Ical Abaikan Putusan MPG

Inilah sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Nusa Dua, Aburizal Bakrie alias Ical soal keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang memutuskan adanya Munas Bersama dalam sidangnya, Jumat (15/1).

Ngotot Klaim Munas Nusa Dua yang Sah

DENPASAR, NusaBali

Ical menyebutkan keputusan MPG yang dipimpin Prof Dr Muladi SH itu bukanlah keputusan MPG, karena MPG pada Juli 2015 sudah diganti ketuanya dari Muladi kepada penggantinya Azis Syamsudin. Ical pun menegaskan DPP Partai Golkar yang sah adalah DPP Partai Golkar hasil Munas Nusa Dua dengan Ketua MPG, Azis Syamsudin

Menurut Ical keputusan MPG bukanlah sebuah keputusan yang berlandaskan hukum, sehingga malah mencederai tegaknnya hukum di NKRI. “Kita negara yang berlandaskan hukum. Jangan sampai ada keputusan politik yang berlawanan dengan hukum. Jangan ada keputusan yang melanggar AD/ART partai,” ujar Ical menyikapi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) di sela-sela acara Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Kosgoro 1957 di Hotel Aston Denpasar, Sabtu (16/1) siang.

Ical kemarin didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar lainnya, seperti Wakil Ketua Umum Syarif Tjitjip Sutardjo, Wakil Ketua Bidang Organisasi Freddy Latumahina, Wakil Ketua Umum Azis Syamsudin yang kemarin terpilih jadi Ketua Umum Kosgoro 1957. Sementara Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta dan Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Golkar I Wayan Geredeg turut mendampingi Ical.

Ical mengatakan MPG sendiri dipimpin oleh Azis Syamsudin, yang kini Ketua Komisi III DPR RI juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dirinya yakin MPG yang dipimpin Azis akan menegakkan AD/ART partai. ”Saya yakin kebenaran itu pasti akan menang,” ujar mantan Menko Perekonomian ini.

Ical mengatakan selama 1 tahun sejak 2014 lalu sampai 2015 Partai Golkar disebut-sebut tersandera dualisme kepengurusan. Padahal tidak ada dualisme kepengurusan. “Selama 1 tahun dianggap ada kepengurusan ganda. Padahal tidak ada kepengurusan ganda. Buktinya dalam jalur hukum yang kita tempuh jelas-jelas pihak yang menamakan diri Munas Ancol diputuskan kepengurusannya dicabut oleh Menkum dan HAM,” ujar politisi senior Golkar asal Lampung ini.

Ical juga memutar kilas balik ketika terjadi sebuah upaya merongrong organisasi dengan cara-cara melanggar AD/ART partai. Pihak DPP Golkar Munas Nusa Dua menggugat. Saat itu telah disepakati yang menang akan merangkul yang kalah. Yang kalah tidak membuat partai baru atau loncat ke partai lain. Tetapi nyatanya malah ada keputusan MPG lagi.

“Jadi apa yang disepakati tidak dilaksanakan,” tegas Ical. Menurut Ical bicara kepengurusan Golkar yang sah sesuai dengan AD/ART adalah Munas Nusa Dua, Bali. Ical juga mengatakan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyampaikan DPP Partai Golkar di bawah pimpinannya mendukung program-program pemerintah. “Saya sudah menemui Pak Presiden Jokowi, bahwa Golkar akan mendukung program- program pemerintah,” tegas Ical di hadapan para kader partai di Mubeslub Kosgoro 1957.

Bergabungnya Golkar ke pemerintah saat dikonfirmasi ke Ical secara langsung usai membuka acara Mubeslub Kosgoro 1957 tujuannya adalah membangun negara bersama- sama.

Kata Ical Golkar akan turut menyelesaikan masalah bangsa yang dihadapi. “Kita turut mendukung program pemerintah dan menyelesaikan masalah bangsa ini. Bukan untuk mengejar jabatan di kabinet,” tegas Ical. 7 nat

JK Sebut Kedua Kubu Setuju Berdamai

MAKASSAR, NusaBali

Walau Ketum Golkar versi Munas Nusa Dua, Aburizal Bakrie alias Ical ngotot pihaknya yang sah, namun Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang juga politisi senior Partai Golkar mengatakan kedua kubu dalam partai berlambang beringin itu sebenarnya sudah setuju untuk berdamai.

"Semuanya sudah, kedua pihak sebenarnya sudah setuju," kata Wapres JK di sela-sela peninjauan terminal peti kemas Pelindo 4 di Makassar, Sabtu (16/1). Dia mengatakan, dibentuknya tim transisi oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG) bertujuan untuk mempersatukan Golkar melalui musyawarah nasional.

"Ical (Aburizal Bakrie) sudah tandatangan. Untuk munas kami anggap perlu tokoh senior yang netral," katanya. Sebelumnya MPG yang diketuai Muladi mendaulat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi ketua tim transisi.

Komposisi tim tersebut, yaitu BJ Habibie sebagai pelindung, JK sebagai ketua merangkap anggota, sementara para anggotanya, seperti Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Siswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Teo L Sambuaga, dan Soemarsono. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim transisi menetapkan kepesertaan munas, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan munas. 7 ant