Dispar Sosialisasi Pungutan Wisman di Kertagosa

Monev dilakukan di DTW Kertagosa sebagai salah satu destinasi unggulan di Klungkung, sekaligus lokasi strategis untuk sosialisasi kebijakan PWA kepada wisatawan.  Tjok Bagus Pemayun menjelaskan, masih tingginya angka wisatawan yang belum membayar PWA disebabkan oleh sistem yang belum sepenuhnya optimal. “Sebanyak 90 persen wisman membayar sebelum keberangkatan, tetapi di bandara tidak ada pemeriksaan terkait PWA. Hal ini membuat banyak wisatawan lolos dari sistem kami,” jelas Tjok Pemayun.  

Pemprov Bali terus menggenjot penerimaan daerah melalui pemasukan dari PWA senilai Rp 150.000 per wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali.  Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, kebijakan ini telah menyumbang pendapatan hingga Rp 287 miliar. Dinas Pariwisata Bali mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 40 persen wisman atau sekitar 4,7 juta wisatawan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Artinya, masih ada 60 persen wisman yang belum membayar pungutan. Untuk meningkatkan kepatuhan wisman, Pemprov Bali menyosialisasikan pembayaran PWA melalui aplikasi Love Bali dengan sistem cardless berbasis web, yang diverifikasi menggunakan alat checker. “Pemprov juga menggencarkan kerja sama dengan agen perjalanan dan bandara untuk memperluas informasi kepada wisman,” kata Tjok Pemayun. 

Melalui monev ini, Pemprov Bali berharap kebijakan PWA menjadi lebih efektif, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asita, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Bank BPD, Tim PWA, serta Badan Pengelola Kertagosa.