Akbar: Solusi Terbaik Golkar adalah Munas

“Kalau seandainya kita masih terus bertikai, pasti akan mengganggu Pilkada bulan Februari. Kalau masih ada resonansinya juga berpengaruh pada 2017 dan puncaknya Pileg 2019”

Agung Minta Pengurus Daerah Dukung Tim Transisi

JAKARTA, NusaBali

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap, wacana penyelenggaraan Munas Partai Golkar dapat direalisasikan. Ia menilai, Munas merupakan jalan terbaik untuk menyatukan kembali dua kubu yang berkonflik di internal Golkar.

"Kita semua memiliki komitmen agar Munas ini bisa jalan. Menurut kami solusi terbaik yang bisa kita lakukan adalah melalui Munas," kata Akbar di Akbar Institute, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (22/1).

Akbar mengatakan, diperlukan jiwa besar dari kedua kubu untuk bersatu demi kepentingan partai. Ia mengingatkan, Golkar perlu melakukan konsolidasi untuk menghadapi agenda politik selanjutnya. Salah satunya adalah Pilkada 2017 yang persiapannya dimulai pertengahan 2016 ini.

"Kalau seandainya kita masih terus bertikai, pasti akan mengganggu Pilkada bulan Februari. Kalau masih ada resonansinya juga berpengaruh pada 2017 dan puncaknya Pileg 2019," ujar Akbar.

"Rekan-rekan saya yang bertikai, mari kita utamakan kepentingan partai kita. Partai bagi kita adalah alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa," lanjut dia.

Akbar merupakan salah satu anggota Tim Transisi Partai Golkar yang dibentuk oleh Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau untuk menyelesaikan konflik melalui penyelenggaraan Munas.

Adapun Ketua Tim Transisi adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Presiden Ketiga RI, BJ Habibie sebagai Pelindung Tim Transisi

Selain Akbar, anggota Tim Transisi lainnya adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga ditunjuk sebagai anggota.

Akbar Tandjung, menegaskan bahwa apa pun keputusan Mahkamah Partai Golkar harus dipatuhi dan diikuti oleh semua kader partai.

Menurut Akbar, hanya Mahkamah Partai yang memiliki dasar hukum di Partai Golkar saat ini. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM belum memutuskan kepengurusan Partai Golkar yang sah. "Kan semuanya pada waktu itu punya kesepakatan, satu-satunya institusi terkait Partai Golkar yang masih memiliki legal standing dan sah ya Mahkamah Partai," ujar Akbar. "Itu harus diikuti, dipatuhi siapa saja yang terkait dengan Golkar," ucapnya.

Akbar menambahkan, jika kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie mengadakan pertemuan masing-masing dengan pembahasan internal kubu, hal tersebut tak menjadi persoalan.

Namun, lanjut dia, jika menyangkut partai secara keseluruhan, dasar hukum suatu organisasi adalah mutlak.

Ia mencontohkan dalam pergelaran pilkada. Jika sebuah partai politik tidak dinyatakan absah oleh Menteri Hukum dan HAM, maka tak akan dicatat dalam keikutsertaan pilkada.

Lebih jauh Akbar mengatakan, produk Mahkamah Partai merupakan satu-satunya pintu masuk munas, dalam hal ini Tim Transisi yang dibentuk Mahkamah Partai. Ia berharap kedua belah pihak bisa berjiwa besar untuk rujuk serta menerima putusan Mahkamah Partai. "Semua ini untuk kepentingan partai kita. Bisa segera mengonsolidasi organisasinya, terutama dalam menghadapi agenda politik," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, mengimbau semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Golkar se-Indonesia untuk mendukung tim transisi sebagai pelaksana musyawarah nasional. Munas tersebut dinilai sebagai upaya utama dalam penyelesaian sengketa Golkar.

"Kami mengimbau seluruh kader, pengurus di pusat dan daerah, untuk mendukung dan menyukseskan munas bersama dalam rangka penyelesaian akhir sengketa secara menyeluruh dan permanen," ujar Agung dalam konferensi pers di Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (22/1).

Agung mengatakan, pengurus DPP Golkar hasil Munas Ancol, baik DPD provinsi, kabupaten, maupun kota, dalam rapat sebelumnya telah mendukung terbentuknya tim transisi yang akan menyiapkan Munas Golkar yang digelar selambatnya Maret 2016.

Para kader diminta memberikan kepercayaan kepada tim transisi dalam membentuk dan menyiapkan kepesertaan munas. Hal itu mencakup membentuk panitia, menentukan organizing committee, steering committee, tempat, tanggal, dan aturan yang menjamin munas terselenggara secara aspiratif, demokratis, dan akuntabel. "Sekali lagi mengimbau jajaran kami agar kita bersatu padu, dilandasi semangat rekonsiliasi," tegas Agung, seperti dilansir Kompas.com. 7