Dana Pilgub Akan Dibabat 40 Persen
Versi Komisi I DPRD Bali, Pilgub 2013 dianggarkan sebesar Rp 133 miliar, namun cuma habis Rp 98 miliar
Semula Rp 229,36 Miliar, Dipangkas Jadi Rp 137,16 Miliar
DENPASAR, NusaBali
Inilah klimaks prolemik anggaran Pilgub Bali 2018 senilai Rp 229,36 miliar. Dana Pilgub Bali 2018 dipastikan akan dibabat, bahkan kemungkinan dipangkas 40 persen hingga tinggal menjadi hanya Rp 137,16 miliar.
Isyarat ini disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali, saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Rabu (25/10). Nyoman Adnyana yang notabene anggota Pansus APBD Induk 2018, menyatakan Banggar dan Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Pemilu) sudah membuat hitung-hitungan realistis dana Pilgub Bali 2018 terbaru.
Menurut Adnyana, hitung-hitungan tersebut berdasarkan komparasi anggaran Pilgub Bali 2013, serta perbandingan dengan daerah lain, kajian data-data kebutuhan anggaran, sampai proses penyelenggaraan. Akhirnya, kata Adnyna, ketemulah angka baru di mana dana Pilgub Bali 2018 realistis hanya Rp 137,16 miliar. “Dana Pilgub sudah pasti dikurangi banyak. Bahkan, nanti tinggal 60 persen dari angka Rp 229,36 miliar,” tandas politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Artinya, kata Adnyana, dana Pilgub Bali 2018 akan dipangkas 40 persen hingga tinggal Rp 137,16 miliar. Beberapa pos yang disasar untuk dipangkas adalah biaya- biaya sosialisasi. Menurut Adnyana, biaya sosialisasi Pilgub selama ini menyedot dana APBD cukup besar. “Sosialisasi dipangkas, karena Pilkada serentak, semua masyarakat sudah tahu ada Pilkada,” beber Adnyana.
Pos lainnya yang juga akan dipangkas adalah pembuatan uniform (seragam), yang selama ini dinilai menyedot anggaran cukup besar. Berikutnya, ada pemangkasan pos bimbingan teknis (Bimtek) oleh awak KPU Bali. “Anggaran Bimtek akan dikurangi. Kami ada hitung-hitungan datanya. Lihat saja nanti dalam pembahasan,” tandas mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli dua kali periode ini.
Sekadar dicatat, untuk pos sosialisasi, penerangan, dan penyuluhan Pilgub Bali 2018, KPU menganggarkan dana sebesar Rp 13,305 miliar. Sedangkan untuk pos Bintek/KPU/KIP/PPK/PPS/KKPS dan rapat kerja, dianggarkan sebesar Rp 0,543 miliar.
Adnyana menegaskan, pihaknya menggunakan data dan fakta-fakta. Selain ada kajian penyelenggaraan Pilgub Bali 2018, juga ada kajian penyelenggaraan Pilgub Bali 2013. “Jadi, ada pembanding secara faktual dengan Pilgub sebelumnya. Kalau Pak Nyoman Tirtawan dari Fraksi Panca Bayu, mungkin hanya menggunakan pembanding jumlah penduduk. Tapi, kami ada kajian lengkap,” katanya.
Menurut Adnyana, selain ada pos anggaran yang dipangkas, juga ada pos yang masih aman alias tidak diotak-atik. Misalnya, pos dana untuk honor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). “Kalau honor petugas PPK dan KPPS, itu tidak diotak-atik. Itu nggak boleh dikurangi,” tegas satu dari dua anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bangli, selain Nyoman Budi Utama ini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan Komisi I dan Banggar akan panggil KPU Bali, Jumat (27/10) besok. Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga akan dipanggil. “Ya, KPU dan Bawaslu akan kita panggil. Bukan hanya dana Pilgub Bali di KPU Bali saja direvisi. Anggaran pengawasan Pilgub Bali di Bawaslu juga akan dievaluasi, karena terlalu gede,” tegas Tama Tenaya kepada NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.
Tama Tenaya mengatakan, dana Pilgub Bali 2018 realistis kisaran Rp 137 miliar sampai Rp 150 miliar. “Dari hitung-hitungan Banggar, ketemu angka segitu. Itu pun, bisa nggak habis. Pilgub Bali 2013 contohnya, dari anggaran sebesr Rp 133 miliar, cuma habis Rp 98 miliar. Kan sekarang dalam kondisi ekonomi sulit, kita juga harus kencangkan ikat pinggang. Apalagi, Pak Gubernur juga memberikan saran kaji ulang,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Soal adanya perintah dari induk partai supaya mengawal dana Pilgub Bali 2018 agar lebih efektif dalam kondisi ekonomi prihatian, Tama Tenaya mengakui Fraksi PDIP DPRD Bali memang dipanggil DPD PDIP Bali. “Ya, memang Fraksi PDIP dipanggil DPD PDIP supaya mengawal dana Pilgub Bali ini lebih efektif dan efisien,” kata Tama Tenaya. *nat
DENPASAR, NusaBali
Inilah klimaks prolemik anggaran Pilgub Bali 2018 senilai Rp 229,36 miliar. Dana Pilgub Bali 2018 dipastikan akan dibabat, bahkan kemungkinan dipangkas 40 persen hingga tinggal menjadi hanya Rp 137,16 miliar.
