PHRI Badung Dukung Larangan TPA Tampung Sampah dari Sektor Perhotelan
MANGUPURA, NusaBali - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan regulasi yang melarang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menerima sampah dari sektor perhotelan, restoran, dan kafe.
Langkah ini diambil untuk mengurangi beban TPA dan mendorong industri perhotelan dalam pengelolaan sampah secara mandiri, terutama untuk jenis sampah yang bisa didaur ulang.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya pun menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pengelola hotel di Badung telah terbiasa memilah sampah organik dan non-organik, dan ada pihak yang secara rutin mengambil sampah untuk didaur ulang.
“Tidak masalah bagi kami di sektor hotel, karena kami sudah terbiasa memilah sampah. Sampah plastik bisa diolah menjadi produk lain, sehingga langkah ini memang sudah seharusnya dilakukan,” ujar Rai Suryawijaya, Minggu (10/11) siang.
Rai Suryawijaya juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pariwisata hijau atau green tourism yang ingin diterapkan di Bali. Menurutnya, Bali harus bertransformasi menuju pariwisata yang lebih hijau.
“Kita mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik agar ada perubahan signifikan, dan ini penting bagi Bali yang kita cintai. Permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, dan ketersediaan air adalah tantangan besar yang perlu ditangani ke depannya,” tambahnya.
Masih menurut Suryawijaya, Badung memiliki lebih dari 4.000 jenis akomodasi pariwisata, dengan sekitar 71 persen dari total 160 ribu kamar di Bali berada di wilayah Badung. Dia juga menyatakan jika hotel-hotel di Badung kemungkinan besar setuju dengan kebijakan ini. Pihaknya sebagai pengusaha di sektor pariwisata akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.
Suryawijaya berharap agar pemerintah daerah yang akan datang memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga Bali secara holistik. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak di industri perhotelan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan efektif untuk menjaga lingkungan Bali tetap asri serta mendukung konsep pariwisata berkelanjutan.
“Pemerintah sebagai regulator, industri sebagai eksekutor, dan masyarakat sebagai pendukung harus saling berkolaborasi. Siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya harus memiliki komitmen untuk menjaga Bali, baik dari sisi sekala maupun niskala, serta membangun Bali secara menyeluruh,” harap Rai Suryawijaya. 7 ol3
Komentar