Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

DENPASAR, NusaBali

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali Putu Astawa mengatakan, kesenjangan pendapatan masyarakat Bali menurun dibandingkan periode sebelumnya.

"Penurunan kesenjangan ini bisa dilihat dari 20 persen masyarakat kurang mampu, yang awalnya hanya mampu melanjutkan sekolah kejenjang SMA sekitar 31 persen, namun pada akhir 2015 hampir dua kali lipat atau hampir 70 persen masyarakat kurang mampu sudah bisa melanjutkan ke jenjang SMA," katanya saat jumpa pers bersama awak media yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panusunan Siregar di ruang rapat Kantor Bappeda Provinsi Bali, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (12/1).

Pihaknya tidak memungkiri angka kemiskinan di Bali tergeser posisinya dari peringkat 2 ke posisi 4 dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia. Pada Maret 2015, angka kemiskinan 4,74 persen, namun menjadi 5,25 persen pada September 2015 "Penurunan angka kemiskinan tidak perlu dikhawatirkan berlebihan karena untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak hanya diukur berdasarkan naik turunnya angka kemiskinan pada satu daerah, tetapi juga ditentukan oleh Indeks Gini Ratio atau tingkat kesenjangan juga memberikan gambaran kehidupan masyarakat," ucapnya.

Sesuai data BPS, yang ada posisi gini ratio Bali per-September 2015 berada pada posisi rendah yakni sebesar 0,377 persen yang sebelumnya per-Maret 2015 berada pada posisi sedang yakni sebesar 0,442 persen.

Hal tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat mampu dengan masyarakat kurang mampu yang awalnya yang sangat tinggi, namun saat ini masyarakat sudah hampir memiliki pendapatan yang merata.

Semakin menurunnya tingkat kesenjangan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program-program unggulan dari Pemerintah Provinsi Bali diantaranya Bantuan Tunai Tangsung (BLT), beasiswa miskin, sekolah gratis melalui SMA dan SMK Bali Mandara, biaya kesehatan yang ditanggung Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Simantri dan lainnya, yang diberikan secara langsung, dan mampu mengurangi beban masyarakat kurang mampu.

Astawa juga membeberkan hal-hal yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan di Bali, di antaranya pendataan yang dilaksanakan pada bulan September 2015 bertepatan dengan terjadinya bencana El Nino yang mempengaruhi musim dan hasil pertanian, sehingga saat itu sektor pertanian yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat Bali banyak yang ditinggalkan yang kemudian menimbulkan pengangguran.

Daya beli masyarakat pun menurun yang disebabkan masalah pengangguran, sehingga mempengaruhi hasil pendataan BPS. Bali sebagai penampung penduduk migran/pendatang yang turut menjadi objek pendataan turut mempengaruhi hasil pendataan, yang apabila saat di survei termasuk penduduk kurang mampu.

Hal lain yang menjadi dasar pendataan yakni penghitungan garis kemiskinan, yang didasarkan atas penghitungan kebutuhan masyarakat atas makanan dan non makanan. 

Penghitungan ini menurutnya juga mengalami kenaikan saat pendataan jika dibandingan dengan periode Maret, sehingga mempengaruhi hasil pendataan.

Astawa menyatakan harus tetap memikirkan solusi untuk menekan kenaikan angka kemiskinan di Bali. Harapan tersebut juga sesuai dengan obsesi Gubernur Bali Made Mangku Pastika, untuk memposisikan Bali sebagai penyandang penduduk miskin terendah di Indonesia.

Solusi-solusi yang menurutnya bisa menekan angka kemiskinan di Bali yakni tetap melaksanakan program-program unggulan Pemprov Bali, disertai dengan peningkatan kualitas dan mutu.

Program-program pemberdayaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan pun menurutnya bisa menekan angka kemiskinan, serta untuk mendukung UMKM yang sudah eksis, akan dibantu fasilitas bantuan permodalan, pelatihan atau bintek, dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian. 

Hal senada diakui Kepala BPS Provinsi Bali, Panusuan Siregar. Ia menekankan hal yang perlu diperhatikan tidak hanya penurunan angka kemiskinan, tetapi juga kesenjangan pendapatan agar kue pembangunan di Bali yang besar bisa dinikmati secara merata. Hal tersebut menurutnya sudah bisa dicapai, awalnya pemerataan pembangunan yang pada periode Maret 2015 hanya dinikmati 14% masyarakat, pada periode September 2015 sudah bisa dinikmati 20% lebih masyarakat. 

Ia juga menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita bukan indikator kesejahteraan rakyat disatu wilayah, hal itu benar apabila distribusi pendapatannya merata maka kue ekonominya dibagi secara merata. “PDRB per-kapita adalah indikator kemakmuran wilayah, jika PDRB per-kapitanya tinggi berarti wilayahnya makmur, tapi apakah rakyatnya sejahtera, tunggu dulu. Mari kita lihat Papua, dengan potensi SDAnya PDRB per-kapitanya sangat tinggi, namun jumlah penduduk miskin disana juga sangat tinggi karena belum meratanya pendapatan. Nah Bali kan uangnya kecil, PDRB per-kapitanya kecil, tapi mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi disini bukan hanya menekan jumlah angka kemiskinan, tetapi juga memperkecil kesenjangan si miskin dan si kaya, ini jauh lebih penting, dan ini sudah berhasil dilakukan,” tegas Siregar. 7 ant, nat