Wakil Ketua DPR RI: Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa
JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merefleksikan berbagai agenda nasional yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024. Menyambut tahun baru 2025, dia berharap pembangunan kesejahteraan masyarakat semakin ditingkatkan karena menjadi modal kemajuan bangsa.
“Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (31/12).
Kedua, kata dia, dinamika politik di DPR RI terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif. “Dua agenda besar tersebut sangat penting, karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” kata Cucun.
Menurut Cucun, situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Karena itu, banyak tokoh mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak sempurna itu masih lebih bagus dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan. Lantaran kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Ke depan, Cucun menilai pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama.
Pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang lebih banyak. “Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” tegas pria dari Fraksi PKB ini.
Cucun optimistis dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan. “Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucap Cucun.
Cucun menyatakan, untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan yang dinamis. Hal ini supaya power eksekusi dan pelipat-gandaan nilai yang dihasilkan dari program-program lembaga dan kementerian yang bersentuhan kesejahteraan rakyat semakin besar.
“Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelas Cucun.
Maka dari itu, lanjut Cucun, diperlukan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral dan tabrakan kepentingan yang kerap menghambat derap pembangunan di lapangan. Harapan besar tertuju pada kebersamaan seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia, untuk bersatu dalam semangat gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Melalui fungsi dan perannya masing-masing, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas, serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan,” terang Cucun.
Menurut Cucun, kolaborasi yang erat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. “Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud,” imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. k22
Komentar