Sekda Ajak Kolaborasi Kendalikan Inflasi
Libur Nataru, Cuaca Buruk, dan Kenaikan PPN Berpotensi Picu Inflasi
High Level Meeting
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
Kenaikan PPN
Sekda Provinsi Bali
Dewa Made Indra
TPID di tingkat kabupaten/kota diminta untuk merapatkan barisan dan merancang program pengendalian inflasi.
DENPASAR, NusaBali
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi yang berpotensi meningkat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Ajakan ini disampaikan dalam High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Nataru, yang dirangkai dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jalan Letda Tantular, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (20/12).
Sekda Dewa Indra memaparkan tiga faktor utama penyumbang inflasi yang perlu diantisipasi oleh jajaran TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertama, momentum Nataru yang meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.
“Pada akhir tahun, permintaan kebutuhan pokok strategis meningkat. Hal ini tak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Bali. Berdasarkan data PHRI, tingkat hunian hotel diprediksi mencapai minimal 80 persen,” jelasnya.
Kedua, Sekda Dewa Indra juga menyoroti cuaca ekstrem yang melanda Bali. Informasi dari BMKG menyebutkan cuaca ekstrem ini berpotensi mengganggu pasokan kebutuhan pokok strategis. “Jika tidak ditangani, gangguan pasokan ini dapat mempengaruhi angka inflasi,” ungkapnya.
Ketiga, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 juga menjadi perhatian. Sekda Dewa Indra berharap kebijakan ini tidak memicu pembelian berlebihan oleh masyarakat sebelum penerapannya. “Kita harus waspada agar efek psikologis akibat kebijakan ini tidak berdampak pada kenaikan harga,” ujarnya.
Sekda Dewa Indra pun meminta TPID di tingkat kabupaten/kota untuk merapatkan barisan dan merancang program pengendalian inflasi. “Perhatikan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pastikan kebutuhan masyarakat pada Nataru terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, dia mendorong kolaborasi antara Perusahaan Umum Daerah (perumda) lintas kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Sekda Dewa Indra juga memaparkan angka inflasi Bali pada November 2024, yaitu 0,50 persen secara month-to-month (mtm) dan 2,50 persen secara year-on-year (yoy). Komoditas penyumbang inflasi meliputi bawang merah, tomat, dan cabai. Namun, dia memastikan stok beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pangan lainnya mencukupi.
“Kami menjamin ketersediaan pangan memadai. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk membeli secukupnya saja. Distribusi juga dipastikan lancar melalui dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan,” imbuhnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang akhir tahun 2024. “Secara prinsip sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Kami mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang akhir tahun,” katanya.
Erwin Soeriadimadja yakin inflasi Bali tetap terjaga sesuai koridor nasional, 2,5 persen plus minus satu. Dia juga mengatakan semua kabupaten/kota didorong untuk menjaga stabilitas harga. Pada prinsipnya upaya menjaga stabilitas harga merupakan upaya bersama dari seluruh TPID di seluruh kabupaten/kota di Bali. 7 adi, k17
1
Komentar