Puluhan Dokter Fungsional Mesadu ke Dewan

SINGARAJA, NusaBali
Aksi puluhan dokter ini buntut dari ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Direksi RSUD Buleleng. Para dokter fungsional datang ke Gedung Dewan di Jalan Veteran Singaraja sekitar pukul 14.30 Wita.  Mereka diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna bersama Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna dan anggota Komisi, serta Sekwan Gede Wisnawa. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja Ketua Dewan hampir 2 jam.

Usai pertemuan juru bicara perwakilan dokter fungsional, dr Ketut Suteja Wibawa SpKK mengungkapkan, banyak hal yang disampaikan terkait dengan persoalan yang ada di internal RSUD Buleleng. Disebutkan, persoalan internal itu muncul akibat sikap arogansi dari kebijakan Direksi. “Kami datang guna memberikan pejelasan. Ini sesungguhnya sudah berlangsung 3 tahun, tapi karena tidak pernah ada respons dari Direksi, kami berharap Lembaga Dewan bisa mencarikan solusi terbaik,” katanya.

Dokter Suteja juga mengungkap, Direksi dalam mengambil kebijakan dinilai terlalu arogan. Dicontohkan dalam pemberian surat peringatan terhadap dokter tidak melalui tahapan seperti teguran. Di samping itu juga permohonan izin-izin mengikuti pelatihan atau pendidikan dalam menambah wawasan kedokteran, juga dinilai sering kandas. “Hal-hal seperti itu yang kami sampaikan seperti yang sudah tertulis dalam surat resmi kami. Sebenarnya permasalahan ini sudah kami sampaikan ke manajemen, tapi tidak pernah mendapat respons,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaskan, pihaknya segara menuntaskan permasalahn internal di RSUD Buleleng. Disebutkan, banyak persoalan internal yang disampaikan para dokter. “Sebenarnya masalah obat dan alat kesehatan itu, hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar di internal manajemen RSUD Buleleng. Dari apa yang disampaikan para dokter, ini terkait dengan kebijakan dari Direksi dalam hal ini Direktur RSUD,” katanya.

Ketua Dewan Supriatna mengaku, sudah menugaskan Komisi IV yang menangani persoalan Rumah Sakit segara mencari data-data tambahan sebagai penyeimbang dari penyampaian dari para dokter. Sehingga data dan informasi yang diterima tidak sepihak. “Ini kan baru sepihak, kita juga perlu mendapat penjelasan dari jajaran Direksi. Nanti Komisi IV akan mengundang Direksi dan pihak terkait, sehingga rekomendasi yang kita ambil dapat menyelesaikan persoalan di internal rumah sakit,” jelasnya.

Kegaduhan internal RSUD Buleleng berawal munculnya surat resmi dari para dokter fungsional yang ditandatangani oleh 43 dokter. Dalam surat resmi itu tertulis dua poin pelanggaran yang disampaikan perwakilan para dokter fungsional RSUD Buleleng. Poin pertama menyebut, dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) medic, dimana disebutkan Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr Gede Wiartana melalaikan koordinasi masalah prosedur medis yang memiliki urgensi tinggi. Dalam surat itu disebutkan menyangkut kosongnya stok obat-obatan yang seharusnya tersedia untuk pasien. Obat-obatan yang dimaksud meliputi obat antibiotik, obat hipertensi, analgetik, calcium, anti kejang, dan lainnya.

Kemudian poin kedua disebutkan, jika menajemen tidak merespons laporan mengenai kerusakan alat-alat medis yang berdmapak pada tidak optimalnya pelayananan kesehatan pada pasien. Pada kasus ini Dirut Gede Wiartana dituding justru hanya menyarankan untuk merujuk pasien yang bersangkutan ke rumah sakit swasta terdekat.

Alat-alat medis yang dimaksud rusak seperti alat Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL), alat-alat Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) yang sudah dua tahun rusak namun tidak diperbaiki, alat rontgen atau RO portable hingga mikroskop yang selama empat tahun tidak terealisasi. Alat-alat Tenggorokan Hidung Telinga (THT) yang tidak tersedia dan kerusakan alat Endoskopi hingga dua tahun. Untuk mempertanggungjawabkan pengaduannya itu, para dokter fungsional itu juga menulis dalam suratnya siap dipanggil dan memberi keterangan jika diperlukan.

Dirut RSUD Buleleng dr Gede Wiartana dikonfirmasi membantah keras persoalan yang diadukan dengan mengatasnamakan dokter fungsional di rumah sakit yang dipimpinnya itu. Wiartana mengaku sudah mendapat surat tersebut, namun surat tersebut dinilai sangat menyesatkan, tendensius, dan profokatif agar suasana di rumah sakit gaduh. “Setelah saya baca isi suratnya itu tidak benar. Menurut saya ini provokatif biar suasana di rumah sakit gaduh,” katanya.

Menurut dr Wiartana, melalui rapat rutin setiap minggu berbagai masalah dalam penyeenggaraan rumah sakit dibahas agar secepatnya dicarikan jalan keluarnya.  Bahkan, dalam setiap saat, pihaknya selalu mengingatkan kalau ada masalah agar disampaikan untuk dicarikan solusi pemecahannya. Dari pembahasan masalah yang terjadi, pihak menejemen memang mengakui masih ada masalah yang terjadi karena keterbatasan rumah sakit salah satunya menyangkut anggaran. Pada kondisi ini, pihaknya pun sudah mengambil jalan keluar untuk melakukan pemecahan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kebijakan ini pun sudah diterima oleh komponen penyelnggara di rumah sakit termasuk jajaran dokter fungsional. “Tidak ada itu dan semuanya sudah dapat diatasi dengan baik. Kami rutin tiap minggu mengadakan rapat koordinasi, disamping rapat rutin ada juga rapat yang sifatnya dadakan. Nah dalam rapat itu setiap persoalan selalu kami selesaikan,” tegasnya. *k19