Isyarat ini disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali, saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Rabu (25/10). Nyoman Adnyana yang notabene anggota Pansus APBD Induk 2018, menyatakan Banggar dan Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Pemilu) sudah membuat hitung-hitungan realistis dana Pilgub Bali 2018 terbaru.
Menurut Adnyana, hitung-hitungan tersebut berdasarkan komparasi anggaran Pilgub Bali 2013, serta perbandingan dengan daerah lain, kajian data-data kebutuhan anggaran, sampai proses penyelenggaraan. Akhirnya, kata Adnyna, ketemulah angka baru di mana dana Pilgub Bali 2018 realistis hanya Rp 137,16 miliar. “Dana Pilgub sudah pasti dikurangi banyak. Bahkan, nanti tinggal 60 persen dari angka Rp 229,36 miliar,” tandas politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Artinya, kata Adnyana, dana Pilgub Bali 2018 akan dipangkas 40 persen hingga tinggal Rp 137,16 miliar. Beberapa pos yang disasar untuk dipangkas adalah biaya- biaya sosialisasi. Menurut Adnyana, biaya sosialisasi Pilgub selama ini menyedot dana APBD cukup besar. “Sosialisasi dipangkas, karena Pilkada serentak, semua masyarakat sudah tahu ada Pilkada,” beber Adnyana.
Pos lainnya yang juga akan dipangkas adalah pembuatan uniform (seragam), yang selama ini dinilai menyedot anggaran cukup besar. Berikutnya, ada pemangkasan pos bimbingan teknis (Bimtek) oleh awak KPU Bali. “Anggaran Bimtek akan dikurangi. Kami ada hitung-hitungan datanya. Lihat saja nanti dalam pembahasan,” tandas mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli dua kali periode ini.
Sekadar dicatat, untuk pos sosialisasi, penerangan, dan penyuluhan Pilgub Bali 2018, KPU menganggarkan dana sebesar Rp 13,305 miliar. Sedangkan untuk pos Bintek/KPU/KIP/PPK/PPS/KKPS dan rapat kerja, dianggarkan sebesar Rp 0,543 miliar.
Adnyana menegaskan, pihaknya menggunakan data dan fakta-fakta. Selain ada kajian penyelenggaraan Pilgub Bali 2018, juga ada kajian penyelenggaraan Pilgub Bali 2013. “Jadi, ada pembanding secara faktual dengan Pilgub sebelumnya. Kalau Pak Nyoman Tirtawan dari Fraksi Panca Bayu, mungkin hanya menggunakan pembanding jumlah penduduk. Tapi, kami ada kajian lengkap,” katanya.
Menurut Adnyana, selain ada pos anggaran yang dipangkas, juga ada pos yang masih aman alias tidak diotak-atik. Misalnya, pos dana untuk honor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). “Kalau honor petugas PPK dan KPPS, itu tidak diotak-atik. Itu nggak boleh dikurangi,” tegas satu dari dua anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bangli, selain Nyoman Budi Utama ini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan Komisi I dan Banggar akan panggil KPU Bali, Jumat (27/10) besok. Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga akan dipanggil. “Ya, KPU dan Bawaslu akan kita panggil. Bukan hanya dana Pilgub Bali di KPU Bali saja direvisi. Anggaran pengawasan Pilgub Bali di Bawaslu juga akan dievaluasi, karena terlalu gede,” tegas Tama Tenaya kepada NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.
Tama Tenaya mengatakan, dana Pilgub Bali 2018 realistis kisaran Rp 137 miliar sampai Rp 150 miliar. “Dari hitung-hitungan Banggar, ketemu angka segitu. Itu pun, bisa nggak habis. Pilgub Bali 2013 contohnya, dari anggaran sebesr Rp 133 miliar, cuma habis Rp 98 miliar. Kan sekarang dalam kondisi ekonomi sulit, kita juga harus kencangkan ikat pinggang. Apalagi, Pak Gubernur juga memberikan saran kaji ulang,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Soal adanya perintah dari induk partai supaya mengawal dana Pilgub Bali 2018 agar lebih efektif dalam kondisi ekonomi prihatian, Tama Tenaya mengakui Fraksi PDIP DPRD Bali memang dipanggil DPD PDIP Bali. “Ya, memang Fraksi PDIP dipanggil DPD PDIP supaya mengawal dana Pilgub Bali ini lebih efektif dan efisien,” kata Tama Tenaya. *nat
Komentar