KPK Amankan 10 Tas Isi Dolar AS
Dari hasil OTT di Kemenhub untuk pengadaan sarana pelabuhan
JAKARTA, NusaBali
Belum lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini KPK kembali menangkap tangan dugaan suap yang dilakukan pejabat, penyelenggara negara di Kementerian Perhub.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada OTT kali ini penyidik mengamankan lebih dari sepuluh tas berisi uang.
"Ada cukup banyak tas yang kami amankan juga di ruangan atau di lokasi operasi tangkap tangan itu. Ada sekitar lebih dari 10 tas yang berisi penuh uang," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8) seperti dilansir kompas.
Selain dolar AS, ia mengatakan, uang dalam tas yang diamankan itu terdiri dari berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah. "Uang dalam berbagai bentuk mata uang, rupiah, US Dollar dan ada Dollar Singapura, dan mata uang yang lain," ujar Febri.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan informasi perihal penangkapan yang dilakukan pada Rabu (23/8). "Ada sejumlah uang yang KPK amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya. Ada yang USD (dollar AS), SGD (dollar Singapura) dan mata uang asing lain serta rupiah," ujar Syarif saat dikonfirmasi dilansir detik.
Tas berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing tersebut terkait sejumlah proyek di kementerian itu. Febri menambahkan, dari pemeriksaan awal uang yang ditaruh dalam tas itu bukanlah pemberian yang pertama. Diduga sudah ada pemberian sebelumnya kepada anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sejumlah pihak yang diciduk dalam OTT semalam masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan.
Dari informasi yang dihimpun, pemberian uang yang jumlahnya ditaksir miliaran rupiah itu terkait proyek pengadaan sarana pelabuhan. Proyek tersebut juga masuk dalam program tol laut Presiden Joko Widodo.
Proyek tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ambisius ini diklaim bakal memangkas biaya pengangkutan sejumlah komiditas dari satu daerah ke daerah lainnya, terutama wilayah Indonesia timur.
Kemenhub berencana membuka 13 trayek tol laut baru. Pada April 2017 lalu, ada satu trayek yang batal dilelang lantaran pesertanya tak memenuhi kualifikasi.
Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya lagi operasi tangkap tangan oleh KPK di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut. “Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2017.
Budi mengaku prihatin terkait informasi adanya operasi tangkap tangan oleh KPK kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dikabarkan tertangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kemarin. “Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi,” katanya.
Apa tanggapan Istana Kepresidenan? Johan Budi mengatakan, dirinya tidak tahu apakah Presiden Jokowi memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pasca OTT tersebut. Namun yang pasti, kata Johan, Presiden Jokowi selalu berpesan agar setiap lembaga siapapun pejabatnya menjauhi korupsi.
"Yang pasti Presiden selalu sampaikan kepada semuanya, tidak hanya Kemenhub, untuk menjauhi korupsi, menggunakan anggaran negara secara proper dan nggak curi uang rakyat," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
1
Komentar