Bali Dijatah 17.000 Dosis Vaksin PMK

DENPASAR, NusaBali 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menggiatkan vaksinasi sebagai langkah antisipasi mencegah kembali merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Dewata. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 170.000 dosis vaksin PMK untuk Bali di tahun ini. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada saat Rapat Koordinasi Antisipasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (15/1). PMK kembali merebak di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak akhir 2024.  Untuk itu Pemprov Bali mengintensifkan edukasi, vaksinasi, dan spraying. Sunada menyampaikan saat ini sudah masuk 17.000 dosis vaksin PMK yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di bulan Januari. 

Sunada menyampaikan bahwa Bali memiliki sejarah tertular PMK di tahun 2022. Merujuk pada data kasus, saat itu tercatat sebanyak 556 ekor sapi tertular. Dari jumlah yang tertular, 553 ekor dipotong bersyarat dan 3 ekor sapi mati. Sunada menyebut saat itu Bali bisa dengan cepat menuntaskan kasus PMK hingga memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat. 

"Terhitung per tanggal 1 Agustus 2022, Bali dalam status zero case reported kasus PMK," sebutnya. Ditambahkan olehnya, sejak kasus PMK kembali merebak di sejumlah daerah di Indonesia akhir tahun 2024, sejauh ini Distanpangan Bali belum menerima laporan kasus dari Kabupaten/Kota di Bali. Kendati demikian, kasus yang merebak di sejumlah daerah tetap menjadi perhatian dan Pemprov Bali saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK. 

Sunada berharap dukungan dari Pemerintah Pusat dan seluruh komponen masyarakat agar kasus tahun 2022 tak terulang dan Bali mampu mempertahankan zero case kasus PMK. Sunada mengungkapkan jumlah populasi Hewan Rentan PMK (HRP) Tahun 2024 di Bali, yaitu ternak sapi sebanyak 390.081 ekor, 796 ekor kerbau, 41.498 ekor kambing dan 409.616 ekor babi. 

Terkait program vaksinasi PMK, hingga tanggal 31 Oktober 2024 tercatat sebanyak 23.018 ekor HRP telah menjalani vaksinasi tahap VI. Untuk program vaksinasi PMK tahun 2025, Distanpangan Bali menargetkan 169.700 ekor HRP yang secara bertahap akan dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus dan September. Sunada menyampaikan kendala penanggulangan PMK di Bali yaitu populasi HRP yang dinamis karena lalu lintas antarpulau, resistensi peternak akibat kekhawatiran Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), keterbatasan SDM serta dukungan anggaran.

Sementara itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda yang turut hadir dalam rapat mengapresiasi langkah progresif Bali sehingga berhasil mencapai zero case PMK yang masih bisa dipertahankan hingga saat ini. Kendati demikian, seiring dengan merebaknya kasus PMK di sejumlah provinsi, pemerintah pusat memberi perhatian pada Bali agar kasus tahun 2022 tidak kembali terulang. 

Dijelaskan olehnya, risiko kematian ternak akibat PMK memang terbilang rendah, yaitu 2 persen. Akan tetapi PMK harus ditangani serius karena penularannya sangat agresif dan membawa implikasi yang kompleks jika terlambat ditangani. “Melalui rakor ini kita susun strategi untuk melakukan upaya maksimal agar Bali tetap mampu mempertahankan status zero case PMK. Kita beri perhatian karena Bali adalah salah satu daerah sumber sapi yang bisa mengirim ternak ke semua wilayah,” ujarnya.

Salah satu upaya yang diintensifkan adalah mempercepat program vaksinasi  terhadap HRP, utamanya sapi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin dan 170.000 dosis dialokasikan untuk Bali. “Kemarin sudah masuk 17.000 dosis yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di bulan Januari. Teknis penyalurannya sudah dirumuskan Distanpangan Bali,” cetusnya. Agung Suganda menambahkan, 4 juta dosis vaksin diprioritaskan pada daerah yang masuk zona merah penularan PMK. Zona merah ini mencakup daerah sumber ternak sapi dengan lalu lintas cukup tinggi, yaitu 6 provinsi di wilayah Jawa, Lampung, NTB dan Bali. 

Ia berharap, Bali bisa jadi role model bagi daerah lain dalam upaya penanganan dan pengendalian PMK. Lebih dari itu, jika bisa mempertahankan zero case, ia optimis Bali akan secepatnya masuk dalam zona hijau penularan PMK. Agung Suganda meminta dukungan dan seluruh komponen untuk menyukseskan program vaksinasi PMK. Peternak diminta tidak ragu mengikutsertakan hewan peliharaan mereka untuk divaksin. Selain mencegah penularan PMK, vaksinasi juga akan meningkatkan nilai ekonomi ternak sapi karena menjadi syarat dalam lalu lintas hewan antardaerah.

Dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga memberi perhatian pada upaya pengendalian rabies di Bali. “Rabies harus bisa kita kendalikan, karena Bali adalah jendela Indonesia. Mari kita keroyok bersama, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemilik anjing,” tandasnya. 

Rapat Koordinasi PHMS melibatkan Penanggung Jawab Penanggulangan PMK Bali, Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana. 

Selain itu, rakor juga diikuti Kepala Dinas yang menangani peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se-Bali, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali, Ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Bali, Ketua Paramedik Veteriner Indonesia (Paravetindo) Bali, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Sapi Potong Antar Pulau dan Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali. 7