Dewan dan Eksekutif Bakal Datangi Karangasem

SINGARAJA, NusaBali
Dugaan monopoli harga material galian C dari wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem kembali mencuat. Masalahnya dua kali Bupati Buleleng bersurat kepada Pemkab Karangasem agar harga material dibuatkan surat keputusan, ternyata tidak ada tanggapan. Lembaga Dewan dan Eksekutif pun sepakat datang langsung ke Pemkab Karangasem memastikan penyelesaian masalah material galian C tersebut.

Dugaan monopoli harga itu terungkap ketika sejumlah truk asal Karangsem pengangkut material diketahui bebas menjual material ke Buleleng. Karena truk asal Karangsem itu menjual material dibawah harga jual truk asal Buleleng. Truk Karangasem itu bisa menjual lebih murah karena diizinkan mengambil langsung ke lokasi tambang. Sedangkan truk asal Buleleng hanya diizinkan mengambil material sampai di Depo dengan harga lebih mahal ketimbang mengambil langsung ke lokasi tambang.

Perbedaan harga itu bisa mencapai Rp 500 ribu. “Contoh truk asal Karangasem itu menjual material ke proyek Bendungan Titab, perumahan bersubsidi, proyek SMK Bali Mandara Kubutambahan, dan proyek lainnya. Kami mengajak pemerintah segera merapatkan barisan menyikap hal ini,” kata Dewa Putu Tjakra, anggota Dewan asal DesaTembok, Kecamatan Tejakula di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Buleleng, di Gedung DPRD Buleleng, Senin (20/11).

Dewa Tjakra yang sejak awal getol memperjuangkan pasokan material ke Buleleng mengatakan, situasi itu akan merugikan sopir truk asal Buleleng. Karena mereka tidak bisa menjual dengan harga murah seperti sopir truk asal Karangasem. “Kalau menjual dengan harga sama, mereka (sopir truk asal Buleleng,red) ini mau makan apa. Jelas rugi, karena mereka (sopir truk asal Buleleng,red) membeli material mahal di Depo,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan AP mengaku, pemerintah sudah dua kali menyurati Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri. Surat pertama, adalah surat nomor 551/764/Dishub/2017 tanggal 3 November 2017. Sementara surat kedua adalah surat nomor 551/787/Dishub/2017 tanggal 17 November 2017.

Dalam surat kedua, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bahkan secara tegas meminta pada Pemkab Karangasem segera menetapkan harga jual minimum terhadap material galian C di depo pasir. Hanya saja kedua surat itu tak kunjung mendapat balasan.

“Kami sangat apresiasi langkah pemerintah membentuk depo material. Kami harap segera ada keputusan harga minimal, sehingga tidak terjadi gejolak di bawah. Kalau pemerintah yang menerbitkan, semua pasti sepakat,” kata Gunawan.

Gunawan mengaku sudah berulangkali berkoordinasi dengan Pemkab Karangasem. Sayang hingga kini belum ada kepastian soal keputusan harga minimal material di depo.

Dalam waktu dekat ini, Dishub Buleleng bersama DPRD Buleleng akan mendatangi Pemkab Karangasem meminta kejelasan sikap Pemkab Karangasem. Selain itu akan ada tim yang dibentuk untuk melakukan negosiasi dengan Pemkab Karangasem, terkait situasi di lapangan.

Gunawan juga berharap agar sopir material di Karangasem bersama para pengusaha galian, menghormati perjanjian yang telah disepakati. “Merujuk kesepakatan, sebenarnya truk dari Karangasem tidak boleh ke Buleleng. Tapi ada beberapa yang mencuri-curi,” imbuh Gunawan.

Sebelumnya, sopir material yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Material (PSM) Buleleng, mesadu ke Pemkab Buleleng dan DPRD Buleleng. Mereka mengeluhkan mahalnya harga material yang dijual di depo. Harga yang mahal mengakibatkan penjualan material di Buleleng menjadi lesu. Selain itu, truk material dengan plat nomor Buleleng kini dilarang masuk ke tambang pasir di Karangasem.

Sayangnya truk material dengan plat nomor Karangasem kini bebas masuk ke Buleleng. Padahal sesuai kesepakatan, truk asal Karangasem hanya mengirim pasir sampai depo. Masuknya truk Karangasem ke Buleleng, mengakibatkan persaingan pasar yang tidak sehat. Pasalnya sopir asal Karangasem bisa menjual material dengan harga yang lebih murah ketimbang harga yang dipasang sopir Buleleng. *k19