Uang Suap untuk Bantu Yatim Piatu

JAKARTA, NusaBali

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono, mengakui duit gratifikasi yang diterimanya tidak semata untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk kegiatan sosial. Jumlah uang yang ditimbun Tonny mencapai Rp20 miliar yang diterimanya sejak 2016.

 

"Nggak (untuk pensiun). Saya tujuannya untuk operasional. Saya kadang-kadang kalau ada, kadang kebutuhan yatim-piatu kalau ada acara, saya nyumbang. Terus ada juga gereja rusak, saya nyumbang. Ada juga sekolahan rusak, saya nyumbang. Untuk kebutuhan sosial," terang Antonius Tonny Budiono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8).

 

Total kisaran Rp 20 miliar yang tersimpan dalam 33 tas dan 1 rekening ATM disebut sudah pernah ia gunakan untuk membiayai beberapa kegiatan sosial tersebut. Puluhan tas itu dikumpulkannya sejak tahun lalu. Tetapi ia mengaku lupa dari mana saja asal uang miliaran tersebut. "Saya tidak hitung proyek sampai detail," ujarnya.

 

Tonny mengaku khilaf telah menerima uang dari para pengusaha yang rutin memberikannya uang itu. Dia pun meminta maaf atas perbuatannya yang telah dilakukannya ini.

a berharap perbuatan yang dirinya lakukan selama menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut tak terulang di kemudian hari.

 

"Atas nama pribadi saya mohon maaf kepada masyarakat, mudah mudahan ini tidak terulang lagi," tutur Tonny.

 

Tonny memastikan tidak ada duit yang mengalir pada rekan-rekan di instansinya, apalagi menteri. "Nggak... nggak (terlibat)... Pak Menteri ini orang baik," ucap Tonny di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, saat akan dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.

 

Tonny ditangkap KPK pada Rabu (23/8). Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

 

KPK pun mengamankan 33 tas berisi uang dengan berbagai jenis mata uang dengan total Rp 18,9 miliar. Selain itu, KPK mengamankan empat kartu ATM yang salah satunya tersisa saldo Rp 1,174 miliar. Keseluruhan uang itu diduga merupakan suap yang diterima Tonny.

 

Soal asal duit yang mencapai puluhan miliar rupiah, KPK masih menelusuri kaitannya dengan proyek mana saja. Sebab, nominal sebesar itu tidak mungkin hanya diperoleh dari satu proyek.

 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yakin tak ada yang salah dalam proses lelang proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Namun, jika nanti ditemukan kesalahan, proses tender akan diulang.

 

Proyek tersebut sebelumnya ditangani Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB). Seperti diketahui, Tonny ditangkap KPK terkait dugaan suap dalam proyek tersebut.

 

"Proyek ini nggak salah, tendernya nggak salah, nanti dilihat lagi adakah proses tender yang salah. Kalau salah diulang, kalau nggak, jalan," kata Budi di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/8) seperti dilansir detik.

 

Menurutnya, Tonny pun mengatakan tidak ada proses yang salah dalam tahap lelang proyek pengerukan itu. "Dirjennya kan ngomong proyeknya sudah bener. Dia dikasih uang terima kasih, cuma terima kasihnya kakehan (kebanyakan)," ujarnya seloroh.

 

Meski yakin tak salah, Budi mengaku akan tetap mengevaluasi proyek-proyek Kemenhub. Sebab, selama ini pihaknya lebih fokus mengevaluasi fungsi dan pelayanan fasilitas perhubungan. *