Sekolah Rakyat Dinilai Tak Efisien

JAKARTA, NusaBali

Akan ada sekolah baru yang dibangun Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu sekolah rakyat, khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Rencananya sekolah ini akan dikelola di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai mengikuti rapat terbatas tentang pemberdayaan masyarakat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat,(3/1). 

 

"Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orangtua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat," kata Muhaimin, dilansir dari Antara, Sabtu (4/1).

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school) sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas, namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

Rencana ini langsung mendapat respon dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan. Dia menilai bahwa wacana pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial sebagai upaya memberikan pendidikan gratis bagi pelajar dari kelompok kurang mampu dan miskin ekstrem adalah langkah yang tidak efisien.  "Saya pikir ini idenya kelihatan populis atau pro rakyat, tapi kok di sisi yang lain kurang efisien dan juga kurang memperhatikan keberagaman," kata dia dilansir Tempo pada Sabtu (11/1).  

Edi menyarankan agar sekolah negeri yang ada saat ini dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga dapat menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Jika siswa dari kelompok tersebut tidak dapat diterima di sekolah negeri karena kuota penuh, ia mengusulkan agar mereka dialihkan ke sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, daripada membangun sekolah baru seperti Sekolah Rakyat.

"Kalau kelasnya sudah penuh, dia secara administratif bisa dibantu, ditolong dengan dimasukkan ke sekolah yang sudah ada termasuk swasta dengan cara memberikan beasiswa, itu lebih masuk akal," ujar dia.  

Pasalnya, jika ingin membangun sekolah baru, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Kata Edi, termasuk soal anggaran untuk pembangunan gedung, penyediaan infrastruktur, serta kebutuhan akan tenaga pengajar.

Selain itu, Edi juga mengatakan pada dasarnya tidak mudah untuk mengajak anak-anak kelas bawah mengikuti pendidikan formal. Karena itu perlu menciptakan model belajar yang lebih variatif untuk merespons kebutuhan dari anak-anak tersebut.

"Di dunia aktivisme pendidikan sebenarnya banyak yang bereksperimen dan mengembangkan model-model pendidikan untuk kelas bawah, seperti pendidikan alternatif, rumah singgah, dan seterusnya, nggak bisa satu model sebenarnya," tutur Edi. 7