Pol PP Data Money Changer di Kutsel
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) BKO Kuta Selatan mendata semua money changer (MC).
MANGUPURA, NusaBali
Pendataan ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga akan maraknya penipuan oleh oknum pengusaha money changer. Pada Selasa (7/11), Satpol PP telah mendata sebanyak 9 money changer. Pendataan itu akan terus dilakukan sampai semuanya terdata.
Kasatpol PP Badung IGAK Surya Negara dihubungi via telepon mengatakan pendataan money changer di Kuta Selatan ini adalah langkah awal. Rencananya pendataan akan dilakukan di seluruh Badung dengan mengawalinya di wilayah Kutsel.
Diakuinya, pendataan ini antara lain karena pihaknya sering mendapat pengaduan masyarakat akan aksi penipuan oleh usaha money changer. Selain itu untuk mengetahu money changer yang berizin dan tak berizin. Dikatakannya menjamurnya usaha money changer menimbulkan persaingan usaha yang tak sehat.
“Selain penipuan, money changer yang tak berizin leluasa menetapkan tarif sehingga merugikan usaha yang legal. Intinya anggota asosiasi sudah mengeluarkan biaya untuk mengurus izin, sementara yang tidak berizin, karena tidak mengeluarkan biaya bisa seenaknya menerapkan harga atau nilai tukar,” ujarnya.
Untuk penindakan terhadap pelanggar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Data-data yang telah terkumpul akan disetor ke BI, karena BI yang memiliki daftar usaha yang berizin. Selanjutnya setelah ditetapkan oleh BI usaha mana yang tidak berizin, akan diambil langkah penertiban. “Kami nanti lebih menindak pada pelanggaran perda,” tuturnya. *p
Kasatpol PP Badung IGAK Surya Negara dihubungi via telepon mengatakan pendataan money changer di Kuta Selatan ini adalah langkah awal. Rencananya pendataan akan dilakukan di seluruh Badung dengan mengawalinya di wilayah Kutsel.
Diakuinya, pendataan ini antara lain karena pihaknya sering mendapat pengaduan masyarakat akan aksi penipuan oleh usaha money changer. Selain itu untuk mengetahu money changer yang berizin dan tak berizin. Dikatakannya menjamurnya usaha money changer menimbulkan persaingan usaha yang tak sehat.
“Selain penipuan, money changer yang tak berizin leluasa menetapkan tarif sehingga merugikan usaha yang legal. Intinya anggota asosiasi sudah mengeluarkan biaya untuk mengurus izin, sementara yang tidak berizin, karena tidak mengeluarkan biaya bisa seenaknya menerapkan harga atau nilai tukar,” ujarnya.
Untuk penindakan terhadap pelanggar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Data-data yang telah terkumpul akan disetor ke BI, karena BI yang memiliki daftar usaha yang berizin. Selanjutnya setelah ditetapkan oleh BI usaha mana yang tidak berizin, akan diambil langkah penertiban. “Kami nanti lebih menindak pada pelanggaran perda,” tuturnya. *p
Komentar