Masyarakat Didorong Ramah Disabilitas
Kesetaraan itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat dan lebih beradab. Tidak ada jarak antara penyandang disabilitas dan kita semua.
DENPASAR, NusaBali
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar Seminar Olahraga Disabilitas di Ballroom Hotel Infinity 8 Bali Kamis (19/12). Seminar bertema 'Ramah Disabilitas adalah Tanggung jawab Pemerintah dan Seluruh Lapisan Masyarakat' sebagai langkah penting Kemenpora dalam mendukung inklusivitas olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Kemenpora, Ibnu Hasan menekankan pentingnya percepatan terciptanya masyarakat yang ramah disabilitas. Dia mengakui upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui jalur formal, informal, dan komunitas.
"Kesetaraan itu kewajiban, bukan pilihan. Ini komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat dan lebih beradab. Tidak ada jarak antara penyandang disabilitas dan kita semua. Kita harus berupaya agar sekolah inklusi dapat terwujud dan membangun toleransi dengan hati," kata Ibnu Hasan.
Menurut dia, Kemenpora menggelar Festival Olahraga Disabilitas (FOD) di 13 titik di Indonesia. Langkah itu untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas meraih hak dan berprestasi. Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam dan penyandang disabilitas kini diberikan kesempatan yang sama untuk berprestasi.
Maka, menurut Ibnu Hasan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi yang sah seperti National Paralympic Comitee (NPC), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).
"Sebelum adanya UU No. 8 Tahun 2016, disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk charity. Namun, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) di Paris, perubahan mulai terjadi. Kini, disabilitas dilihat sebagai hak yang setara," tandas Ibnu Hasan.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda Deputi Penyandang Disabilitas, Irul Trishima Atias menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal olahraga. Dia menjelaskan bahwa setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, program-program olahraga disabilitas telah menjadi prioritas penting.
"Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, baik dalam hal hak asasi maupun bonus yang mereka terima. Ramah disabilitas menjadi bagian dari program pemerintah, yang meliputi persiapan atlet mulai dari usia SMP melalui talent scouting," ujar Irul Trishima.
Seminar ini bukan hanya menjadi sarana untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai momentum penting untuk mendorong sinergi antar semua pihak dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Diharapkan, seminar ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun masa depan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
“Dengan berbagai dukungan yang ada, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang olahraga bukan lagi impian, tetapi sudah menjadi kenyataan yang patut dirayakan," pungkas Irul Trishima. dar
Komentar