Stabilitas Sistem Keuangan Bali Tetap Terjaga
Capaian tersebut didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran
DENPASAR, NusaBali
Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali tetap terjaga dengan intermediasi perbankan yang kuat. Itu tercermin dari total kredit yang tumbuh 10,27% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga(DPK) yang tumbuh 15,02% (yoy) pada Oktober 2024, dengan risiko non performing loan (NPL) yang rendah sebesar 1,74%.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari menyampaikan dalam Pertemuan Tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali/KPwBI Bali, Jumat (29/11). “Capaian tersebut didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya.
Kata dia, seluruh pemda di Bali telah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan total transaksi mencapai Rp2,24 miliar sepanjang 2024, tumbuh 1.821% (yoy). GA Diah Utari memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemerintah, OJK, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat atas tercapainya perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang membanggakan.
Ekonomi Bali 2024 tumbuh 5,43% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, tetap didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali. Pada Oktober 2024, inflasi Provinsi Bali tercatat sebesar 2,51% atau dalam rentang target sasaran 2,5±1 %. Inflasi pangan juga tercatat terkendali sebesar 3,98%, di bawah target 5%.
Ke depan, kata GA Diah Utari pertumbuhan ekonomi Bali 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8%, dengan inflasi yang berada pada rentang target sasaran. Outlook penyaluran kredit diproyeksi mencapai target nasional, dengan pengguna QRIS yang terus meningkat. “Strategi kebijakan Bank Indonesia diselaraskan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berfokus pada penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi,” ujarnya.
GA Diah Utari mengatakan 3 flagship event akan dilaksanakan pada 2025. Ketiga event tersebut adalah Bali Jagadhita sebagai media promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kemudian Baligivation dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui digitalisasi, dan event Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai sarana Tim Pengendalian Inflasi Pusat/ TPIP- Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID untuk mengurangi tekanan inflasi pangan bergejolak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan stabilitas pertumbuhan ekonomi Bali masih menghadapi berbagai tantangan ke depan. Diantaranya ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah.
“Oleh karena itu, terdapat 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator,” ujarnya. k17.
Komentar