Jalur Alternatif Getasan-Payangan

MANGUPURA, NusaBali
Demi percepatan pembangunan di wilayah Badung Utara, kini muncul wacana agar pemerintah daerah membuka akses jalur alternatif dari dan menuju Kabupaten Gianyar. Pembukaan jalur ini seperti dari Banjar Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Badung dengan Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Gianyar.

Usulan ini juga sempat disampaikan oleh kalangan DPRD Badung saat sidang paripurna beberapa waktu lalu. Dengan pembukaan jalur alternatif ini diharapkan akses transportasi menuju wilayah Badung Utara semakin cepat, sehingga dapat mendorong pembangunan yang sedang pemerintah galakkan.

Untuk membuka akses tersebut, dari Fraksi Golkar misalnya, mengusulkan agar pemerintah membuat kajian pembangunan jembatan penghubung antara Desa Getasan, Kecamatan Petang dengan Desa Payangan, Gianyar. Sebab, kedua wilayah ini hanya terpisah oleh Sungai Ayung. “Jembatan penghubung antar dua kabupaten ini cukup penting agar akses transportasi kedua wilayah lebih mudah dijangkau,” kata anggota Fraksi Golkar I Nyoman Suka mewakili fraksinya.

Saat ini, akses penghubung dua kabupaten bertetangga ini hanya mengandalkan wilayah Semana, Abiansemal dan Sayan, Ubud. Sekalipun ada Jembatan Tukad Bangkung di Petang, untuk menuju Payangan jaraknya cukup jauh karena harus menembus wilayah Kintamani Bangli.

Pembangunan jembatan sendiri sejatinya sudah diwacakan sejak belasan tahun lalu. Hanya sampai sekarang tak kunjung terealisasi.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Sang Nyoman Oka Permana menyampaikan apresiasi atas usulan pembukaan akses dari Kecamatan Petang menuju Kecamatan Payangan, Gianyar tersebut. Pihaknya siap berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali, sebab melibatkan dua kabupaten. “Kami harus koordinasi dengan provinsi. Karena kan nanti menyangkut juga masalah pembebasan lahan,” katanya, Senin (20/11) kemarin.

Walau begitu, kata Oka Permana, bisa saja inisatif muncul dari Pemkab Badung dengan membuat feasibility study (FS) untuk selanjutnya dikoordinasikan ke Pemprov Bali. “Bila sudah seizin provinsi, anggarannya ada, bisa saja kita yang bangun,” tegasnya. *asa