Revisi Dana Pilgub Dibawa ke KPU RI
KPU Bali harus merapatkan barisan menyusul rencana dipangkasnya anggaran Pilgub Bali 2018 dari Rp 229,36 miliar menjadi Rp 154,74 miliar.
DENPASAR, NusaBali
Paling awal, KPU Bali melapor ke KPU RI terkait masalah revisi anggaran besar-besaran ini. Setelah mendapat jawaban dari KPU RI, pekan depan KPU Bali akan memberikan keputusan terkait masalah ini.
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan pihaknya baru pekan depan akan mengadakan rapat internal untuk membahas masalah revisi anggaran Pilgub Bali 20918, sesuai permintaan Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I DPRD Bali. “Ya, pekan depan baru kami akan melaksanakan rapat internal di KPU Bali. Perlu pembahasan detail lagi,” ujar Raka Sandi seusai gerak jalan sehat dan sosialiasi Pilgub Bali 2018 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (29/10).
Raka Sandi menyebutkan, pembahasan internal revisi Pilgub Bali 2018 ini mundur karena ada perayaan Galungan. Namun, KPU Bali sudah laporkan rencana pemangkasan dana Pilgub Bali 2018 ini kepada Ketua KPU RI, Arief Budiman. KPU Bali baru sebatas menyampaikan laporan saat Arief Budiman menghadiri acara Launching Maskot Pilgub Bali 2018 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Sabtu (28/10) malam.
Hanya saja, kata Raka Sandi, sejauh ini KPU RI belum memberikan tanggapan. “Belum ada jawaban dari KPU RI, karena waktunya juga sangat terbatas. Kami baru sebatas bikin laporan secara lisan. Nanti secara resmi akan kami laporkan lagi,” papar komisionar KPU asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini.
Ketika ditanya sikap KPU Bali atas pemangkasan anggaran Pilgub 2018 oleh Banggar dan Komisi I DPRD Bali, Raka Sandi tidak mau mendahului memberikan komentar. “Saya tidak berani memberikan komentar, agar jangan menjadi polemik yang tidak perlu. Sebab, tahapan Pilgub sudah berjalan. Ini sangat penting agar situasi tetap kondusif. Pada, prinsipnya KPU Bali dan DPRD Bali punya semangat yang sama,” tegas alumnus Fakultas Teknik UGM Jogjakarta ini.
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan sepakat anggaran Pilgub harus efektif dan efisien. “Kalau Pemprov sudah memenuhi anggaran Pilgub, saya nilai urusannya telah selesai. Untuk di Bali, yang urusannya belum selesai kan masalah personel. Ini karena masalah status Gunung Agung,” ujar Arief Budiman dalam pidatonya saat Launching Maskot Pilgub Bali, Sabtu malam.
Mantan anggota KPU Jawa Timur ini menegaskan, kalau anggaran Pilgub tidak cukup, memang menganggu proses pengadaan logistik. Karenanya, KPU harus siapkan dulu tahapan-tahapannya, agar Pemilu tepat waktu dengan anggaran efektif dan efisien.
Arief Budiman mengatakan, dalam proses pengadaan logistik dan pemanfaatan anggaran, jangan sampai tidak tepat. Seperti di satu daerah ada KPU Daerah yang hingga kini belum tetapkan jumlah pemilih, belum tetapkan jumlah TPS, tapi malah sudah menetapkan anggaran, bahkan ada pemenang lelang pengadaan logistik. Setelah tahapan berjalan, anggaran terkoreksi 60 persen. Ini satu contoh, saya tidak perlu sebutkan daerahnya,” beber Arief Budiman.
Dana Pilgub Bali 2018 untuk KPU yang semula disepakati sebesar Rp 229,36 miliar itu sendiri, sebagaimana diberitakan, akhirnya benar-benar dipangkas hingga tinggal Rp 154,74 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan Pilgub 018 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga dibabat menjadi Rp 39,02 miliar, dari semula sebesar Rp 62 miliar.
Revisi dana Pilgub Bali 2018 dan anggaran pengawasan ini dilakukan melalui pem-bahasan yang alot dalam pertemuan Banggar dan Komisi I DPRD Bali dengan KPU Bali dan Bawaslu Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/10). Dalam hearing tersebut, anggota Banggar DPRD Bali, Nyoman Adnyana, mengeluarkan perhitu-ngan rasional kebutuhan anggaran Pilgub Bali 2018. Politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini membeber bahwa Pilgub Bali 2018 hanya butuh anggaran sebesar Rp 154,74 miliar.
Menurut Adnyana, angka Rp 154,74 miliar tersebut diperoleh dari metode ekstrapolasi. Metode ini menggunakan perbandingan yang bersesuaian secara linear antara Daptar Pemilih Tetap (DPT) dengan kebutuhan anggaran satu daerah. Perbandingannya bukan menggunakan DPT provinsi lain, namun yang lebih dekat lagi yakni DPT dan anggaran Pilkada Buleleng 2017.
