Sekretariat PPK Busungbiu Belum Final
Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Kabupaten Buleleng, untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018, resmi dilantik. Namun masalah sekretariat, ada yang belum final tempatnya.
KPU Buleleng Lantik 444 PPS dan 45 PPK
SINGARAJA, NusaBali
Pelantikan 45 orang PPK dipusatkan di Gedung Mr Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng, Selasa (7/11) pagi. Pelantikan PPK juga bersamaan dengan pelantikan 444 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 148 desa di Kabupaten Buleleng. Kendati seluruh PPK dan PPS telah dilantik, namun masih ada PPK yang belum mendapat kepastian sekretariat.
Kondisi itu dialami oleh PPK Kecamatan Busungbiu. Semula mereka berniat memanfaatkan salah satu ruang di Kantor Camat Busungbiu, seperti perhelatan pemilu sebelumnya. Namun niat tersebut tidak terlaksana karena seluruh ruangan di Kantor Camat Busungbiu sudah penuh dimanfaatkan.
Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Made Arya Sukerta mewakili Bupati, pada acara pelantikan PPK dan PPS itu, mengakui hanya PPK Kecamatan Busungbiu yang belum punya sekretariat. Rencananya, pihaknya akan mengupayakan dengan memanfaatkan kantor Penyuluh Pertanian di Kecamatan Busungbiu. “Kami selalu komit menyukseskan pelaksanaan demokrasi di Buleleng. Nanti saya akan koordinasikan lagi dengan Camat Busungbiu dan Dinas Pertanian. Saya akan tempatkan nanti di Gedung Penyuluh Pertanian di Kecamatan Busungbiu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Arya Sukerta juga mengingatkan kepada para PPK dan PPS yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Karena ada dua persoalan yang kerap muncul dalam setiap perhelatan politik. Pertama, proses validasi daftar pemilih sementara (DPS) ke DPT, dimana proses itu perlu kerja keras. Kedua, persoalan kedua adalah penyampaian surat undangan bagi pemilih, karena apabila surat undangan tidak sampai dapat berakibat rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Arya Sukerta pun minta kepada PPS berkordinasi dengan perangkat desa sejak awal terutama untuk desa atau kelurahan yang penduduknya kebanyakan pendatang, dimana dalam catatan kependudukannya ada namanya, tetapi orangnya sulit dikenali. “Yang model begitu harus di antisipasi lebih awal, berkordinasi dengan perangkat desa setempat,” katanya.
Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana, mengatakan setelah pelantikan itu akan dilanjutkan dengan pemberian materi teknis bagi PPK dan PPS. Dia pun mengingatkan agar PPK dan PPS selalu menjaga netralitas, tidak memihak terhadap salah satu calon sehingga proses Pilgub dapat berlangsung secara berkualitas dan berintegritas. “Semoga nanti para PPK dan PPS dapat mengemban tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan KPU dan Undang-undang,” ujarnya. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Pelantikan 45 orang PPK dipusatkan di Gedung Mr Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng, Selasa (7/11) pagi. Pelantikan PPK juga bersamaan dengan pelantikan 444 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 148 desa di Kabupaten Buleleng. Kendati seluruh PPK dan PPS telah dilantik, namun masih ada PPK yang belum mendapat kepastian sekretariat.
Kondisi itu dialami oleh PPK Kecamatan Busungbiu. Semula mereka berniat memanfaatkan salah satu ruang di Kantor Camat Busungbiu, seperti perhelatan pemilu sebelumnya. Namun niat tersebut tidak terlaksana karena seluruh ruangan di Kantor Camat Busungbiu sudah penuh dimanfaatkan.
Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Made Arya Sukerta mewakili Bupati, pada acara pelantikan PPK dan PPS itu, mengakui hanya PPK Kecamatan Busungbiu yang belum punya sekretariat. Rencananya, pihaknya akan mengupayakan dengan memanfaatkan kantor Penyuluh Pertanian di Kecamatan Busungbiu. “Kami selalu komit menyukseskan pelaksanaan demokrasi di Buleleng. Nanti saya akan koordinasikan lagi dengan Camat Busungbiu dan Dinas Pertanian. Saya akan tempatkan nanti di Gedung Penyuluh Pertanian di Kecamatan Busungbiu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Arya Sukerta juga mengingatkan kepada para PPK dan PPS yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Karena ada dua persoalan yang kerap muncul dalam setiap perhelatan politik. Pertama, proses validasi daftar pemilih sementara (DPS) ke DPT, dimana proses itu perlu kerja keras. Kedua, persoalan kedua adalah penyampaian surat undangan bagi pemilih, karena apabila surat undangan tidak sampai dapat berakibat rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Arya Sukerta pun minta kepada PPS berkordinasi dengan perangkat desa sejak awal terutama untuk desa atau kelurahan yang penduduknya kebanyakan pendatang, dimana dalam catatan kependudukannya ada namanya, tetapi orangnya sulit dikenali. “Yang model begitu harus di antisipasi lebih awal, berkordinasi dengan perangkat desa setempat,” katanya.
Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana, mengatakan setelah pelantikan itu akan dilanjutkan dengan pemberian materi teknis bagi PPK dan PPS. Dia pun mengingatkan agar PPK dan PPS selalu menjaga netralitas, tidak memihak terhadap salah satu calon sehingga proses Pilgub dapat berlangsung secara berkualitas dan berintegritas. “Semoga nanti para PPK dan PPS dapat mengemban tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan KPU dan Undang-undang,” ujarnya. *k19
Komentar