Dana Pilgub Terancam Dianulir

DENPASAR, NusaBali
Anggaran Pilgub Bali 2018 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 229,36 miliar dari APBD Bali, terancam dianulir. Masalahnya, anggota DPRD Bali sebut anggaran Pilgub 2018 terlalu besar dibandingkan luas daerah dan jumlah pemilih, sehingga perlu direvisi.

Usulan revisi anggaran Pilgub Bali 2018 ini dilontarkan anggota Komisi I DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, Nyoman Tirtawan, dalam interupsinya saat sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Bali 2018, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Kamis (12/10) siang. Interupsi dilontarkan Tirtawan seusai fraksi-fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umumnya.

Karena adanya interupsi soal anggaran Pilgub Bali 2018 tersebut, sidang paripurna yang dihadiri Gubernur Made Mangku Pastika pun tidak lantas bubar. Sebab, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, IGB Alit Putra, selaku pimpinan sidang, memberikan kesempatan kepada Tirtawan untuk menyampaikan interupsinya. Begitu dapat kesempatan, Tirtawan pun langsung bicara panjang lebar soal anggaran Pilgub 2018.

Tirtawan tuding dana Pilgub Bali senilai Rp 229,36 miliar tidak masuk akal. Dia membandingkan Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Barat, yang dari sisi jmumlah penduduk jauh berbeda, namun anggaran Pilgub-nya beda tipis. Menurut Tirtawan, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pemilih 32 juta, hanya menganggarkan dana Pilgub 2018 sebesar Rp 1,168 triliun.

“Tapi, Provinsi Bali yang dengan jumlah pemilih hanya 3,2 juta, justru menganggarkan dana Pilgub sampai Rp 229,36 miliar. Kok berbeda sekali? Kalau dikomparasi, anggaran Pilgub Bali seharusnya maksimal hanya Rp 120 miliar,” tandas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Menurut Tirtawan, Bali jumlah pemilihnya hanya 10 persen dari Jawa Barat. Wilayah Bali juga tidak luas, sehingga logistik Pilkada tidak terlalu banyak memerlukan anggaran. Tirtawan pun meminta dilakukan sinkronisasi dana Pilgub Bali 2018 dengan variabel-variabel kebutuhannya. “Terlebih, Bali saat ini sedang menghadapi situasi me-mprihatinkan dengan adanya bencana Gunung Agung,” ujar Tirtawan.

Sementara, IGB Alit Putra selaku pimpnan sidang paripurna kemarin, menyambut baik usulan Tirtawan untuk revisi anggaran Pilgub Bali 2018 di tengah keprihatinan karena ancaman bencana Gunung Agung. “Kalau soal anggaran Pilgub Bali 2018, tentu nanti ada ruang untuk pembahasannya. Nanti Panitia Anggaran (Panggar) akan rapat dengan OPD leading. Nanti silakan dibicarakan,” ujar Alit Putra seraya mengetok palu pertanda tutup sidang paripurna.

Apa tanggapan Gubernur Pastika? Ternyata, Pastika juga mengisyaratkan sepakat dengan usulan Tirtawan untuk revisi anggaran Pilgub Bali 2018. “Ya baguslah. Dalam situasi prihatin begini, kita juga harus menyikapi anggaran dengan rasa keprihatinan. Apalagi, saat ini kita memang sedang mengupayakan banyak efisiensi. Kita juga kurangi kegiatan-kegiatan dengan belanja anggaran, karena keprihatinan ini,” ujar Pastika seusai sidang paripurna kemarin.

Pastika mengatakan, rancangan anggaran Pemprov Bali untuk tahun 2018 akan ada evaluasi dengan situasi keptihatinan saat ini. Masalahnya, banyak yang akan terganggu karena bencana Gunung Agung. “Misalnya, pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, karena bahan bangunan seret dan mahal. Belanja daerah harus disusun benar itu,” tegas Pastika yang kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng.

Sementara itu, Nyoman Tirtawan mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk cari muka, apalagi mengecewakan anggota DPRD Bali lainnya, terkait interupsi soal anggaran Pilgub Bali 2018. “Saya menghargai pendapat teman-teman di Dewan juga. Tapi, ini adalah sebuah pemikiran yang menurut saya penting bagi situasi anggaran kita. Jangankan APBD yang sudah diketok palu, UUD 1945 saja bisa dia-mandemen sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara,” jelas Tirtawan ditemui seusai sidang paripurna, Kamis kemarin.

Tirtawan menyebutkan, DPRD Bali sendiri studi banding ke Jawa Barat. Dari situ diketahui anggaran Pilgub Jabar 2018 hanya Rp 1,160 triliun, dengan daerah yang luas dan jumlah pemilih mencapai 32 juta. “Artinya Bali dengan 3,2 juta hanya 10 persen dari pemilih di Jabar. Saya nggak mengerti bagaimana cara menghitungnya?” kata Tirtawan.

Tirtawan menambahkan, dana untuk konsultasi-konsultasi ke Jakarta juga cukup besar. Padahal, sudah zaman online. “Mau konsultasi bisa dengan email atau teleconference,” katanya. Menurut Tirtawan, pihaknya mengusulkan dana Pilgub Bali 2018 direvisi, mumpung dananya multiyears. Kebetulan, sekarang mau pembahasan APBD Induk 2018. Kalau toh nanti dana Pilgub Bali 2018 tetap lolos Rp 229,36 miliar, Tirtawan berharap BPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ikut mengawalnya. “Syaa berharap BPK dan kejaksaan juga ikut kawal ini bersama-sama.”

Dana Pilgub Bali 2018 senilai Rp 229,36 miliar sendiri sebelumnya masuk dalam Naskah Kerjasama Pemberian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 113/04-G/HK/2017 dan Nomor 912/KB/KPU.Prov-016/2017, yang ditandatangani Gubernur Bali dan KPU Bali, Juli 2017 lalu. Dana yang dianggarkan multiyear tersebut tinggal menunggu proses pencairan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD, pencairan dana Pilgub Bali 2018 dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dicairkan melalui APBD Induk Tahun 2017 senilai Rp 100 miliar. Tahap kedua, dicairkan melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan tahap ketiga, dicairkan melalui APBD Induk 2018 mencapai Rp 104,36 miliar.

Menurut Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, anggaran total Rp 229,36 miliar itu untuk estimasi Pilgub Bali 2018 berlangsung satu putaran, dengan jumlah kontestan 6 pasangan calon (3 pasangan dari parpol/gabungan parpol dan 3 pasangan dari jalur Independen). *nat