Dana Tak Terduga Naik Rp 7,1 M

SINGARAJA, NusaBali
Pembahasan APBD Perubahan yang sempat molor mulai dikebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng. APBD Perubahan ditarget sudah ketuk palu akhir September. Pembahasan Kamis (7/9) siang diawali dengan mengupas proyeksi sumber pendapatan dan pembiayaan daerah.

Dalam pembahasan itu terungkap alokasi dana tak terduga bertambah signifikan, dengan sisa waktu yang ada hingga Desember 2017. TAPD memasang dana tak terduga sebesar Rp 7,1 miliar untuk tiga bulan ke depan (Oktober-Desember). Dana tak terduga ini naik tiga kali lipat dibanding jumlah yang dipasang pada APBD Induk 2017.

Semula anggaran belanja tidak terduga hanya dipasang Rp 2,25 miliar pada APBD Induk 2017. Namun pada APBD Perubahan 2017, TAPD mengajukan anggaran Rp 9,94 miliar atau naik Rp 7,1 miliar. Kenaikan yang signifikan itu pun sempat mendapat sorotan dari Badan Anggaran DPRD Buleleng. Anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana mengaku heran dengan kenaikan yang signifikan itu. “Kami mohon penjelasan dari eksekutif. Kenapa kenaikannya bisa tinggi sekali,” kata politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula.

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka menyatakan dana tak terduga memang harus dipasang. Menurut Puspaka, secara prinsip dana itu dialokasikan untuk mengantisipasi bencana sosial dan bencana alam, yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tiga bulan kedepan.

Disebutkan, pada akhir tahun mendatang, Kabupaten Buleleng biasanya dilanda berbagai macam bencana. Sehingga pemerintah pun mengajukan dana tak terduga cukup besar. “Itu antisipasi karena akhir tahun biasanya banyak bencana. Tidak ada menutup belanja sebelumnya. Desember biasanya kan ada banyak bencana,” kata Puspaka.

Dalam pembahasan kemarin juga terungkap, pendapatan daerah naik sebesar Rp 92,05 miliar, dari sebelumnya pada APBD Induk sebesar Rp 2,1 triliun menjadi sebesar Rp 2,24 triliun. Sedangkan belanja daerah naik sebesar Rp 123 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 2,14 triliun lebih menjadi Rp 2,26 triliun. Sementara pembiayaan daerah dirancang defisit sebesar Rp 31,1 miliar. *k19