Polda Dijatah Rp 20 M, Korem Rp 4,3 Miliar

DENPASAR, NusaBali
Komisi I DPRD Bali menyetujui anggaran pengamanan Pilgub Bali dan akan dicairkan bertahap pada 2017 dan 2018.

Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi pemilu, keamanan, dan ketertiban, I Ketut Tama Tenaya, menyebutkan dana pengamanan Pilgub Bali 2018 senilai hampir Rp 24,3 miliar merupakan hasil penggodokan Tim Anggaran Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Bali. Pembahasannya pun tidak berpanjang lebar.

“Dana pengamanan Pilgub Bali sudah disetujui, dan tidak ada pembahasan lagi. Angka-angkanya sudah disepakati,” ujar Tama Tenaya di Denpasar, Jumat (3/11).

Untuk dana pengamanan Pilgub Bali 2018 diperuntukkan bagi institusi Polda Bali sebesar Rp 20 miliar, untuk Korem 163 Wirasatya sebesar Rp 4,3 miliar. Dana tersebut untuk kebutuhan pengamanan sejak tahapan Pilgub Bali 2018 dimulai sampai pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih. “Anggaran yang diberikan ini untuk pengamanan dari mulainya Pilgub Bali 2018 sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilgub Bali pada 27 Juni 2018,” kata politisi PDI Perjuangan asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ini.

Tama Tenaya menegaskan untuk pencairannya akan dilakukan secara bertahap. Akan dikoordinasikan antara KPU dan Pemprov Bali. “Kemungkinan akan dicairkan dalam tiga tahap, baik yang untuk Polda Bali dan Korem 163 Wirasatya. Tahap pertama di APBD Induk2017, tahap II APBD 2017 Perubahan, dan tahap III APBD Induk 2018. Besarannya dalam NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) ada itu tahapannya. Saya tidak ingat persis,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Badung, ini.

Tama Tenaya mengatakan dana pengamanan Pilgub Bali yang terpisah dengan anggaran KPU Bali dan anggaran Bawaslu Bali ini mengalami peningkatan dibanding Pilgub Bali 2013. Kalau Pilgub Bali 2013 dana pengamanan dianggarkan Rp 15 miliar untuk Polda Bali. Sementara TNI saat itu tidak dianggarkan. “Untuk Pilgub Bali 2018 Polda Bali dan TNI (Korem 163 Wirasatya) semuanya dianggarkan. Jumlahnya meningkat, karena ada perhitungan inflasi. Harga tahun 2013 dengan tahun 2018 berbeda dong,” ucap Tama Tenaya.   

Sementara untuk dana Pilgub Bali yang diperuntukkan bagi KPU Bali dan Bawaslu Bali akan dibahas pada Senin (6/11) depan. Tim Banggar DPRD Bali dengan Tim Anggaran Pemprov Bali akan membahasnya. Anggota Banggar DPRD Bali I Nyoman Adnyana secara terpisah mengatakan dana Pilgub Bali untuk KPU Bali sudah dirasionalisasi di angka Rp 155 miliar dari sebelumnya Rp 229,36 miliar. Sementara untuk dana Bawaslu Bali dirasionalisasi menjadi Rp 39 miliar dari sebelumnya Rp 62 miliar. “Berdasarkan kajian rapat KPU Bali dengan Banggar DPRD Bali rasionalisasi sudah makin mantap dan pasti. Senin depan akan dibahas Banggar DPRD Bali dengan Pemprov Bali untuk difinalkan lagi,” kata Adnyana.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ini mengatakan untuk dana Pilgub Bali 2018 sudah mantap akan direvisi dari angka Rp 229,36 miliar berdasarkan berbagai kajian dengan mencari pembanding-pembanding. “Kajian-kajian dari DPRD Bali sudah jelas. Kami juga sudah mencari pembanding sampai ke Jawa Barat, NTB, dan Jawa Timur. Dari angka-angka yang kami pakai itu sudah manis batu (standar),” ucap mantan anggota DPRD Bangli 3 periode ini. *nat