Pemkab Karangasem Ingin Ngutang Lagi
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Karangasem, I Nengah Mindra, jalan satu-satunya meningkatkan fasilitas pelayanan dengan berutang.
AMLAPURA, NusaBali
Pemkab Karangasem ingin ngutang lagi sebesar Rp 100 miliar ke ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Dana pinjaman Rp 100 miliar rencananya untuk perbaikan dan pengembangan enam pasar kabupaten menjadi pasar modern. Keinginan ini muncul setelah utang Rp 95,87 miliar di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) lunas per Agustus lalu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Karangasem, I Nengah Mindra mengaku merencanakan ngutang lagi agar ada peningkatan fasilitas pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, jalan satu-satunya meningkatkan fasilitas pelayanan dengan berutang. Apalagi Pemkab Karangasem sebagai pilot project di Indonesia pertama kali berutang dan lunas tepat waktu. Atas dasar itu, kepercayaan PT SMI Persero (sebelumnya PIP) cukup tinggi kepada Pemkab Karangasem. “Itu baru rencana, masih perlu dibicarakan secara detail dan perlu dikonsultasikan ke DPRD. Sebelumnya berutang atas persetujuan DPRD,” terang Mindra di Amlapura, Jumat (10/11).
Diterangkan, Karangasem pinjam dana di PIP pada tahun 2010 sebesar Rp 95,87 miliar dengan bunga 2 persen atau Rp 5,75 miliar. Utang itu dibayar dari tahun 2015-2017. Utang telah dibayar per tahun sebesar Rp 33,87 miliar dengan jaminannya PAD. Rinciannya, utang pokok Rp 31,956 miliar ditambah bunga Rp 1,917 miliar. Utang Rp 95,87 miliar digunakan untuk gedung Pasar Amlapura Timur Rp 42,2 miliar, gedung RSUD Karangasem Rp 46 miliar, selebihnya untuk biaya membangun Gedung UKM Center Rp 7,67 miliar. “Kami telah bayar lunas pada Agustus 2017. Makanya ada rencana berutang lagi,” tandas Mindra.
Mindra mengatakan, ekonomi di Karangasem menurun sejak status awas Gunung Agung. Meski status awas Gunung Agung diturunkan jadi siaga, kenyataannya perekonomian belum normal. Sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang semula ditarget Rp 233,65 miliar pada tahun 2017 diturunkan di APBD Perubahan menjadi Rp 196,23 miliar, turun Rp 37,42 miliar atau 16,02 persen. Penurunan target PAD karena aktivitas galian C dan industri pariwisata lumpuh. Sedangkan pemasukan yang paling besar dari dua sektor itu.
Terpisah, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membenarkan ada rencana ngurang lagi. Pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan pejabat PT SMI Persero. Dikatakan, masih perlu kajian, susun FS (feasibility study) dan DED (Detail Engineering Design) menyangkut rincian pembiayaan. “Salah satu syarat administrasi pengajuan utang ada FS dan DED, di samping perlu berkoordinasi dengan DPRD,” jelas Bupati Mas Sumatri. *k16
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Karangasem, I Nengah Mindra mengaku merencanakan ngutang lagi agar ada peningkatan fasilitas pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, jalan satu-satunya meningkatkan fasilitas pelayanan dengan berutang. Apalagi Pemkab Karangasem sebagai pilot project di Indonesia pertama kali berutang dan lunas tepat waktu. Atas dasar itu, kepercayaan PT SMI Persero (sebelumnya PIP) cukup tinggi kepada Pemkab Karangasem. “Itu baru rencana, masih perlu dibicarakan secara detail dan perlu dikonsultasikan ke DPRD. Sebelumnya berutang atas persetujuan DPRD,” terang Mindra di Amlapura, Jumat (10/11).
Diterangkan, Karangasem pinjam dana di PIP pada tahun 2010 sebesar Rp 95,87 miliar dengan bunga 2 persen atau Rp 5,75 miliar. Utang itu dibayar dari tahun 2015-2017. Utang telah dibayar per tahun sebesar Rp 33,87 miliar dengan jaminannya PAD. Rinciannya, utang pokok Rp 31,956 miliar ditambah bunga Rp 1,917 miliar. Utang Rp 95,87 miliar digunakan untuk gedung Pasar Amlapura Timur Rp 42,2 miliar, gedung RSUD Karangasem Rp 46 miliar, selebihnya untuk biaya membangun Gedung UKM Center Rp 7,67 miliar. “Kami telah bayar lunas pada Agustus 2017. Makanya ada rencana berutang lagi,” tandas Mindra.
Mindra mengatakan, ekonomi di Karangasem menurun sejak status awas Gunung Agung. Meski status awas Gunung Agung diturunkan jadi siaga, kenyataannya perekonomian belum normal. Sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang semula ditarget Rp 233,65 miliar pada tahun 2017 diturunkan di APBD Perubahan menjadi Rp 196,23 miliar, turun Rp 37,42 miliar atau 16,02 persen. Penurunan target PAD karena aktivitas galian C dan industri pariwisata lumpuh. Sedangkan pemasukan yang paling besar dari dua sektor itu.
Terpisah, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membenarkan ada rencana ngurang lagi. Pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan pejabat PT SMI Persero. Dikatakan, masih perlu kajian, susun FS (feasibility study) dan DED (Detail Engineering Design) menyangkut rincian pembiayaan. “Salah satu syarat administrasi pengajuan utang ada FS dan DED, di samping perlu berkoordinasi dengan DPRD,” jelas Bupati Mas Sumatri. *k16
Komentar