Bila Tak Bersedia Mundur, Novanto Gali Kuburan Golkar
Peneliti senior CSIS J Kristiadi menyarankan Setya Novanto mundur dari kursi Ketua Umum Golkar setelah ditahan KPK dalam kasus korupsi e-KTP.
JAKARTA, NusaBali
Kristiadi menilai Novanto sedang menggali kuburan Golkar bila tak juga mundur dari posisi ketua umum."Dia harus mundur, sehingga, menurut saya, dia akan menjadi pupuk dari suburnya Golkar di masa yang akan datang. Kalau dia bisa menderita atas perbuatan yang dia perbuat, saya kira ini akan bisa menjadi pupuk yang akan menyuburkan Golkar sebagai partai besar. Tapi, kalau dia bertahan, berarti dialah yang menggali kubur untuk menguburkan Golkar itu sendiri," kata Kristiadi, seperti dilansir detikcom.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan, Jumat (24/11). Diskusi itu bertajuk '2019 Paska Setnov: Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR'.
Kristiadi meminta Novanto tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, sedangkan nasib partai dikorbankan. Surat dari Novanto agar dirinya tak dicopot sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR dianggap hanya menambah deretan upaya pembelaan dia untuk mempertahankan kekuasaan.
"Jangan hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan partainya dengan mengatakan surat itu benar bahwa sampai ada MKD dulu, malah memberikan kepercayaan kepada Plt (Ketum Golkar), jangan begitu," tuturnya.
Selain itu, Novanto diminta sadar bahwa dirinya sedang memimpin salah satu lembaga negara yang terhormat mengingat statusnya yang hingga kini masih Ketua DPR. Adanya kasus korupsi yang menjerat Novanto disebut bisa mencederai martabat Dewan. "Pak Setnov itu harus sadar bahwa dia adalah Ketum Partai Golkar. Partai yang mempunyai hampir 15 persen (suara), itu ada puluhan juta pemilih. Pak SN adalah seorang Ketua DPR RI, yang punya jabatan martabat kedudukan yang mulia. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan kemuliaannya. Jadi tidak usah memikirkan keselamatan sendiri. Yang harus diselamatkan adalah institusi Ketua DPR RI dan Golkar itu sendiri," ujar Kristiadi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pengurus DPP untuk menyikapi dinamika yang sedang terjadi. Dia juga yakin DPP Golkar akan merespons usulan dari setiap DPD provinsi Golkar.
"Ya upaya ke depan kan sekarang kita terus melajukan komunikasi, menyiapkan usulan. Saya yakin DPP ini juga cairlah ketika melihat perkembangan saat ini di mana ini kan melakukan tekanan sangat luar biasa. Kalau kemarin ada sikap yang dilakukan DPP, saya lihat lebih sikap kehati-hatian, dalam membaca situasi dan aspek psikologi yang juga di DPP Partai Golkar," terangnya.
Bupati Purwakarta itu juga tetap meyakini bakal ada perubahan yang terjadi di tubuh Golkar. Perubahan yang dimaksud Dedi adalah perubahan kepemimpinan, struktur, hingga kultur partai. "Saya meyakini ada perubahan. Saya sudah dengar sejak tadi banyak yang telepon saya dan menyampaikan juga kemungkinan ada perubahan. Kalau saya sikapnya kan bukan orang per orang, saya sebagai generasi Partai Golkar. Ini kan partai, partai masa depan," imbuhnya.
Seperti diketahui, kondisi politik di tubuh Golkar memanas menyusul penahanan Novanto oleh KPK karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. DPP Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan Novanto untuk memutuskan sikap selanjutnya, baik soal nasib Novanto sebagai ketum maupun posisinya di kursi Ketua DPR. Sementara itu, sejumlah DPD I Golkar dan para sesepuh partai meminta agar munaslub segera digelar untuk melengserkan Novanto dari kursi Golkar 1. *
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan, Jumat (24/11). Diskusi itu bertajuk '2019 Paska Setnov: Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR'.
Kristiadi meminta Novanto tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, sedangkan nasib partai dikorbankan. Surat dari Novanto agar dirinya tak dicopot sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR dianggap hanya menambah deretan upaya pembelaan dia untuk mempertahankan kekuasaan.
"Jangan hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan partainya dengan mengatakan surat itu benar bahwa sampai ada MKD dulu, malah memberikan kepercayaan kepada Plt (Ketum Golkar), jangan begitu," tuturnya.
Selain itu, Novanto diminta sadar bahwa dirinya sedang memimpin salah satu lembaga negara yang terhormat mengingat statusnya yang hingga kini masih Ketua DPR. Adanya kasus korupsi yang menjerat Novanto disebut bisa mencederai martabat Dewan. "Pak Setnov itu harus sadar bahwa dia adalah Ketum Partai Golkar. Partai yang mempunyai hampir 15 persen (suara), itu ada puluhan juta pemilih. Pak SN adalah seorang Ketua DPR RI, yang punya jabatan martabat kedudukan yang mulia. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan kemuliaannya. Jadi tidak usah memikirkan keselamatan sendiri. Yang harus diselamatkan adalah institusi Ketua DPR RI dan Golkar itu sendiri," ujar Kristiadi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pengurus DPP untuk menyikapi dinamika yang sedang terjadi. Dia juga yakin DPP Golkar akan merespons usulan dari setiap DPD provinsi Golkar.
"Ya upaya ke depan kan sekarang kita terus melajukan komunikasi, menyiapkan usulan. Saya yakin DPP ini juga cairlah ketika melihat perkembangan saat ini di mana ini kan melakukan tekanan sangat luar biasa. Kalau kemarin ada sikap yang dilakukan DPP, saya lihat lebih sikap kehati-hatian, dalam membaca situasi dan aspek psikologi yang juga di DPP Partai Golkar," terangnya.
Bupati Purwakarta itu juga tetap meyakini bakal ada perubahan yang terjadi di tubuh Golkar. Perubahan yang dimaksud Dedi adalah perubahan kepemimpinan, struktur, hingga kultur partai. "Saya meyakini ada perubahan. Saya sudah dengar sejak tadi banyak yang telepon saya dan menyampaikan juga kemungkinan ada perubahan. Kalau saya sikapnya kan bukan orang per orang, saya sebagai generasi Partai Golkar. Ini kan partai, partai masa depan," imbuhnya.
Seperti diketahui, kondisi politik di tubuh Golkar memanas menyusul penahanan Novanto oleh KPK karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. DPP Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan Novanto untuk memutuskan sikap selanjutnya, baik soal nasib Novanto sebagai ketum maupun posisinya di kursi Ketua DPR. Sementara itu, sejumlah DPD I Golkar dan para sesepuh partai meminta agar munaslub segera digelar untuk melengserkan Novanto dari kursi Golkar 1. *
Komentar