Akbar Tandjung Sarankan Gelar Munaslub
Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum.
Dampak Status Hukum Ketum Golkar, Setya Novanto
MEDAN, NusaBali
Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan Sumatera Utara, Sabtu (18/11) malam. Akbar mengatakan pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhadap elektabilitas partai.
Saat ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini mengungkapkan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen. "Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie ini.
Akbar menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi. Akbar optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Akbar menambahkan Novanto juga lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Terlebih menurut Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek KTP elektronik pada persidangan. Sementara dai Jawa Barat, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mendesak partainya segera melakukan pergantian Ketua Umum.
Menurut dia, Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ini sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Harus ada pimpinan baru yang merepresentasikan semangat perubahan Partai Golkar," kata Bupati Purwakarta ini dilansir kompas.com.
Partai Golkar sendiri akan menggelar rapat pleno awal pekan mendatang. Meski agenda pleno belum diketahui, Golkar kemungkinan akan membahas Ketua Umum, Setya Novanto yang menjadi tahanan KPK. "Mungkin agendanya masih belum ditentukan apa saja. Hanya mungkin saya menduga soal perkembangan mutakhir tentang perkembangan terakhir ditahannya ketua umum (Setya Novanto), itu kan harus ada sikap resmi partai," kata Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily.
Ace mengatakan rapat pleno itu akan diikuti oleh pengurus DPP Golkar. Hasil rapat akan akan menjadi pertimbangan partai dalam menentukan sikap menghadapi kondisi terbaru partai berlogo beringin itu. "Apapun aspirasi dari semua komponen Partai Golkar seyogianya itu jadi bahan pertimbangan oleh stage holder partai," ujarnya dilansir detik.com.
Dia juga mengatakan wacana munaslub juga belum bisa dipastikan. Wacana itu juga harus dibahas terlebih dulu dalam rapat pleno. "Saya kira wacana munaslub belum bisa dipastikan kerena wacana itu harus dibahas dalam rapat pleno atau diusulan oleh DPD tingkat 1," pungkasnya.
Sebelumnya, Wapres JK sempat bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar. *ant
MEDAN, NusaBali
Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan Sumatera Utara, Sabtu (18/11) malam. Akbar mengatakan pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhadap elektabilitas partai.
Saat ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini mengungkapkan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen. "Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie ini.
Akbar menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi. Akbar optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Akbar menambahkan Novanto juga lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Terlebih menurut Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek KTP elektronik pada persidangan. Sementara dai Jawa Barat, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mendesak partainya segera melakukan pergantian Ketua Umum.
Menurut dia, Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ini sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Harus ada pimpinan baru yang merepresentasikan semangat perubahan Partai Golkar," kata Bupati Purwakarta ini dilansir kompas.com.
Partai Golkar sendiri akan menggelar rapat pleno awal pekan mendatang. Meski agenda pleno belum diketahui, Golkar kemungkinan akan membahas Ketua Umum, Setya Novanto yang menjadi tahanan KPK. "Mungkin agendanya masih belum ditentukan apa saja. Hanya mungkin saya menduga soal perkembangan mutakhir tentang perkembangan terakhir ditahannya ketua umum (Setya Novanto), itu kan harus ada sikap resmi partai," kata Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily.
Ace mengatakan rapat pleno itu akan diikuti oleh pengurus DPP Golkar. Hasil rapat akan akan menjadi pertimbangan partai dalam menentukan sikap menghadapi kondisi terbaru partai berlogo beringin itu. "Apapun aspirasi dari semua komponen Partai Golkar seyogianya itu jadi bahan pertimbangan oleh stage holder partai," ujarnya dilansir detik.com.
Dia juga mengatakan wacana munaslub juga belum bisa dipastikan. Wacana itu juga harus dibahas terlebih dulu dalam rapat pleno. "Saya kira wacana munaslub belum bisa dipastikan kerena wacana itu harus dibahas dalam rapat pleno atau diusulan oleh DPD tingkat 1," pungkasnya.
Sebelumnya, Wapres JK sempat bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar. *ant
Komentar