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah dan harga terjangkau,” ujar dia, Minggu (3/11).
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) menjadi ujung tombak dalam program ini. Kedua lembaga ini berperan penting dalam menjamin ketersediaan beras dan pangan lain bagi masyarakat.
Untuk memantau fluktuasi harga pangan, Pemkab Buleleng melakukan pemantauan intensif di berbagai pasar. Komoditas seperti beras, kedelai, bawang, cabai, daging, dan telur menjadi fokus utama. Data yang diperoleh digunakan untuk mengambil langkah-langkah intervensi jika diperlukan.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah Mandiri (PMM) juga rutin digelar untuk menstabilkan harga dan memperpendek rantai distribusi. BUMN dan BUMD turut dilibatkan dalam program ini.
Sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi situasi darurat, Pemkab Buleleng juga mengelola cadangan pangan. Beras dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) telah disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Hingga saat ini, jumlah beras dalam CPPD mencapai 21.363 kg, yang akan digunakan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, kenaikan harga, atau kemiskinan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 49.534 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 kg beras telah dilaksanakan sejak 2023 dan kepada 51.075 KPM pada tahun 2024
“Meski telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan masih ada. Salah satunya adalah keberadaan middleman yang menyebabkan disparitas harga,” lanjutnya. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Buleleng mendorong interaksi langsung antara produsen dan konsumen melalui GPM, PMM, dan temu mitra usaha.7 mzk
Komentar