Agung Laksono Sebut Setnov Lebih Elegan Mundur
Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono menyarankan agar Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPR.
JAKARTA, NusaBali
Undur diri disebut lebih baik dibandingkan Novanto diberhentikan. "Mungkin lebih baik dengan Ketua DPR yang meminta mengundurkan diri. Jadi itu akan lebih elegan. Daripada dalam sejarah dicatat diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," kata Agung di PPK Kosgoro 1957, Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/11).
Bila Novanto diberhentikan lewat MKD, hal itu menjadi catatan buruk dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Ketua DPR. "Mungkin ada kesadaran sendiri Ketua DPR mundur dari jabatan," ujarnya. Menurut Agung, fraksi di DPR punya sikap masing-masing soal posisi Ketua DPR. Golkar tak bisa mencampurinya.
"Saya khawatir, gerakan di DPR itu punya otoritas sendiri. Fraksi di luar Partai Golkar, di luar kewenangan kami. Tidak bisa memerintahkan fraksi yang lain. Sebelum itu terjadi, sambil meminta jangan buru-buru, sabar dulu," imbuhnya dilansir detik.com. Sementara sejumlah DPD I Partai Golkar mendatangi Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Mereka meminta dukungan agar munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar bisa terealisasi. "Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono usai diskusi di PPK Kosgoro 1957 di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu kemarin.
Wisnu menerangkan dia menjadi juru bicara dalam pertemuan yang digelar pada Senin (20/11) malam itu. Pimpinan DPD provinsi Golkar yang hadir adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DI Jogjakarta, Sulbar, dan Bangka Belitung. "Yang kemarin hadir hari pertama adalah saya sebagai juru bicara karena saya paling tua," terangnya.
Bukan hanya delapan DPD, Wisnu akan terus meminta dukungan kepada DPD lain terkait desakan munaslub tersebut. Setelah itu, surat yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada pengurus DPP. Seperti diketahui, rapat pleno Golkar memutuskan tidak memecat Novanto sebagai ketua umum. DPP akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga praperadilan Novanto. *
Undur diri disebut lebih baik dibandingkan Novanto diberhentikan. "Mungkin lebih baik dengan Ketua DPR yang meminta mengundurkan diri. Jadi itu akan lebih elegan. Daripada dalam sejarah dicatat diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," kata Agung di PPK Kosgoro 1957, Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/11).
Bila Novanto diberhentikan lewat MKD, hal itu menjadi catatan buruk dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Ketua DPR. "Mungkin ada kesadaran sendiri Ketua DPR mundur dari jabatan," ujarnya. Menurut Agung, fraksi di DPR punya sikap masing-masing soal posisi Ketua DPR. Golkar tak bisa mencampurinya.
"Saya khawatir, gerakan di DPR itu punya otoritas sendiri. Fraksi di luar Partai Golkar, di luar kewenangan kami. Tidak bisa memerintahkan fraksi yang lain. Sebelum itu terjadi, sambil meminta jangan buru-buru, sabar dulu," imbuhnya dilansir detik.com. Sementara sejumlah DPD I Partai Golkar mendatangi Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Mereka meminta dukungan agar munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar bisa terealisasi. "Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono usai diskusi di PPK Kosgoro 1957 di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu kemarin.
Wisnu menerangkan dia menjadi juru bicara dalam pertemuan yang digelar pada Senin (20/11) malam itu. Pimpinan DPD provinsi Golkar yang hadir adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DI Jogjakarta, Sulbar, dan Bangka Belitung. "Yang kemarin hadir hari pertama adalah saya sebagai juru bicara karena saya paling tua," terangnya.
Bukan hanya delapan DPD, Wisnu akan terus meminta dukungan kepada DPD lain terkait desakan munaslub tersebut. Setelah itu, surat yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada pengurus DPP. Seperti diketahui, rapat pleno Golkar memutuskan tidak memecat Novanto sebagai ketua umum. DPP akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga praperadilan Novanto. *
1
Komentar