Dikritik, Caleg yang Ogah Naik Kelas
DPD I Golkar Bali bersama Tim Penyusunan Caleg Partai Golkar, Sabtu (9/9) hari ini dijadwalkan akan melakukan verifikasi dan pendataan nama-nama kader yang disiapkan maju dalam Pileg 2019
DENPASAR, NusaBali
Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 masih 2 tahun lagi. Namun suasana persaingan di Partai Golkar mulai menghangat. Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali yang juga Korwil Denpasar, Anak Agung Ngurah Agung mengkritik adanya caleg-caleg ‘karatan’ yang ogah naik kelas alias naik level dari kursi Kabupaten/Kota ke kursi DPRD Provinsi. Mereka merasa nyaman di tempatnya sehingga tidak ada membuka ruang regenerasi.
Politisi Golkar asal Puri Gerenceng Denpasar ini ditemui NusaBali di Puri Pemecutan Denpasar belum lama ini mengatakan, mereka yang sudah nyaman di kursi legislatif level tertentu menghambat regenerasi di partai politik.
“Misalnya kader yang anggota dewan di kabupaten dan kota bertahan 3 sampai 4 tahun di kabupaten. Ini menghambat regenerasi dan berpeluang mendegradasi kinerja anggota wakil rakyat,” ujar Ngurah Agung.
Ngurah Agung sering menyuarakan supaya ada penyegaran dalam proses pencalegan. Yakni yang sudah lama di posisi tersebut alias sudah ‘karatan’ bisa naik level atau naik kelas dari anggota dewan kabupaten dan kota bertarung ke provinsi, sehingga ada suasana baru. “Kita sering usulkan kenaikan berjenjang. Yang sudah 2-3 tahun di DPRD Kabupaten/Kota naik kelas lah ke DPRD Provinsi,” kata mantan Caleg DPRD Bali 2014 dari dapil Denpasar ini.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi terpisah NusaBali, Jumat (8/9) kemarin, mengatakan di Golkar tidak diatur lama atau tidaknya seseorang duduk di legislatif. “Tidak ada pengaturan masa periode. Tergantung penilaian partai. Kalau orangnya bagus dan punya basis massa kuat bisa dipertahankan beberapa periode tanpa pembatasan,” ujar Wijaya.
Wijaya menyebutkan, Partai Golkar tetap mempertimbangkan kader-kader yang akan maju di Pileg 2019 mendatang, kemana akan berkarir. Mereka bisa memilih sesuai dengan peta politik di daerah masing-masing. Kalau memang kuat dan bagus suaranya untuk mendukung kemenangan Partai Golkar di kabupaten maka boleh bertahan di posisi DPRD Kabupaten. “Kalau mau naik kelas atau naik jenjang dari DPRD Kabupaten/Kota bisa saja. Kalau memang merasa mampu. Tetapi kembali kepada partai juga menentukan. Melihat basis massa caleg bersangkutan,” tegas politisi Golkar asal Desa Kutuh Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.
Untuk Pileg 2019 mendatang, Wijaya menegaskan Partai Golkar Provinsi Bali telah melakukan pendataan kader yang berpotensi akan nyalon di Pileg 2019 mendatang. Pendataan itu melalui para fungsionaris di kabupaten dan kota yang sudah turun ke bawah 3 bulan lalu. “Tetapi dari estimasi kami, di tahun 2019 ini banyak kok kader Golkar yang duduk di DPRD Kabupaten dan Kota akan maju ke level yang lebih tinggi. Artinya sudah siap naik kelas. Banyak itu, bukannya tidak ada yang mau naik kelas,” tegas mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.
Rencananya, DPD I Golkar Bali bersama Tim Penyusunan Caleg Partai Golkar akan melakukan verifikasi dan pendataan nama-nama kader yang disiapkan maju dalam Pileg 2019 mendatang. Kata Wijaya, verifikasi pencalegan dilakukan melalui rapat di DPD I Golkar Bali. Rapat akan dilaksanakan di Kantor DPD I Golkar Bali, Sabtu (9/9) hari ini. “Besok (hari ini) kami rapat membahas verifikasi pencalegan untuk Pileg 2019,” ujar Wijaya. *nat
Politisi Golkar asal Puri Gerenceng Denpasar ini ditemui NusaBali di Puri Pemecutan Denpasar belum lama ini mengatakan, mereka yang sudah nyaman di kursi legislatif level tertentu menghambat regenerasi di partai politik.
“Misalnya kader yang anggota dewan di kabupaten dan kota bertahan 3 sampai 4 tahun di kabupaten. Ini menghambat regenerasi dan berpeluang mendegradasi kinerja anggota wakil rakyat,” ujar Ngurah Agung.
Ngurah Agung sering menyuarakan supaya ada penyegaran dalam proses pencalegan. Yakni yang sudah lama di posisi tersebut alias sudah ‘karatan’ bisa naik level atau naik kelas dari anggota dewan kabupaten dan kota bertarung ke provinsi, sehingga ada suasana baru. “Kita sering usulkan kenaikan berjenjang. Yang sudah 2-3 tahun di DPRD Kabupaten/Kota naik kelas lah ke DPRD Provinsi,” kata mantan Caleg DPRD Bali 2014 dari dapil Denpasar ini.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi terpisah NusaBali, Jumat (8/9) kemarin, mengatakan di Golkar tidak diatur lama atau tidaknya seseorang duduk di legislatif. “Tidak ada pengaturan masa periode. Tergantung penilaian partai. Kalau orangnya bagus dan punya basis massa kuat bisa dipertahankan beberapa periode tanpa pembatasan,” ujar Wijaya.
Wijaya menyebutkan, Partai Golkar tetap mempertimbangkan kader-kader yang akan maju di Pileg 2019 mendatang, kemana akan berkarir. Mereka bisa memilih sesuai dengan peta politik di daerah masing-masing. Kalau memang kuat dan bagus suaranya untuk mendukung kemenangan Partai Golkar di kabupaten maka boleh bertahan di posisi DPRD Kabupaten. “Kalau mau naik kelas atau naik jenjang dari DPRD Kabupaten/Kota bisa saja. Kalau memang merasa mampu. Tetapi kembali kepada partai juga menentukan. Melihat basis massa caleg bersangkutan,” tegas politisi Golkar asal Desa Kutuh Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.
Untuk Pileg 2019 mendatang, Wijaya menegaskan Partai Golkar Provinsi Bali telah melakukan pendataan kader yang berpotensi akan nyalon di Pileg 2019 mendatang. Pendataan itu melalui para fungsionaris di kabupaten dan kota yang sudah turun ke bawah 3 bulan lalu. “Tetapi dari estimasi kami, di tahun 2019 ini banyak kok kader Golkar yang duduk di DPRD Kabupaten dan Kota akan maju ke level yang lebih tinggi. Artinya sudah siap naik kelas. Banyak itu, bukannya tidak ada yang mau naik kelas,” tegas mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.
Rencananya, DPD I Golkar Bali bersama Tim Penyusunan Caleg Partai Golkar akan melakukan verifikasi dan pendataan nama-nama kader yang disiapkan maju dalam Pileg 2019 mendatang. Kata Wijaya, verifikasi pencalegan dilakukan melalui rapat di DPD I Golkar Bali. Rapat akan dilaksanakan di Kantor DPD I Golkar Bali, Sabtu (9/9) hari ini. “Besok (hari ini) kami rapat membahas verifikasi pencalegan untuk Pileg 2019,” ujar Wijaya. *nat
Komentar