BKK Badung Belum Cair Rp 21 Miliar
Kepala BKPAD Bangli
Dewa Agung Bagus Riana Putra
Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Pemkab Bangli
Pemkab Badung
BANGLI, NusaBali - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemkab Badung kepada Pemkab Bangli tidak bisa cair sepenuhnya. Dari usulan BKK sebesar Rp 50 miliar yang diajukan kepada Pemkab Badung baru cair sebesar Rp 29 miliar.
Sehingga, BKK sebesar Rp 21 miliar yang direncanakan untuk sejumlah kegiatan fisik tahun 2024 tidak bisa dicairkan.
Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Disampaikan, dalam APBD Perubahan tahun 2024, Pemkab Badung memang berencana menggelontorkan BKK sebesar Rp 50 miliar kepada Pemkab Bangli.
Rp 21 miliar untuk memenuhi Universal Health Coverage (UHC) sebagai ben-tuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan ja-minan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS.
Berikutnya hibah kegiatan upacara sebesar Rp 8 miliar dan Rp 21 miliar untuk kegiatan fisik. "Awalnya kami mohonkan BKK sebesar Rp 50 miliar. Yang su-dah cair, pertama untuk UHC dari BPJS sebesar Rp 21 miliar, ditambah Rp 8 miliar untuk hibah upacara. Sedangkan untuk kegiatan fisik karena pertim-bangan waktu, jadi tidak memungkinkan dikeluarkan," jelasnya, Minggu (29/12).
Lebih lanjut disampaikan, pengajuan sesuai usulan masyarakat yang mengajukan. Disinggung apakah memungkinkan dicairkan tahun depan, Riana Putra, menekankan jika itu kembali pada kewenangan Pemkab Badung. "Kami tidak bisa berkomentar banyak, biar kami tidak salah. Kan yang punya uangnya disana (Pemkab Badung). Kita harus mengikuti sistem dan mekanisme si pemberi uang BKK itu," kata pejabat asal Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli ini.
Di sisi lain, Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika juga mengakui sebagian BKK Badung tidak cair. Menurut dia, kemungkinan hal itu terjadi lantaran terjadi penurunan pendapatan yang pastinya berimplikasi pada belanja daerah. "Kebetulan belanja BKK kita yang direfokusing," ujarnya.
Terkait hal ini, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. "Bagaimanapun juga yang namanya BKK, tata kelola dan arahnya ditentukan oleh yang mem-berikan bantuan. Kita tidak bisa ngatur-ngatur," sebutnya.
Pihaknya juga mengakui BKK Rp 21 miliar yang belum cair, sejatinya di-rencanakan untuk sejumlah pembangunan fisik. Salah satunya, untuk kelanju-tan pembangunan GOR Bangli.
Politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, ini dipaksakan untuk fisik pada bulan Desember ini, dipastikan tidak akan mungkin bisa direaliasikan. "Pemkab Bangli hanya bisa mengusulkan. Kita hanya bisa bersyukur kalau sepenuhnya bisa direalisasikan. Namun jika tidak, kita juga hanya bisa menerima. Tidak bisa berbuat banyak," sambungnya. 7esa
Komentar