Adnyana memaparkan, Pilkada Buleleng 2017 dipakai acuan karena pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan terakhir di Bali, 15 Februari 2017, ini memiliki DPT paling tinggi se-Bali. Wilayah Buleleng juga paling luas di Bali, dengan tingkat kesulitan geografis paling tinggi di Pulau Dewata. Lagipula, kondisi perekonomian di Bulelengsaat Pilkada 2017 tidak jauh beda dengan kondisi perekonomian di Bali saat ini. *nat
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan pihaknya baru pekan depan akan mengadakan rapat internal untuk membahas masalah revisi anggaran Pilgub Bali 20918, sesuai permintaan Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I DPRD Bali. “Ya, pekan depan baru kami akan melaksanakan rapat internal di KPU Bali. Perlu pembahasan detail lagi,” ujar Raka Sandi seusai gerak jalan sehat dan sosialiasi Pilgub Bali 2018 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (29/10).
Raka Sandi menyebutkan, pembahasan internal revisi Pilgub Bali 2018 ini mundur karena ada perayaan Galungan. Namun, KPU Bali sudah laporkan rencana pemangkasan dana Pilgub Bali 2018 ini kepada Ketua KPU RI, Arief Budiman. KPU Bali baru sebatas menyampaikan laporan saat Arief Budiman menghadiri acara Launching Maskot Pilgub Bali 2018 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Sabtu (28/10) malam.
Hanya saja, kata Raka Sandi, sejauh ini KPU RI belum memberikan tanggapan. “Belum ada jawaban dari KPU RI, karena waktunya juga sangat terbatas. Kami baru sebatas bikin laporan secara lisan. Nanti secara resmi akan kami laporkan lagi,” papar komisionar KPU asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini.
Ketika ditanya sikap KPU Bali atas pemangkasan anggaran Pilgub 2018 oleh Banggar dan Komisi I DPRD Bali, Raka Sandi tidak mau mendahului memberikan komentar. “Saya tidak berani memberikan komentar, agar jangan menjadi polemik yang tidak perlu. Sebab, tahapan Pilgub sudah berjalan. Ini sangat penting agar situasi tetap kondusif. Pada, prinsipnya KPU Bali dan DPRD Bali punya semangat yang sama,” tegas alumnus Fakultas Teknik UGM Jogjakarta ini.
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan sepakat anggaran Pilgub harus efektif dan efisien. “Kalau Pemprov sudah memenuhi anggaran Pilgub, saya nilai urusannya telah selesai. Untuk di Bali, yang urusannya belum selesai kan masalah personel. Ini karena masalah status Gunung Agung,” ujar Arief Budiman dalam pidatonya saat Launching Maskot Pilgub Bali, Sabtu malam.
Mantan anggota KPU Jawa Timur ini menegaskan, kalau anggaran Pilgub tidak cukup, memang menganggu proses pengadaan logistik. Karenanya, KPU harus siapkan dulu tahapan-tahapannya, agar Pemilu tepat waktu dengan anggaran efektif dan efisien.
Arief Budiman mengatakan, dalam proses pengadaan logistik dan pemanfaatan anggaran, jangan sampai tidak tepat. Seperti di satu daerah ada KPU Daerah yang hingga kini belum tetapkan jumlah pemilih, belum tetapkan jumlah TPS, tapi malah sudah menetapkan anggaran, bahkan ada pemenang lelang pengadaan logistik. Setelah tahapan berjalan, anggaran terkoreksi 60 persen. Ini satu contoh, saya tidak perlu sebutkan daerahnya,” beber Arief Budiman.
Dana Pilgub Bali 2018 untuk KPU yang semula disepakati sebesar Rp 229,36 miliar itu sendiri, sebagaimana diberitakan, akhirnya benar-benar dipangkas hingga tinggal Rp 154,74 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan Pilgub 018 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga dibabat menjadi Rp 39,02 miliar, dari semula sebesar Rp 62 miliar.
Revisi dana Pilgub Bali 2018 dan anggaran pengawasan ini dilakukan melalui pem-bahasan yang alot dalam pertemuan Banggar dan Komisi I DPRD Bali dengan KPU Bali dan Bawaslu Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/10). Dalam hearing tersebut, anggota Banggar DPRD Bali, Nyoman Adnyana, mengeluarkan perhitu-ngan rasional kebutuhan anggaran Pilgub Bali 2018. Politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini membeber bahwa Pilgub Bali 2018 hanya butuh anggaran sebesar Rp 154,74 miliar.
Menurut Adnyana, angka Rp 154,74 miliar tersebut diperoleh dari metode ekstrapolasi. Metode ini menggunakan perbandingan yang bersesuaian secara linear antara Daptar Pemilih Tetap (DPT) dengan kebutuhan anggaran satu daerah. Perbandingannya bukan menggunakan DPT provinsi lain, namun yang lebih dekat lagi yakni DPT dan anggaran Pilkada Buleleng 2017.
Adnyana memaparkan, Pilkada Buleleng 2017 dipakai acuan karena pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan terakhir di Bali, 15 Februari 2017, ini memiliki DPT paling tinggi se-Bali. Wilayah Buleleng juga paling luas di Bali, dengan tingkat kesulitan geografis paling tinggi di Pulau Dewata. Lagipula, kondisi perekonomian di Bulelengsaat Pilkada 2017 tidak jauh beda dengan kondisi perekonomian di Bali saat ini. *nat
Komentar