Perlu Upaya Bersama Kembalikan Bus TMD

Koster yang meresmikan Trans Metro Dewata saat menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023 mengaku akan mengusahakan Trans Metro Dewata kembali mengaspal setelah dilantik menjadi Gubernur Bali periode 2025-2030. 

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, kehadiran Trans Metro Dewata sejak 2020 sejatinya telah mulai diminati masyarakat yang membutuhkan pelayanan transportasi publik. Meski demikian ia tidak menampik ada anggaran yang tidak sedikit yang harus disiapkan pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi massal itu. 

“Kemungkinan ada kendala pada anggaran sehingga tidak dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya, Kamis (2/1). Lebih lanjut, Koster menegaskan, Trans Metro Dewata pada prinsipnya harus dilanjutkan. Namun dengan pengelolaan lebih baik dan efisien untuk melayani masyarakat Denpasar, Gianyar, Badung dan Tabanan (Sarbagita). Koster menilai upaya bersama perlu dilakukan untuk mengembalikan Trans Metro Dewata, khususnya terkait penganggaran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perlu duduk bersama untuk membahas anggaran yang tidak sedikit itu. 

“Sesungguhnya layanan transportasi publik ini untuk warga Bali, seharusnya menjadi beban bersama pemerintah provinsi dengan Pemerintah KabupatenKota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau wilayah Sarbagita. Karena ini kan program untuk wilayah Sarbagita,” ujar Koster. Di sisi lain, Koster juga berharap Pemerintah Pusat juga turut mendukung operasional layanan transportasi publik seperti Trans Metro Dewata. 

“Sebenarnya sih pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini yang harus mensupport dari sisi anggaran. Tapi, kalau dapat dukungan dari pusat itu sangat diharapkan kalau tidak kami yang harus tangani," harapnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, juga mendorong agar Dishub Bali segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membahas keberlanjutan bus Trans Metro Dewata sebagai bentuk komitmen pemerintah melayani masyarakat melalui transportasi publik.

Politikus Partai Gerindra ini ragu Pemprov Bali bisa mengambil alih bus tersebut. Sebab, perkiraan biaya tiap tahun dan per koridornya bisa mencapai Rp 75-80 miliar. Suyasa meminta Pemprov Bali berpikir ulang untuk mencari dana jika ingin menghidupkan transportasi publik itu. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali 2025 sudah diketok palu. Walhasil, tidak ada alokasi dana untuk menyubsidi operasional bus tersebut. Suyasa menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Bali memanfaatkan bus Trans Sarbagita untuk memenuhi rute yang ditinggal bus Trans Metro Dewata. "Harus segera dicarikan solusi ini karena 2025 awal ini masyarakat yang sudah telanjur menggunakan transportasi publik ini harus dilayani juga (untuk) solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang,” ujar Suyasa. 7 adi