8.600 Orang Ikuti Aksi Bersih Pantai

Aksi ini merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan ini mencakup Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, hingga Pantai Jimbaran.

Dalam kegiatan ini melibatkan aparat TNI dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, para pelajar hingga pelaku usaha dan instansi terkait lain dengan peserta mencapai sekitar 8.600 orang. Sejumlah alat berat dan truk pengangkut sampah juga dikerahkan untuk mengatasi sampah plastik tersebut.

Aksi besar-besaran ini juga turut dihadiri menteri Kabinet Merah Putih (KMP), yakni Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Wakil Menteri LH, Diaz Hendropriyono. Juga hadir Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. 

Selain itu juga diikuti Duta Besar dari berbagai negara, termasuk Norwegia, Uni Emirat Arab, Denmark, dan Inggris, juga mendukung upaya ini sebagai bagian dari solidaritas global terhadap pengelolaan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya telah dilakukan di Pantai Kuta pada 4 Januari 2025, yang melibatkan 2.115 peserta. Namun, pada aksi bersih kali ini, pihaknya melibatkan lebih banyak peserta hingga mencapai 8.600 orang. “Ini adalah bukti komitmen kuat pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut," ujar Hanif ditemui setelah kegiatan, Minggu pagi kemarin. Menteri Hanif melanjutkan komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut yang menargetkan pengurangan sampah laut hingga 70 persen pada tahun 2025. 

Dia menekankan bahwa persoalan sampah laut disebabkan oleh tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola, keterbatasan kapasitas pengolahan sampah di daerah, serta metode pemrosesan akhir yang masih banyak menggunakan sistem open dumping. Akibatnya, sampah-sampah tersebut akhirnya masuk ke perairan dan terbawa arus hingga menepi di pantai-pantai Indonesia, termasuk Bali. Menteri Hanif berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan agar Bali tetap menjadi tujuan wisata yang bersih dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Provinsi Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan yang cukup serius dengan sampah laut, yang harus segera kita terus selesaikan. Mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia,” tuturnya. 

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq juga mengatakan pemerintah menangani sampah plastik yang diperkirakan mengalir melalui empat sungai di Jawa dan dua sungai di Bali hingga terdampar di sejumlah pantai di Pulau Bali. “Yang terutama itu Sungai Ciliwung menyumbang 20-30 persen sampah di laut,” kata Hanif Faisol. Ia menjelaskan sampah yang terbawa melalui aliran Sungai Ciliwung menjadi kontributor utama karena membelah kota-kota besar di antaranya Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain Ciliwung, lanjut dia, sungai lainnya yakni Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas. Sedangkan sampah atau sampah plastik dari dua sungai di Bali, ujar Hanif, yakni Tukad (Sungai) Badung dan Tukad Mati. “Kedua sungai itu tidak terlalu panjang sekitar 20 kilometer dan 22 kilometer,” katanya. Ada pun upaya penanganannya, kata dia, pihaknya akan memasang jaring-jaring yang menangkap sampah dan kemudian akan dipungut agar tidak bermuara hingga ke laut.

Pemerintah menggandeng Badan PBB Bidang Program Pembangunan (UNDP) dan didukung sejumlah negara di antaranya Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA). Pemerintah UEA memberikan bantuan jaring penangkap sampah atau trach boom yang rencananya akan ditempatkan di 14 titik lokasi sungai di Bali. “Saya minta di Tukad Mati dan Tukad Badung tahun ini harus selesai tidak boleh ada lagi sampah, tidak ada lagi pencemaran karena kami sudah memiliki sumber daya manusia, tim dan dana yang cukup,” katanya.

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa program aksi bersih laut sejalan dengan program ‘Bulan Cinta Laut’ yang telah dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program itu dikatakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para nelayan, tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. 

Menurutnya, para nelayan tradisional maupun perusahaan penangkapan ikan di laut selalu membawa logistik saat melaut. “Oleh karena itu, dalam program ini jumlah logistik yang dibawa ke laut dan kembali ke daratan harus tetap sama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan,” jelasnya. Selain itu, program itu juga mengajak para nelayan untuk lebih peduli terhadap sampah, terutama sampah plastik. Dalam periode tertentu di setiap wilayah, para nelayan akan libur dari aktivitas menangkap ikan dan fokus pada pengumpulan sampah plastik di laut. Menariknya, sampah plastik yang berhasil dikumpulkan akan dihargai setara dengan harga ikan pada saat itu.

"Misalnya, jika harga ikan Rp 15.000 per kilogram, maka kami akan membayar 1 kilogram sampah plastik yang dikumpulkan dengan harga yang sama. Itu program yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” harapnya. Sementara, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa pihaknya sangat fokus dalam menangani permasalahan sampah di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata (DTW). Untuk itu, Kementerian Pariwisata telah membentuk program ‘Gerakan Wisata Bersih’ yang diharapkan dapat berjalan maksimal pada tahun ini. 

Program ini disebut akan dijalankan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan sejumlah kementerian serta berbagai pihak lainnya. “Kami berharap melalui kegiatan itu dapat membangun ekosistem yang tidak hanya berfokus pada pembersihan dan pengelolaan sampah di destinasi wisata, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkas mantan jurnalis televisi yang asal Sukasada, Buleleng ini. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah pusat menyerahkan bantuan berupa satu unit truk, motor pengangkut sampah, dan trash boom yang akan ditempatkan di 14 titik sungai di Bali. Trash boom ini merupakan bantuan dari Uni Emirat Arab. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali sesuai Keputusan Menteri Koordinator Pangan RI Nomor 3 Tahun 2025.

Selain dukungan peralatan, pemerintah juga menyiapkan instrumen khusus untuk mengatasi persoalan sampah laut di Bali dengan membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Pangan RI Nomor 3 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Bali mengatakan pembatasan peredaran minuman kemasan plastik harus dilakukan untuk menekan timbunan sampah yang kerap terjadi di Bali. Membaur dengan peserta lainnya, Sekda Dewa Indra memunguti sampah plastik yang mencemari keindahan pantai. Dalam perbincangan dengan peserta, dia menyoroti pentingnya penanganan sampah dari hulu ke hilir. 

“Ini kebanyakan gelas kemasan minuman yang biasa dikonsumsi anak-anak. Barang ini membawa dua dampak negatif yaitu mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan anak-anak. Karena yang kita tahu, minuman sejenis ini kadar gulanya sangat tinggi,” ujar Dewa Indra. 

Ia menekankan perlunya langkah progresif untuk membatasi peredaran minuman kemasan plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan, khususnya laut. Kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Kedonganan melibatkan 8.600 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tersebar di 12 titik sepanjang garis Pantai Kelan, Kedonganan, hingga Jimbaran. 7 ol3, adi, ant