Anggota PPK dan PPS Diingatkan Tak Memihak
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan jalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur (Pilgub) Bali 2018 diingatkan untuk tak berpihak dalam menjalankan tugasnya.
TABANAN, NusaBali
PPK dan PPS harus bersifat independen, jujur, berintegritas, dan mandiri. "Independensi harus dijaga agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar," ujar Ketua KPU Tabanan, Luh Darayoni saat melantik 50 anggota PPK dan 399 anggota PPS di Lapangan Tenis Alit Saputra, Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Selasa (7/11).
Menurut Darayoni, anggota PPK dan PPS di Tabanan kebanyakan wajah baru. Bahkan ada pegawai kontrak yang direkrut jadi anggota PPK dan PPS. Keikutsertaan pegawai kontrak untuk menjadi PPS dan PPK tidak dipermasalahkan. "Mereka boleh ikut karena tidak ada aturan yang melarang, asalkan mereka bisa menyelesaikan tugas PPK atau PPS ini dengan baik," bebernya.
Darayoni menambahkan Tabanan memperoleh anggaran dari KPU Provinsi Bali sebesar Rp 20 miliar dalam pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Anggaran tersebut sebagian besar untuk honor anggota PPK dan PPS tersebut. Untuk PPK honor per bulan sebesar Rp 1,8 juta, sedangkan PPS mendapatkan honor sebesar Rp 800.000 per bulan. "Sekali lagi saya tekankan, dalam bekerja untuk selalu berhati-hati dan tingkatkan koordinasi," tegas Darayoni.
Tak hanya di Tabanan, KPU Bangli juga lakukan pelantikan terhadap 20 anggota PPK dan 216 anggota PPS di Balai Pesamuan Desa Pakraman Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Selasa kemarin. Ketua KPU Bangli, I Dewa Agung Gede Lidartawan menekankan anggota PPK dan PPS agar displin waktu, karena itu menjadi modal utama. "Kami ingin anggota displin, paling kecil dimulai disiplin waktu. Sebagai penyelenggara tentu harus displin, kalau kami sendiri tidak disiplin bagaimana tugas bisa terlaksana dengan baik," imbuhnya.
Sementara di Badung, KPU setempat juga melantik 30 anggota PPK dan 186 anggota PPS di Hotel Nirmala, Denpasar, kemarin. Pelantikan PPK dan PPS di Badung dihadiri Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. “Khusus untuk Kabupaten Badung memang punya sejarah agak susah menemukan orang-orang yang bersedia menjadi penyelenggara PPK dan PPS. Syukurlah berkat kerjasama intensif kami dengan berbagai pihak, kita dapat menyelesaikan tahapan pembentukan PPK dan PPS,” ujar Ketua KPU Badung, AA Gede Raka Nakula. *d, e, asa
PPK dan PPS harus bersifat independen, jujur, berintegritas, dan mandiri. "Independensi harus dijaga agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar," ujar Ketua KPU Tabanan, Luh Darayoni saat melantik 50 anggota PPK dan 399 anggota PPS di Lapangan Tenis Alit Saputra, Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Selasa (7/11).
Menurut Darayoni, anggota PPK dan PPS di Tabanan kebanyakan wajah baru. Bahkan ada pegawai kontrak yang direkrut jadi anggota PPK dan PPS. Keikutsertaan pegawai kontrak untuk menjadi PPS dan PPK tidak dipermasalahkan. "Mereka boleh ikut karena tidak ada aturan yang melarang, asalkan mereka bisa menyelesaikan tugas PPK atau PPS ini dengan baik," bebernya.
Darayoni menambahkan Tabanan memperoleh anggaran dari KPU Provinsi Bali sebesar Rp 20 miliar dalam pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Anggaran tersebut sebagian besar untuk honor anggota PPK dan PPS tersebut. Untuk PPK honor per bulan sebesar Rp 1,8 juta, sedangkan PPS mendapatkan honor sebesar Rp 800.000 per bulan. "Sekali lagi saya tekankan, dalam bekerja untuk selalu berhati-hati dan tingkatkan koordinasi," tegas Darayoni.
Tak hanya di Tabanan, KPU Bangli juga lakukan pelantikan terhadap 20 anggota PPK dan 216 anggota PPS di Balai Pesamuan Desa Pakraman Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Selasa kemarin. Ketua KPU Bangli, I Dewa Agung Gede Lidartawan menekankan anggota PPK dan PPS agar displin waktu, karena itu menjadi modal utama. "Kami ingin anggota displin, paling kecil dimulai disiplin waktu. Sebagai penyelenggara tentu harus displin, kalau kami sendiri tidak disiplin bagaimana tugas bisa terlaksana dengan baik," imbuhnya.
Sementara di Badung, KPU setempat juga melantik 30 anggota PPK dan 186 anggota PPS di Hotel Nirmala, Denpasar, kemarin. Pelantikan PPK dan PPS di Badung dihadiri Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. “Khusus untuk Kabupaten Badung memang punya sejarah agak susah menemukan orang-orang yang bersedia menjadi penyelenggara PPK dan PPS. Syukurlah berkat kerjasama intensif kami dengan berbagai pihak, kita dapat menyelesaikan tahapan pembentukan PPK dan PPS,” ujar Ketua KPU Badung, AA Gede Raka Nakula. *d, e, asa
Komentar