Tahun 2025, Target DPRD Tuntaskan 13 Ranperda

Ranperda yang bakal dibahas tersebut lebih banyak kepada perlindungan kepada petani, hingga penanganan kawasan kumuh. Dalam rancangan itu seluruh ranperda dari inisiatif eksekutif.  Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri mengatakan 13 ranperda ini segera bakal dibahas. Seluruh ranperda merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. "Ini semua dari eksekutif, dari dewan belum," ujarnya Kamis (9/1).

Disebutkan, dari total 13 ranperda yang direncanakan, delapan di antaranya merupakan rancangan aturan baru, salah satunya adalah Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ranperda ini bertujuan untuk mengamankan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, sekaligus memberikan jaminan bagi petani yang lahannya masuk dalam kategori LP2B. "Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kami juga akan menetapkan luas lahan yang dilindungi sesuai dengan aturan tersebut," tambah Eddy.

Selain ranperda baru, pembahasan juga akan difokuskan pada lima ranperda perubahan. Salah satu di antaranya adalah Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. "Dalam pembahasannya, DPRD akan melibatkan komisi-komisi sesuai bidangnya. Misalnya untuk pendapatan atau aset, itu akan menjadi tugas Komisi III sebagai leading sector," beber Eddy.

Di mengaku dalam pembahasan 13 ranperda ini akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya ranperds menjadi perda bisa menjadi payung hukum terutama terhadap petani. "Ini komitmen kami di Pemkab Tabanan untuk mensejahterakan petani," tandasnya.7des