Banggar-TAPD Badung Bahas Potensi Pendapatan 2025
MANGUPURA, NusaBali - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Senin (11/11).
Raker ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2025, khususnya menggali potensi-potensi pendapatan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua III I Made Sunarta. Hadir Ketua TAPD yang juga Pj Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta sejumlah anggota DPRD Badung dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Anom Gumanti usai rapat mengatakan, DPRD dengan pemerintah selaku eksekutif merupakan mitra kerja. Maka, komunikasi dan koordinasi harus berjalan dengan baik. “Jadi kita sudah dalam satu rumah tinggal, sekarang kita berdayakan diri kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama-sama membangun Bandung ke arah yang lebih baik,” katanya.
Anom Gumanti menegaskan, segala proses penganggaran akan selalu dikoordinasikan antara eksekutif dan legislatif. “Tentu tugas kami di DPRD adalah mengawasi, mengontrol dan jika ada yang perlu dikoreksi ya harus kita koreksi. Yang baik untuk kepentingan masyarakat Badung pasti kita dukung,” tegasnya.
Terkait usulan penambahan penyertaan modal di PT BPD Bali, pihaknya mengaku tidak mau gegabah. Saat ini, pihaknya bersama eksekutif lebih concern untuk mencapai target pendapatan. “Kalau menurut Bapak Nyoman Satria kan seharusnya jika dihitung dengan kekurangan penyertaan modal kita 1,7 triliun yang kira-kira Rp 235 miliar per tahun. Sekarang masih kita pasang 100 miliar dulu. Supaya anggaran ini terpenuhi dulu, dengan tetap konteksnya rasional, makanya dipasang 100 miliar. Tadi sudah dikomunikasikan cara-cara terkait ini, misal deviden yang kita terima bisa kita kembalikan untuk penyertaan modal. Kondisi ini masih kita cermati, sesuai kondisi pendapatan kita,” jelas Anom Gumanti.
APBD Badung tahun 2025 dirancang Rp 10,4 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sebesar Rp 9,6 triliun lebih dan belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,5 triliun lebih. “Saya kira ini sangat realistis. Tidak seorangpun bisa memprediksi pariwisata kita ke depannya lebih baik atau seperti apa, karena rentan dengan keadaan alam. Tetapi kita tetap rasional,” tegas Anom Gumanti. @ ind
Komentar