Pendapatan Meleset, Anggaran Dirasionalisasi
Pemkab Buleleng kembali harus menempuh upaya rasionalisai anggaran di masing-masing OPD untuk APBD Induk 2018.
SINGARAJA,NusaBali
Masalahnya penerimaan dari pusat, sebagai bagian dari pendapatan daerah jauh menurun akibat pemangkasan.
Data dihimpun, sumber pendapatan yang dipangkas dari pusat meliputi Bagi Hasil Pajak (BHP) turun Rp 4,8 miliar, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp 49 miliar, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipangkas hingga Rp 17,2 miliar. Belum lagi pemangkasan dari sektor pendapatan lainnya, sehingga total penurunan pendapatan mencapai Rp 89 miliar.
Tingginya angka penurunan itu kini menjadi perhatian khusus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mulai membahas RAPBD Induk 2018. Dalam pembahasan, Senin (13/11) di ruang rapat Gabungan Komisi, Gedung DPRD Buleleng, anggota Baggar memita agar TAPBD tetap memprioritaskan program prioritas yang sempat ditunda di tahun 2017. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, dihadiri oleh TAPBD dipimpin oleh Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, pemangkasan anggaran yang cukup besar itu, sangat berpengaruh pada kondisi fiskal daerah. Sehingga semua pihak harus mengencangkan sabuk, tak terkecuali dengan DPRD Buleleng. Supriatna mengingatkan, meski terjadi rasionalisasi cukup besar, program-program prioritas harus menjadi perhatian utama.
“Harapan kami, paling tidak program prioritas tidak ada yang tertunda kami. Karena sifatnya anggaran ini masih dinamis, mudah-mudahan ke depan setelah tahun anggaran jalan, ada tambahan sumber-sumber pendapatan lain untuk menopang program,” kata Supriatna.
Sementara Ketua TAPD, Dewa Ketut Puspaka mengatakan, pemangkasan anggaran itu akhirnya membuat pemerintah semakin berinovasi. “Manakala kita efisien, cermat, dan cerdas saat menyusun APBD, ini akan jadi stimulus konkrit terhadap investasi swasta dan masyarakat. Ini yang akan kita kejar,” kata Puspaka.
Meski terjadi rasionalisasi anggaran yang cukup besar, Puspaka menyatakan pemerintah tidak akan ambil pusing. Lantaran rasionalisasi anggaran sudah biasa terjadi. Seluruh instansi pemerintah kini juga diminta menyisir kembali program-program mereka, sehingga bisa menutupi pemangkasan anggaran yang cukup besar.
Untuk mendapatkan program-program kegiatan dengan skala prioritas, TAPBD kini tengah bekerja keras menghitung dan mempertimbangkan kegiatan di masing-masing OPD. “Sekarang Bappeda sudah menghitung, besok (Selasa, 14/11) agar sudah ada hasilnya. Karena besok kita sudah membahasnya,” ungkap Sekda Puspaka. *k19
Data dihimpun, sumber pendapatan yang dipangkas dari pusat meliputi Bagi Hasil Pajak (BHP) turun Rp 4,8 miliar, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp 49 miliar, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipangkas hingga Rp 17,2 miliar. Belum lagi pemangkasan dari sektor pendapatan lainnya, sehingga total penurunan pendapatan mencapai Rp 89 miliar.
Tingginya angka penurunan itu kini menjadi perhatian khusus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mulai membahas RAPBD Induk 2018. Dalam pembahasan, Senin (13/11) di ruang rapat Gabungan Komisi, Gedung DPRD Buleleng, anggota Baggar memita agar TAPBD tetap memprioritaskan program prioritas yang sempat ditunda di tahun 2017. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, dihadiri oleh TAPBD dipimpin oleh Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, pemangkasan anggaran yang cukup besar itu, sangat berpengaruh pada kondisi fiskal daerah. Sehingga semua pihak harus mengencangkan sabuk, tak terkecuali dengan DPRD Buleleng. Supriatna mengingatkan, meski terjadi rasionalisasi cukup besar, program-program prioritas harus menjadi perhatian utama.
“Harapan kami, paling tidak program prioritas tidak ada yang tertunda kami. Karena sifatnya anggaran ini masih dinamis, mudah-mudahan ke depan setelah tahun anggaran jalan, ada tambahan sumber-sumber pendapatan lain untuk menopang program,” kata Supriatna.
Sementara Ketua TAPD, Dewa Ketut Puspaka mengatakan, pemangkasan anggaran itu akhirnya membuat pemerintah semakin berinovasi. “Manakala kita efisien, cermat, dan cerdas saat menyusun APBD, ini akan jadi stimulus konkrit terhadap investasi swasta dan masyarakat. Ini yang akan kita kejar,” kata Puspaka.
Meski terjadi rasionalisasi anggaran yang cukup besar, Puspaka menyatakan pemerintah tidak akan ambil pusing. Lantaran rasionalisasi anggaran sudah biasa terjadi. Seluruh instansi pemerintah kini juga diminta menyisir kembali program-program mereka, sehingga bisa menutupi pemangkasan anggaran yang cukup besar.
Untuk mendapatkan program-program kegiatan dengan skala prioritas, TAPBD kini tengah bekerja keras menghitung dan mempertimbangkan kegiatan di masing-masing OPD. “Sekarang Bappeda sudah menghitung, besok (Selasa, 14/11) agar sudah ada hasilnya. Karena besok kita sudah membahasnya,” ungkap Sekda Puspaka. *k19
Komentar