Pariwisata Terpuruk, PHRI Surati Presiden
Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali bersurat kepada Presiden Jokowi, menyusul terpuruknya pariwisata akibat erupsi Gunung Agung.
DENPASAR, NusaBali
Lewat surat tersebut, Presiden Jokowi dimohon terjun ke Bali untuk menenangkan pengusaha agar tidak panik. Surat BPD PHRI Bali yang ditujukan ke Presiden Jokowi tersebut berrnomor 071/PHRI BPD Bali/XII/2017. Surat terebut telah dikirimkan PHRI Bali melalui Staf Ahli Presiden yang kebetulan asal Bali, Anak Agung Ari Dwipayana, Kamis (7/12) lalu.
Ada empat poin pokok usulan yang dituangkan dalam surat PHRI Bali kepada Presiden tersebut. Pertama, pemerintah ambil kebijakan mereschedule utang-utang kewajiban hotel terhadap bank. Kedua, mendorong kegiatan MICE di Bali. Ketiga, mengundang wisatawan atau media asing untuk melihat langsung kondisi di Bali. Keempat, berharap Presiden Jokowi terjun ke Bali untuk menenangkan kalangan pengusaha agar tidak panik dan memberikan motivasi terhadap pariwisata.
Ketua BPD PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menyatakan surat yang dikirimkannya ke Presiden tersebut mendapat respons dari pihak Istana. Nantinya, Juru Bicara Kepresidenan, Tetan Masduki, akan terjun ke Bali, dalam pekan ini. “Ya, Pak Teten Masduki katanya akan datang ke Bali,” ujar Cok Ace saat dikonfirmasi NusaBali, Sabtu (9/12).
Menurut Cok Ace, surat kepada Presiden tersebut didasari kondisi pariwisata Bali saat ini yang terpuruk akibat imbas erupsi Gunung Agung. Saat ini, banyak hotel yang beroperasi tidak normal. Hotel-hotel melakukan pemotongan jam kerja, bahkan ada yang merumahkan karyawannya. Hanya saja, berapa jumlah hotel yang beroperasi tidak normal, Cok Ace tidak bisa merincinya. “Sampel kami ambil secara random,” ujar tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.
Kondisi ini, kata Cok Ace, berimbas pada masalah utang dan kewajiban hotel kepada pihak bank. Banyak pengusaha atau pemilik hotel di Bali yang mengalami persoalan terkait kewajiban mereka terhadap bank. Karena itu, salah satu poin dari usulan kepada Presiden adalah minta ada kebijakan penjadwalan utang-utang dan kewajiban pengusaha hotel kepada bank.
Menurut Cok Ace, pihaknya berharap ada semacam jalan keluar terha-dap kondisi yang ada. ”Semoga ada jalan keluar,” ujarnya. Kondisi pariwisata Bali saat ini berbeda dengan kondisi pasca bom Bali I 2012 dan Bom Bali II 2005. Ketika trahgedi Bom Bali, Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung tetap beroperasi normal, tidak buka tutup seperti sekarang.
Ketika Bom Bali, kata Cok Ace, dengan memberi jaminan dan keyakinan keamanan bahwa kondisi Bali aman, wisatawan mau datang kembali ke Pulau Surga. Pariwisata Bali pun perlahan-lahan pulih. Namun beda dengan sekarang, karena bencana Gunung Agung berimbas ke terganggunya penerbangan.
Karena itu, lanjut Cok Ace, salah satu upaya pemulihan pariwisata Bali adalah dengan kekuatan wisatawan domestik. Maka, PHRI Bali pun mendorong event-event MICE bisa digelar di Bali. “Upaya seperti ini juga efektif saat pemulihan pariwisata Bali pasca tragedi bom,” jelas Cok Ace yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013.
Sementara itu, kalangan pelaku pariwisata di Bali menyambut positif langkah PHRI bersurat ke Presiden Jokowi. Pengusaha yang ini Penasihat PHRI Bali, I Gede Wiratha, menilai langkah ini sangat positif. “PHRI Bali benar. Apa yang dilakukan itu merupakan langkah yang bagus,” ujar Gede Wiratha saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah.
