KPU Siap Adu Argumen Soal Dana Pilgub

DENPASAR, NusaBali
KPU Bali gerah dengan masalah anggaran Pilgub 2018 sebesar Rp 229,36 miliar yang diprotes dan dianggap terlalu besar oleh anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, dalam sidang parpurna Dewan, Kamis (12/10). KPU Bali pun siap beradu argumentasi dengan DPRD Bali terkait detail kebutuhan anggaran Pilgub 2018.

Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan pihaknya siap dipanggil kapan pun untuk memberikan argumentasi soal dana Pilgub Bali 2018, sebagai sikap transparansi anggaran. Menurut Raka Sandi, keputusan anggaran Pilgub Bali senilai Rp 229,36 miliar sudah berdasarkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). Dalam prosesnya, Komisi I DPRD Bali juga ikut terlibat.

“NPHD anggaran Pilgub Bali 2018 sudah ditandatangani. Prinsip kami, anggaran yang diajukan sudah efektif-efisien,” tegas Raka Sandi di Kantor KPU Bali, Jalan Tjok Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Jumat (13/10).

Raka Sandi membeber anggaran Pilgub Bali 2018 dihitung berdasarkan kebutuhan. Ada tim yang menghitung berdasarkan analisa keuangan. “Ada hal-hal yang tidak bisa dikurangi. Jika diperlukan penjelasan, kami siap dipanggil. Kapan Pak Nyoman Tirtawan mau konfirmasi, kami siap. Tapi, kami tentu minta forum yang resmi supaya tidak ada miskomunikasi,” jelas Raka Sandi.

Soal komparasi dana Pilgub Bali dan Pilgub Jabar yang dinilai tidak logis oleh Tirtawan, Raka Sandi meminta anggota Komisi I DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng itu untuk membuktikannya. Yang jelas, KPU melangkah berdasarkan proses yang sesuai mekanisme.

“Prosesnya sangat panjang. Pak Tirtawan sudah mengikuti mekanisme itu dan turut hadir dalam beberapa kali rapat Komisi I DPRD Bali dengan KPU Bali. Kalau dalam hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan,” tandas Komisioner KPU asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini.

Aktivis GMNI ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat supaya memberikan statemen yang membuat suasana lebih jernih. Menurut Raka Sandi, Tirtawan bisa datang ke KPU Bali. “Menurut saya, mari kita buat statemen yang lebih jernih. Kalau bagusnya, Pak Tirtawan datang ke KPU Bali, saya jelaskan. Saya sering ketemu beliau, tapi beliau tidak pernah tanyakan soal dana Pilgub Bali,” katanya.

“Kami KPU Bali berkomitmen tetap berpegangan dengan NPHD. Jika ada hal-hal yang harus dijelaskan, akan kami sampaikan. Ini bentuk transparansi kami. Saya juga ingin tahu, apa dasar-dasar asumsi yang dipakai Pak Tirtawan? Kami sudah sedetail mungkin dengan aturan,” lanjut Raka Sandi.

Jika dana Pilgub Bali 2018 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 229,26 miliar benar-benar dianulir karena interupsi seorang Tirtawan, menurut Raka Sandi, pihaknya tak mau berandai-andai. “Saya tidak berandai-andai, karena NPHD sudah mengikat. Kita punya pengalaman di Jembrana. Anggaran sudah ada, tapi  tidak dicairkan, akhirnya Pilkada Jembrana 2010 ditunda. Kan karena miskomunikasi itu. Mari kita duduk bersama, supaya masyarakat dapat informasi yang benar,” papar alumni UGM Jogjakarta ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan interupsi yang disampaikan Nyoman Tirtawan terkait dana Pilgub 2018 akan dibahas dalam rapat pembahasan APBD Induk 2018. “Sebaiknya tunggu Pansus APBD DPRD Bali bekerja. Kan mau bahas APBD Induk 2018. Bagi saya, mau di buat irit (hemat) nggak masalah, tapi jangan salah hitung. Kalau tiba-tiba dananya kurang, bagaimana? Harus cermat,” ujar Tama Tenaya saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.

Tama Tenaya mengatakan, apa yang dilontarkan Tirtawan saat sidang paripurna Dewan yang dihadiri Gubernur Made Mangku Pastika merupakan ide bagus, karena keprihatinan keuangan Pemprov Bali dengan situasi bencana Gunung Agung. “Kalau dikaitkan dengan keprihatinan bencana Gunung Agung, ya ide revisi ini (anggaran Pilgub Bali, Red) tepat. Tapi, jumlah anggaran Pilgub yang sebelumnya kan sudah ditekan-tekan, dari Rp 254 miliar menjadi Rp 2229,36 miliar,” katanya.

Tama Tenaya mengaku tidak menyalahkan siapa pun terkait masalah dana Pilgub Bali 2018 ini, baik Tirtawan maupun KPU Bali. “Ayo kita hitung lagi,” tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Menurut Tama Tenaya, pihaknya berharap Tirtawan bisa ikut mengawal proses ini. Jangan sampai nanti sudah ketok palu, muncul usulan lagi. “Nanti saudara Tirtawan harus ikut pantau. Caranya, ya dia bicara saat rapat membahas anggaran. Saya tidak tahu, apakah saudara Tirtawan masuk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali atau tidak. Kalau dia nggak masuk, ya susah juga, kacau lagi,” imbuh mantan Bendahara DPD PDIP Bali 2010-2015 ini.

Dana Pilgub Bali 2018 senilai Rp 229,36 miliar itu sendiri sebelumnya masuk dalam NPHD Nomor 113/04-G/HK/2017 dan Nomor 912/KB/KPU.Prov-016/2017, yang ditandatangani Gubernur Bali dan KPU Bali, Juli 2017 lalu. Dana yang dianggarkan multiyear tersebut tinggal menunggu proses pencairan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD, pencairan dana Pilgub Bali 2018 dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dicairkan melalui APBD Induk Tahun 2017 senilai Rp 100 miliar. Tahap kedua, dicairkan melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan tahap ketiga, dicairkan melalui APBD Induk 2018 mencapai Rp 104,36 miliar.

Namun, tiba-tiba muncul usual agar anggaran Pilgub Bali 2018 direvisi, yang disampaikan Nyoman Tirtawan saat sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Bali 2018, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Kamis siang. Tirtawan tuding dana Pilgub Bali senilai Rp 229,36 miliar tidak masuk akal. Dia membandingkan Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Barat, yang dari sisi jmumlah penduduk jauh berbeda, namun anggaran Pilgub-nya beda tipis. Menurut Tirtawan, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pemilih 32 juta, hanya menganggarkan dana Pilgub 2018 sebesar Rp 1,168 triliun.

“Tapi, Provinsi Bali yang dengan jumlah pemilih hanya 3,2 juta, justru menganggarkan dana Pilgub sampai Rp 229,36 miliar. Kok berbeda sekali? Kalau dikomparasi, anggaran Pilgub Bali seharusnya maksimal hanya Rp 120 miliar,” tandas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini. *nat