Dewan Sayangkan Alokasi Anggaran di OPD Habis Untuk Belanja Pegawai
SINGARAJA, NusaBali - Komisi II DPRD Buleleng menyayangkan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Buleleng tidak proporsional.
Anggaran yang dikelola OPD habis untuk belanja pegawai. Sehingga belanja untuk program strategis tidak dapat maksimal.
Kondisi itu terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). Data tersebut muncul saat rapat evaluasi capaian realisasi dan permasalahan pelaksanaan program kegiatan 2024, Senin (13/1). Data yang dipaparkan DKPP Buleleng, pada tahun 2024, OPD ini mengelola anggaran Rp 15 miliar lebih. Sebesar 82,66 persen digunakan untuk belanja pegawai selama setahun. Sisanya 17,34 persen untuk belanja strategis urusan pangan dan perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana menyebut kondisi anggaran di OPD ini jelas tidak bisa menjawab permasalahan di masyarakat secara optimal. Seperti bantuan bibit ke desa-desa belum dapat dirasakan merata seluruh daerah di Buleleng. Keterbatasan anggaran daerah, membuat bantuan hanya difokuskan di beberapa desa saja.
“Tidak ada probabilitas anggaran yang jelas. Program kerja setidaknya jabarkanlah untuk menjawab permasalahan yang ada. Sebab anggaran untuk menjawab permasalahan di dinas itu kecil sekali. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak untuk belanja untuk realisasi program kemasyarakatan,” ucap Masdana.
Sementara itu, Kepala Dinas DKPP Buleleng Gede Putra Aryana menjelaskan, anggaran yang dikelola dinas sesuai dengan kemampuan daerah. Dia pun menyadari, banyak saran dan masukan program-program inovasi untuk masyarakat, namun belum dapat dieksekusi menyeluruh karena keterbatasan anggaran daerah.
Terkait dengan distribusi bantuan ketahanan pangan yang tidak merata, dijelaskannya, karena tahun 2024, Pemkab Buleleng fokus menuntaskan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sehingga desa-desa yang menjadi sasaran bantuan ketahanan pangan adalah desa yang memiliki kasus kemiskinan ekstrem dan stunting terbanyak.
Sementara itu, untuk tahun 2025, DKPP Buleleng masih berfokus pada program ketahanan pangan dengan menggelontor sejumlah bantuan bibit ternak hingga tanaman produktif sayur mayur. Program ini menjadi prioritas untuk mewujudkan swasembada pangan di tingkat rumah tangga.
“Tahun ini (2025) kami mengelola anggaran yang lebih sedikit dari tahun lalu. DAK dari pusat tahun ini juga tidak ada karena tidak masuk menjadi daerah prioritas. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah di anggaran perubahan,” ucap mantan Camat Busungbiu ini.7 k23
1
Komentar