Wedakarna Ingatkan RS Indera Sudah Dianggarkan di APBD
Anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS, turun tangani kisruh pengembangan RS Indera dengan mempertemukan para pejabat terkait, Selasa (12/1).
Namun, di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Denpasar mem-back up penuh sikap Pemkot Denpasar yang tolak pengembangan RS Indera. “Ini fakta baru. Ada sikap yang terbalik antara Fraksi PDIP DPRD Denpasar dan Fraksi PDIP DPRD Bali. Di DPRD Bali, Fraksi PDIP menyetetuji anggaran pengembangan RS Indera saat ketok palu,” tegas Wedakarna.
Selain ddianggarkan di APBD Bali, kata Wedakarna, ada dana dari APBN sebesar Rp 23 miliar yang diperjuangkannya. Ada pula bantuan dari pemerintah Australia sebesar Rp 30 miliar. ”Dana Rp 23 miliar sudah diperjuangkan di APBN. Kalau dana itu tidak dipakai, bisa jadi temuan,” papar Senator yang juga kakak dari anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Dr IGA Diah Werdhi Srikandi MWS SE MM ini.
Yang aneh, kata Wedakarna, RS Indera tidak ada masalah ketika pemerintahan Dewa Made Beratha-IGN Alit Kesuma Kelakan (Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2003-2008) dan pemerintahan Made Mangku Pastika-AA Ngurah Puspayoga (Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2008-2013). lalu, kenapa baru saat pemerintahan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2013-2018) ada persoalan? “Ini pertanyaan besar juga,” tandas Wedakarna.
Lantas, bagaimana solusinya? Menurut Wedakarna, Pemprov Bali tidak boleh cengeng. Namun, pembangunan RS Indera harus tetap dijalankan saja demi kepentingan masyarakat. “Pemprov Bali jalan saja terus. Sikap dan telaah Pemkot Denpasar juga dihargai,” pintanya.
Wedakarana kemudian mengutip filosofi agama Hindu bahwa siapa pun dia, entah pejabat negara, Gubernur, Walikota, Bupati, jangan sampai kepemimpinan mereka menghambat orang atau rakyat. “Satu saat, kalau bukan mereka yang dihambat, bisa keturunannya dihambat orang lain. Ingat hukum karma,” sentilnya.
Sementara itu, Pemprov Bali siap duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan RS Indera, sesuai dengan tawaran Senator Arya Wedakarna. Menurut Kadis Kesehatan Provinsi Bali, dr I Ketut Suarjaya, Pemprov siap kapan saja untuk duduk bareng. Pemprov Bali tidak pernah berhenti berbuat, apalagi untuk kepentingan rakyat.
“Mau duduk di mana? Ayolah. Kami siap saja, kapan pun dipertemukan dengan jajaran Pemkot Denpasar dan DPRD Denpasar,” ujar dr Suarjaya kepada NusaBali seusai pertamuan, Selasa kemarin.
Suarjaya menyebutkan, pengembangan RS Indera sudah direncanakan sejak lama, jauh sebelum lahirnya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 14 Tahun 2014---yang kemudian menghambat pengembangan RS Indera. “Kalau Pemkot Denpasar mau tegas, banyak bangunan yang tidak ber-IMB kok. Coba tertibkan itu dong,” papar Suarjaya.
Menurut Suarjaya, sesuai anjuran Senator Arya Wedakarna, Pemprov Bali akan tetap melanjutkan pembangunan RS Indera untuk kepentingan masyarakat Bali. ”Kami tetap akan lanjutkan pembangunan RS Indera,” tegas birokrat asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini. 7 nv,nat
1
2
Komentar