Bali Minta Kuota LPG 3 Kg Tak Dipotong
Pemprov Bali meminta Pertamina Pusat tidak memotong kuota gas elpiji 3 kilogram untuk Bali.
DENPASAR, NusaBali
Jika pemotongan dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak luas kepada masyarakat. Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menyampaikan hal itu Jumat (15/9). Ditemui awak media usai serah terima jabatan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Bali- Nusra, Wagub Sudikerta sudah meminta jajarannya, untuk menindaklanjuti dengan membuat surat usulan agar tidak dilakukan pemotongan kuota gas elpiji 3 kilogram untuk Bali. “Itu karena Bali membutuhkan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Sudikerta, pihaknya juga meminta agar pendistribusian benar- benar dilakukan dengan baik sehingga keberadaan gas elpiji tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
“Kalau itu tidak disetujui tak benar namanya. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat wajib disiapkan,” tandas Sudikerta. Dia pun mengutip perintah Presiden Jokowi terkait penyedian pangan dan juga tabung gas ‘melon’ itu.
Sudikerta khawatir pemotongan kuota berdampak luas. “ Kalau dipotong lalu masyarakat kita banyak menebang itu (kayu- red) lantas terjadi kebakaran bagaimana..?,”
Terkait pemotongan kuota elpiji 3 kilogram, karena kemungkinan tak tepat sasaran mengingat elpiji 3 kg ini merupakan barang bersubsidi, Sudikerta menyatakan soal subsidi itu urusan Pusat. Sedang kewajiban Pemerintah yakni Pemprov memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah, kata Sudikerta Pemprov memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak produsen (Pertamina). “Jangan sampai pemotongan yang dirancang itu terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya dalam pertemuan di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia ( BI) Provinsi Bali, kuota gas LPG 3 kilogram akan dikurangi dari 176 ribu metrik ton per tahun menjadi 132 ribu metrik ton. Pengurangan akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara bertahap. *K17
Tidak hanya itu, lanjut Sudikerta, pihaknya juga meminta agar pendistribusian benar- benar dilakukan dengan baik sehingga keberadaan gas elpiji tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
“Kalau itu tidak disetujui tak benar namanya. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat wajib disiapkan,” tandas Sudikerta. Dia pun mengutip perintah Presiden Jokowi terkait penyedian pangan dan juga tabung gas ‘melon’ itu.
Sudikerta khawatir pemotongan kuota berdampak luas. “ Kalau dipotong lalu masyarakat kita banyak menebang itu (kayu- red) lantas terjadi kebakaran bagaimana..?,”
Terkait pemotongan kuota elpiji 3 kilogram, karena kemungkinan tak tepat sasaran mengingat elpiji 3 kg ini merupakan barang bersubsidi, Sudikerta menyatakan soal subsidi itu urusan Pusat. Sedang kewajiban Pemerintah yakni Pemprov memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah, kata Sudikerta Pemprov memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak produsen (Pertamina). “Jangan sampai pemotongan yang dirancang itu terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya dalam pertemuan di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia ( BI) Provinsi Bali, kuota gas LPG 3 kilogram akan dikurangi dari 176 ribu metrik ton per tahun menjadi 132 ribu metrik ton. Pengurangan akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara bertahap. *K17
Komentar