Namun, kata Wiratha, kalangan pelaku pariwisata tak cukup hanya dengan berharap. Pasalnya, pemerintah ada aturan untuk mencairkan alokasi angggaran, misalnya bila dalam kondisi darurat. Jika status Kejadian Luar Biasa (KLB) dikeluarkan, bisa memicu travel ban (larangan perjalanan) ke seluruh Indonesia. “Jika status KLB, negara-negara lain bisa memberlakukan travel ban ke Indonesia,” jelas Wiratha yang juga mantan Ketua Kadin Bali.
Menurut Wiratha, inilah pertimbangan yang sangat berat bagi pemerintah. “Kalau tak dilakukan, anak mati. Kalau dilakukan, bapaknya yang mati,” ujar Wiratha sembari menyebut bapaknya dalam hal ini adalah pengusaha, sementara anaknya adalah masyarakat.
Wiratha menegaskan, kalau dikeluarkan status KLB akibat erupsi Gunung Agung, maka seluruh dunia akan mengeluarkan travel warning. Ironisnya, ini justru terjadi saat Bali menjadi peringkat teratas sebagai tujuan wisata. “Bali berada di atas Paris (Prancis), London (Inggris), New York (Amerika Serikat), dan Tokyo (Jepang),” tandas Wiratha.
Wirata menduga kondisi Bali sekarang ini terkait dengan rekayasa multimedia untuk perebutan pasar. Momen ini dimanfaatkan negara lain untuk merebut posisi Bali sebagai tujuan wisata utama. Maka, kata Wiratha, tak ada jalan lain kecuali harus di-counter dimedia.
“Komponen pariwisata harus berusaha melakukan counter, bisa dengan memviralkan hal-hal yang positif,” katanya. Menurut Wiratha, kondisi pariwisata Bali sekarang lebih susah dari pasca bom Bali 2002 dan 2005. Saat bom Bali, sudah jelas siapa yang bertugas mencari pelaku dan siapa pula yang harus melakukan recovery pariwisata. Sedangkan sekarang, pelaku pariwisata bingung.
“Bingungnya, karyawan bertanya-tanya kapan saya di-PHK? Sedangkan pemilik usaha juga bingung, kapan usahanya akan disita? Demikian juga pemerintah bingung, karena yang menentukan ini (status Gunung Agung) BVMPG Kementerian ESDM. Presiden pun tidak bisa intervensi,” ujar Wiratha. *k17
Lewat surat tersebut, Presiden Jokowi dimohon terjun ke Bali untuk menenangkan pengusaha agar tidak panik. Surat BPD PHRI Bali yang ditujukan ke Presiden Jokowi tersebut berrnomor 071/PHRI BPD Bali/XII/2017. Surat terebut telah dikirimkan PHRI Bali melalui Staf Ahli Presiden yang kebetulan asal Bali, Anak Agung Ari Dwipayana, Kamis (7/12) lalu.
Ada empat poin pokok usulan yang dituangkan dalam surat PHRI Bali kepada Presiden tersebut. Pertama, pemerintah ambil kebijakan mereschedule utang-utang kewajiban hotel terhadap bank. Kedua, mendorong kegiatan MICE di Bali. Ketiga, mengundang wisatawan atau media asing untuk melihat langsung kondisi di Bali. Keempat, berharap Presiden Jokowi terjun ke Bali untuk menenangkan kalangan pengusaha agar tidak panik dan memberikan motivasi terhadap pariwisata.
Ketua BPD PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menyatakan surat yang dikirimkannya ke Presiden tersebut mendapat respons dari pihak Istana. Nantinya, Juru Bicara Kepresidenan, Tetan Masduki, akan terjun ke Bali, dalam pekan ini. “Ya, Pak Teten Masduki katanya akan datang ke Bali,” ujar Cok Ace saat dikonfirmasi NusaBali, Sabtu (9/12).
Menurut Cok Ace, surat kepada Presiden tersebut didasari kondisi pariwisata Bali saat ini yang terpuruk akibat imbas erupsi Gunung Agung. Saat ini, banyak hotel yang beroperasi tidak normal. Hotel-hotel melakukan pemotongan jam kerja, bahkan ada yang merumahkan karyawannya. Hanya saja, berapa jumlah hotel yang beroperasi tidak normal, Cok Ace tidak bisa merincinya. “Sampel kami ambil secara random,” ujar tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.
