Soroti Kondisi Fiskal, De Gadjah: Bali Defisit Rp 1,9 Triliun, Era Mangku Pastika Surplus

DENPASAR, NusaBali.com — Dalam debat kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Bali dan Wakil Gubernur 2024 yang diselenggarakan di The Meru, Sanur pada Sabtu (9/11/2024), tema yang diangkat adalah "Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali". Debat ini menyoroti pentingnya pengelolaan otonomi daerah yang efektif dan solusi menghadapi defisit fiskal yang tengah dihadapi Bali.

Calon Gubernur Bali Nomor Urut 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) didampingi Putu Agus Suradnyana selaku calon wakil Gubernur, menyampaikan visi misi Paslon I, yaitu mewujudkan Bali Dwipa Jaya menuju Indonesia Emas 2045. 

De Gadjah menjelaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan Bali yang lebih produktif, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini tengah mengalami defisit.

“Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada 2023 dan sekarang kita kembali menghadapi tantangan besar dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, Red) sebesar Rp 245 miliar per tahun,” ujar De Gadjah.

Ia juga menyoroti langkah taktis yang diambil oleh pemerintahan untuk mengatasi defisit ini, seperti peminjaman utang baru yang diajukan oleh Bank Pembangunan Daerah (PBD) Bali sebesar Rp 842 miliar pada tahun 2024. Hal ini, menurutnya, sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada masa kepemimpinan Gubernur periode 2008-2018  Made Mangku Pastika, yang mewariskan surplus anggaran sebesar Rp 1,1 triliun.

Selain itu, Made Muliawan Arya juga menggarisbawahi pentingnya kolaboratif governance dalam pembangunan Bali. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan elemen-elemen di luar pemerintahan, seperti masyarakat dan sektor swasta, dapat diperkuat untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Inovasi daerah, seperti pemanfaatan aset tanah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan, juga menjadi fokus utama dalam visi mereka.

Salah satu solusi yang disampaikan oleh De Gadjah adalah melalui pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi wisatawan. Ia juga mencanangkan pembangunan fasilitas seperti park and ride di tempat-tempat wisata untuk mempermudah wisatawan, serta pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan PAD.

Lebih jauh lagi, De Gadjah menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Bali. Ia menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dengan banyaknya persoalan seperti tingginya angka bunuh diri dan peringkat sekolah yang masih rendah di tingkat nasional. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar generasi muda Bali siap mengisi posisi strategis di masa depan, dengan menawarkan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan di sektor pariwisata, transportasi, dan teknologi.

Sebelumnya saat membuka Debat Kedua yang juga menampilkan pasangan nomor urut 2 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengingatkan pentingnya bagi pasangan calon untuk merinci lebih lanjut visi, misi, dan program kerja mereka agar masyarakat Bali dapat memahami dengan jelas arah pembangunan yang ingin dibawa ke depan. Ia berharap agar masyarakat Bali mendapatkan pendidikan politik yang baik, menjadikan Bali sebagai contoh dalam demokrasi di Indonesia dan dunia.

"Yang terpenting adalah agar masyarakat kita diberi pendidikan politik yang baik. Bali harus menjadi contoh bagi yang ingin belajar tentang demokrasi," ungkap I Dewa Agung Gede Lidartawan.

Debat ini juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesejahteraan Bali melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta mengupayakan kebijakan yang dapat mengatasi defisit anggaran yang tengah melanda Bali. Pasangan calon nomor urut 1 berkomitmen untuk memperbaiki kondisi fiskal Bali dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang baik dan produktif.