Rehabilitasi 2 Tempat Suci di Karangasem Terganjal Erupsi

DENPASAR, NusaBali
Dua proyek yang digarap Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali itu yakni rehabilitasi Wantilan di Pura Besakih, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, dan pembangunan Pura Pasar Agung di kawasan Pura Lempuyang, Desa Pakraman Purwayu, Kecamatan Abang, ditunda pengerjaannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi mengatakan dampak erupsi Gunung Agung juga menyasar proyek Pemprov Bali, meskipun tidak banyak yang terkena dampaknya. “Seperti proyek rehab Wantilan di Pura Besakih dan pembangunan Pura Pasar Agung di kawasan Pura Lempuyang, kami tidak bisa kerjakan. Karena tidak boleh ada aktivitas, lantaran erupsi Gunung Agung. Ya kami tunda pengerjaannya,” ujar Astawa Riadi dikonfirmasi di Denpasar, Jumat (1/12).

Namun demikian Astawa Riadi masih bisa bernapas lega karena proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan yang dikerjakan Dinas PU Bali lolos dari dampak erupsi Gunung Agung. Sebab proyek jalan yang dikerjakan Dinas PU Bali seluruhnya sudah finish pada September 2017 lalu.

“Proyek rehab dan pemeliharaan jalan sepanjang 743 kilometer di seluruh Bali dengan total anggaran Rp 300 miliar ditarget selesai September 2017.  Jadi beruntung tidak terkena dampak erupsi Gunung Agung, sehingga anggaran tahun 2017 ini terserap juga,” tutur Astawa Riadi.

Menurut birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, ini untuk dana pembangunan di Pura Pasar Agung kawasan Pura Lempuyang dan rehab Wantilan di Pura Besakih yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Karangasem dananya akan dikembalikan ke kas daerah. “Aturannya kan begitu, kalau tidak bisa dikerjakan tahun anggaran sekarang jelas dananya masih ada, nanti dikembalikan ke kas daerah. Nanti bisa diprogramkan pada tahun berikutnya,” imbuh mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Bali, ini.

Proyek-proyek Pemprov Bali yang digarap rekanan apakah tidak ada terkendala erupsi Gunung Agung dan mahalnya material bangunan? Menurut Astawa Riadi tidak semua proyek fisik Pemprov Bali menggunakan material dari sumber galian di Karangasem. “Kegiatan kerja Dinas PU tidak semua pembangunan fisik. Ada juga anggaran Dinas PU itu untuk pembebasan lahan. Tidak semuanya ke pembangunan fisik. Yang fisik itu cuma rehab wantilan dan pemeliharaan jalan, dan itupun selesai September. Jadi astungkara sangat beruntung, karena itu banyak menggunakan pasir dan aktivitas Gunung Agung belum seperti sekarang,” beber Astawa Riadi.     

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi energi sumber daya mineral, pembangunan dan lingkungan, I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan dengan erupsi Gunung Agung kelangkaan material pasir dipastikan akan berkelanjutan. Saat status Gunung Agung masih awas, masyarakat susah mendapatkan material pasir. Kalaupun dapat harganya mahal. Namun setelah level awas diturunkan ke level siaga, masyarakat juga masih kesulitan mendapatkan material pasir.

“Sekarang Gunung Agung erupsi, tentu dampaknya fatal. Kami sudah meminta eksekutif dalam hal ini Pemprov Bali melakukan antisipasi. Baik antisipasi pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat, maupun antisipasi adanya permainan harga di bawah,” tutur politisi PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.

Kariyasa Adnyana meminta pihak berwenang dalam hal ini kepolisian mengantisipasi adanya dugaan kesengajaan penimbunan bahan material di tengah mahalnya dan sulitnya masyarakat mendapatkan pasir. *nat