Kondisi ini, kata Cok Ace, berimbas pada masalah utang dan kewajiban hotel kepada pihak bank. Banyak pengusaha atau pemilik hotel di Bali yang mengalami persoalan terkait kewajiban mereka terhadap bank. Karena itu, salah satu poin dari usulan kepada Presiden adalah minta ada kebijakan penjadwalan utang-utang dan kewajiban pengusaha hotel kepada bank.
Menurut Cok Ace, pihaknya berharap ada semacam jalan keluar terha-dap kondisi yang ada. ”Semoga ada jalan keluar,” ujarnya. Kondisi pariwisata Bali saat ini berbeda dengan kondisi pasca bom Bali I 2012 dan Bom Bali II 2005. Ketika trahgedi Bom Bali, Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung tetap beroperasi normal, tidak buka tutup seperti sekarang.
Ketika Bom Bali, kata Cok Ace, dengan memberi jaminan dan keyakinan keamanan bahwa kondisi Bali aman, wisatawan mau datang kembali ke Pulau Surga. Pariwisata Bali pun perlahan-lahan pulih. Namun beda dengan sekarang, karena bencana Gunung Agung berimbas ke terganggunya penerbangan.
Karena itu, lanjut Cok Ace, salah satu upaya pemulihan pariwisata Bali adalah dengan kekuatan wisatawan domestik. Maka, PHRI Bali pun mendorong event-event MICE bisa digelar di Bali. “Upaya seperti ini juga efektif saat pemulihan pariwisata Bali pasca tragedi bom,” jelas Cok Ace yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013.
Sementara itu, kalangan pelaku pariwisata di Bali menyambut positif langkah PHRI bersurat ke Presiden Jokowi. Pengusaha yang ini Penasihat PHRI Bali, I Gede Wiratha, menilai langkah ini sangat positif. “PHRI Bali benar. Apa yang dilakukan itu merupakan langkah yang bagus,” ujar Gede Wiratha saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah.
Namun, kata Wiratha, kalangan pelaku pariwisata tak cukup hanya dengan berharap. Pasalnya, pemerintah ada aturan untuk mencairkan alokasi angggaran, misalnya bila dalam kondisi darurat. Jika status Kejadian Luar Biasa (KLB) dikeluarkan, bisa memicu travel ban (larangan perjalanan) ke seluruh Indonesia. “Jika status KLB, negara-negara lain bisa memberlakukan travel ban ke Indonesia,” jelas Wiratha yang juga mantan Ketua Kadin Bali.
Menurut Wiratha, inilah pertimbangan yang sangat berat bagi pemerintah. “Kalau tak dilakukan, anak mati. Kalau dilakukan, bapaknya yang mati,” ujar Wiratha sembari menyebut bapaknya dalam hal ini adalah pengusaha, sementara anaknya adalah masyarakat.
Wiratha menegaskan, kalau dikeluarkan status KLB akibat erupsi Gunung Agung, maka seluruh dunia akan mengeluarkan travel warning. Ironisnya, ini justru terjadi saat Bali menjadi peringkat teratas sebagai tujuan wisata. “Bali berada di atas Paris (Prancis), London (Inggris), New York (Amerika Serikat), dan Tokyo (Jepang),” tandas Wiratha.
Wirata menduga kondisi Bali sekarang ini terkait dengan rekayasa multimedia untuk perebutan pasar. Momen ini dimanfaatkan negara lain untuk merebut posisi Bali sebagai tujuan wisata utama. Maka, kata Wiratha, tak ada jalan lain kecuali harus di-counter dimedia.
“Komponen pariwisata harus berusaha melakukan counter, bisa dengan memviralkan hal-hal yang positif,” katanya. Menurut Wiratha, kondisi pariwisata Bali sekarang lebih susah dari pasca bom Bali 2002 dan 2005. Saat bom Bali, sudah jelas siapa yang bertugas mencari pelaku dan siapa pula yang harus melakukan recovery pariwisata. Sedangkan sekarang, pelaku pariwisata bingung.
“Bingungnya, karyawan bertanya-tanya kapan saya di-PHK? Sedangkan pemilik usaha juga bingung, kapan usahanya akan disita? Demikian juga pemerintah bingung, karena yang menentukan ini (status Gunung Agung) BVMPG Kementerian ESDM. Presiden pun tidak bisa intervensi,” ujar Wiratha. *k17
1
Komentar