Segera Putuskan Posisi Ketua DPR

JAKARTA, NusaBali
Dewan Pembina Partai Golkar menyetujui keputusan Pleno DPP yang menunggu hasil praperadilan terkait nasib Setya Novanto, sang ketua umum. Meski begitu, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta DPP untuk segera mengambil sikap mengenai kursi ketua DPR yang saat ini diemban oleh Novanto.

"Dewan pembina setelah mendengar penjelasan dari DPP, merasa perlu untuk melakukan saran agar melakukan suatu rapat dengan DPD tingkat I," ujar Ical usai rapat dewan pembina dengan DPP Golkar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).Dalam pleno DPP, Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto melawan KPK untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. Meski begitu, sejumlah DPD mendesak agar munaslub tetap dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan hasil praperadilan. "DPD perlu mengetahui hasil dan proses dari rapat pleno, dan diberikan penjelasan soal itu serta dijelaskan background mengambil keputusan semacam itu," jelas Ical.

Mantan Ketum Golkar ini meminta agar DPP dan DPD tetap solid satu suara dalam menghadapi masalah Novanto. Namun Ical juga mengingatkan DPP untuk segera menyikapi mengenai posisi kursi DPR yang kini menjadi sorotan pulik. "Partai Golkar perlu mempertimbangkan suatu kepentingan rakyat. Maka dewan pembina berpendapat agar DPP mengambil keputusan, juga memperhatikan dan mempertimbangkan tentang suatu jabatan ketua DPR," sebutnya. "Tentu dengan satu waktu yang ditetapkan pada sidang pleno," lanjut Ical.

Saat ditanya lebih lanjut soal mekanisme pergantian ketua DPR, dia bilang waktunya tidak akan lebih. Ical tetap berpegangan pada keputusan pleno yang menunggu hasil praperadilan untuk menentukan sikap soal nasib Novanto. Sidang putusan praperadilan Novanto melawan KPK digelar pada kamis (30/11) mendatang. "Nggak panjang, pendek, kan Desember minggu depan," sebutnya.

Sementara itu Plt Ketum Golkar Idrus Marham mengingatkan soal keputusan pleno Golkar. Hal tersebut juga soal posisi ketua DPR yang hingga saat ini masih dijabat oleh Novanto. "Seluruh keputusan akan diambil segera setelah ada keputusan tentang praperadilan. Setelah ada keputusan praperadilan. Jika itu tidak diterima. Kita akan laksanakan proses lanjutan," sebut Idrus dalam kesempatan yang sama.

Jika nanti Novanto tidak memenangkan praperadilan, DPP akan meminta kesediaannya untuk mundur. Apabila tetap tidak berkenan, DPP akan menggelar munaslub dan baru akan membahas soal posisi ketua DPR. "Golkar kekuatan di sistem. Ada mekanismenya. Tidak boleh loncat. Bahwa DPP partai Golkar sudah ambil keputusan. Besok kita sampaikan ke DPD," sebut Idrus.

Desakan agar Novanto mundur dari kursi ketua DPR datang dari banyak kalangan. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono termasuk yang bersuara keras mengenai hal ini.

Agung meminta agar Golkar menyiapkan pengganti Novanto karena kursi ketua DPR memang milik Golkar. Dia juga berpesan pengganti Novanto jangan sosok yang memiliki masalah, khususnya dalam perkara korupsi.*